Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita
Nama panjang:
| |
|---|---|
 Menjadi negara anggota lewat ratifikasi
Menjadi negara anggota lewat aksesi atau suksesi
Negara tidak diakui tetapi mengikuti isi perjanjian
Hanya menandatangani
Tidak menandatangani | |
| Ditandatangani | 18 Desember 1979 |
| Lokasi | New York City |
| Efektif | 3 September 1981 |
| Syarat | 20 ratifikasi |
| Penanda tangan | 99 |
| Pihak | 189 |
| Penyimpan | Sekjen PBB |
| Bahasa | Arab, Tionghoa, Inggris, Prancis, Rusia, Spanyol |
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women di Wikisource | |
Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW) adalah sebuah perjanjian internasional yang ditetapkan pada tahun 1979 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Perjanjian ini dianggap sebagai piagam hak internasional untuk perempuan.[1] Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan sejauh ini telah diratifikasi oleh 189 negara.[2] Lebih dari lima puluh negara yang meratifikasi konvensi ini telah melakukannya dengan menambahkan deklarasi, pensyaratan, dan penolakan, termasuk 38 negara yang menolak penerapan Pasal 29 (yang menyediakan metode penyelesaian sengketa terkait dengan interpretasi atau penerapan konvensi ini).[3] Deklarasi dari Australia memberikan catatan mengenai keterbatasan pemerintah pusat akibat sistem pemerintahannya yang berbentuk federasi. Sementara itu, Amerika Serikat dan Palau telah menandatangani perjanjian ini, tetapi belum meratifikasinya. Tahta Suci, Iran, Somalia, Sudan dan Tonga adalah negara-negara yang masih belum menandatangani perjanjian ini.
Agenda kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tertuang dalam 14 artikel. Konvensi ini melingkupi tiga dimensi dari situasi perempuan, yaitu, hak-hak sipil, status hukum, dan reproduksi sekaligus pengaruh budaya dan tradisi terhadap relasi gender.[4]
Sejarah
Perjanjian internasional pertama dalam sejarah yang berurusan dengan masalah diskriminasi terhadap wanita adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Piagam PBB). Di dalam mukadimahnya disebutkan istilah "hak setara laki-laki dan perempuan", dan Pasal 1(3) menyatakan bahwa penghormatan hak asasi manusia seantero jagad tidak boleh membeda-bedakan atas dasar jenis kelamin. Kemudian, berkat upaya dari Komisi tentang Status Wanita yang berada di bawah ECOSOC PBB, istilah "hak setara laki-laki dan perempuan" juga dipertahankan di dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (PUHAM).[5] Namun, pada tahun 1960-an, negara-negara mulai sadar bahwa asas pelarangan diskriminasi terhadap wanita di dalam Piagam PBB dan PUHAM masih belum cukup untuk melindungi hak-hak mereka, karena diskriminasi terhadap kaum perempuan masih terus berlangsung. Maka dari itu, muncul desakan untuk menciptakan kerangka perlindungan hak wanita yang lebih menyeluruh dan memiliki sasaran yang tepat. Dalam hal ini, langkah besar pertama yang diambil di kancah internasional adalah penetapan Deklarasi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita pada tahun 1967. Deklarasi ini terdiri dari sebuah mukadimah dan sebelas pasal, termasuk Pasal 2 yang menyatakan bahwa negara akan mengambil tindakan untuk memberikan perlindungan hukum yang mencukupi bagi wanita dan lelaki, serta Pasal 3 yang mengakui bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dilandaskan pada gagasan bahwa wanita lebih rendah dari lelaki itu perlu dihapuskan.[6]
Komite
| Nama | Asal | Akhir Masa Tugas |
|---|---|---|
| Bakhita Al-Dosari |  Qatar |
2016 |
| Theodora Oby Nwankwo |  Nigeria |
2016 |
| Hilary Gbedemah |  Ghana |
2016 |
| Nicole Ameline |  Prancis |
2016 |
| Nahla Haidar |  Lebanon |
2016 |
| Barbara Evelyn Bailey (wakil ketua) |  Jamaika |
2016 |
| Niklas Bruun |  Finlandia |
2016 |
| Silvia Pimentel |  Brasil |
2016 |
| Biancamaria Pomeranzi |  Italia |
2016 |
| Xiaoqiao Zou |  Tiongkok |
2016 |
| Ayse Feride Acar |  Turki |
2018 |
| Gladys Acosta Vargas |  Peru |
2018 |
| Louiza Chalal |  Aljazair |
2018 |
| Naela Mohamed Gabr (wakil ketua) |  Mesir |
2018 |
| Ruth Halperin-Kaddari |  Israel |
2018 |
| Yoko Hayashi |  Jepang |
2018 |
| Ismat Jahan |  Bangladesh |
2018 |
| Lilian Hofmeister |  Austria |
2018 |
| Pramila Patten (wakil ketua) |  Mauritius |
2018 |
| Lia Nadaraia |  Georgia |
2018 |
| Patricia Schulz (rapporteur) |  Swiss |
2018 |
| Magalys Arocha Dominguez |  Kuba |
2018 |
| Dalia Leinarte (ketua) |  Lituania
|
2020 |
Catatan kaki
- ^ Chinkin & Freeman 2012, hlm. 2.
- ^ "Salinan arsip". Diarsipkan dari asli tanggal 2015-09-06. Diakses tanggal 2017-08-20.
- ^ "Declarations, Reservations and Objections to CEDAW". Un.org. Diakses tanggal 2011-09-27.
- ^ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women New York, 18 December 1979". OHCHR (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-04-25.
- ^ Chinkin & Freeman 2012, hlm. 4.
- ^ Chinkin & Freeman 2012, hlm. 5.
- ^ "Membership". www.ohchr.org. Diarsipkan dari asli tanggal 29 April 2015. Diakses tanggal 8 Mei 2015.
Daftar pustaka
- Chinkin, Christine; Freeman, Marsha A. (2012). "Introduction". Dalam Freeman, Marsha A.; Rudolf, Beate; Chinkin, Christine (ed.). The UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women: A Commentary. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780199565061.
Pranala luar
- Terjemahan Indonesia Diarsipkan 2017-08-20 di Wayback Machine.