Lembaga Nonstruktural
Artikel ini adalah bagian dari seri |
Politik dan Ketatanegaraan Republik Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia) |
---|
![]() |
Hukum |
Pemerintahan Pusat |
Pemerintahan Daerah |
Politik Praktis |
Kebijakan luar negeri |
Di Indonesia, Lembaga Nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.[1]
Klasifikasi
Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
- Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
- LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
- Urusan pemerintahan yang berkaitan
- Pendanaan
- Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
- Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
- Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
- Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
- Perwakilan di daerah[2]
Daftar
Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.[3][4]
Pembubaran
Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.
Referensi
- ^ Profil 10 Lembaga Non Stuktural
- ^ Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural
- ^ Lembaga Non Struktural
- ^ "Daftar Lembaga Nonstruktural per 16 April 2021". Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Republik Indonesia. 17 April 2021. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Oktober 1990. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 November 2011. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 Februari 2014. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 April 2021. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Desember 2012. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 November 2008. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 Agustus 2004. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Maret 2018. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n "Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Maret 2023. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 16 Oktober 2019. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Masjid Istiqlal". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Juli 2023. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Februari 2018. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipaa". JDIH Kementerian Energi dan Sumber Daya Minteral. 30 Desember 2002. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 April 2012. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 April 2012. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 April 2012. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 16 Oktober 2011. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 April 2007. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Oktober 2022. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Oktober 2024. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 24 Maret 2016. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ a b "Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Januari 2011. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Januari 2011. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ a b c d e "Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Januari 2023. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ a b "Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 November 2011. Diakses tanggal 15 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 Juni 2016. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 April 2017. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Dirut BOPLBF Diganti, Karya Monumental Dirut Baru Dinanti". PEMKAB MANGGARAI BARAT (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2024-06-03.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 April 2018. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2024 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Food Estate Sumatera Utara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Oktober 2024. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Agustus 2007. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Agustus 2007. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 Oktober 2017. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Agustus 2007. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 Oktober 2017. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Januari 2019. Diakses tanggal 11 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Juli 2001. Diakses tanggal 11 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2024 tentang Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 November 2024. Diakses tanggal 11 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Agustus 2021. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Oktober 2023. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Februari 1994. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2 Juli 2018. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Agustus 2007. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Mei 2008. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 160 Tahun 2024 tentang Dewan Ekonomi Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 75 November 2024. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Juni 2009. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar Tanda Jasa Dan Tanda Kehormatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 Januari 2010. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Februari 2016. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 Juli 2013. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 Juli 2013. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Desember 2010. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ a b "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 16 Agustus 2017. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ a b "Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Mei 2023. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 14 Desember 2024. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Desember 2020. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 September 2016. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Oktober 2004. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 23 September 1999. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 23 September 1999. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 Agustus 2015. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Desember 2006. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 April 2022. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Januari 2014. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Desember 2019. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Agustus 2024. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 28 Agustus 1992. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Agustus 1995. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Agustus 2016. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komisi Banding Paten". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Februari 2019. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 30 April 2008. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara RI. 15 Juni 2010. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 tentang Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara RI. 4 Juni 2014. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Juli 2004. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Maret 2011. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 Juni 2020. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Oktober 2005. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Juli 1993. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ a b "Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 27 Desember 2002. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 November 2006. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Juni 2001. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 September 2014. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Juli 2018. Diakses tanggal 2 September 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Antidumping dan Bea Masuk Imbalan" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Juni 1996. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping Tindakan Imbalan Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Juli 2011. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Juni 2009. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Juli 2015. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Oktober 2006. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2014 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 3 Maret 2021. Diakses tanggal 17 Oktober 2014.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2012 tentang Komite Profesi Akuntan Publik". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 15 Oktober 2012. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 3 Mei 2011. Diakses tanggal 16 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Honorarium, Insentif, dan Manfaat Tambahan Lainnya Komite Tabungan Perumahan Rakyat". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Januari 2023. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ a b c "Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 Agustus 2023. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara RI. 23 Juli 2003. Diakses tanggal 19 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara RI. 5 Januari 2010. Diakses tanggal 19 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit" (PDF). Kementerian Sekretariat Negara RI. Diakses tanggal 19 Agustus 2025.
- ^ a b "Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. 28 Desember 2002. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Lembaga Produktivitas Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 5 Januari 2010. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 6 Maret 2015. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2 Februari 2021. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035" (PDF). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14 Oktober 2021. Diakses tanggal 17 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 10 April 1997. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2014 tentang Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Agustus 2014. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Pemerintah Terbitkan Payung Hukum Pembentukan Otoritas Nasional Senjata Kimia". Sekretatiat Kabinet Republik Indonesia.
- ^ Yanwardhana, Emir (25 Agustus 2025). "Prabowo Bentuk Badan Industri Mineral, Ini Tugasnya". CNN Indonesia. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Apa Itu Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa yang Dibentuk Prabowo?". CNN Indonesia. 25 Agustus 2025. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2 Februari 2021. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 1 Agustus 2011. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Kemkomdigi Dukung Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Hadirkan GovTech AI untuk Efisiensi Layanan Publik". Siaran Pers Komdigi. 26 Agustus 2025. Diakses tanggal 26 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 November 2011. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 September 2021. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 September 2018. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 30 Juni 2021. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 158 Tahun 1957 tentang Pembentukan Dewan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 11 Juli 2018. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ Pardiyo, Saleh A. Djamhari (1989). "Dewan Nasional - suatu badan penasehat pemerintah 1957–1959". Sejarah Indonesia. Universitas Indonesia. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden No. 3 tahun 1962 tentang Pembubaran Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 5 Mei 1962. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- ^ a b c d e f Firdausi, Fadrik Aziz (18 April 2017). "Jatuh Bangun Lembaga Pemberantasan Korupsi". Historia. Diakses tanggal 18 April 2017.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 117 Tahun 1964 tentang Pembubaran Panitia Retooling Aparatur Negara". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 12 Mei 1964. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 98 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kontrar (Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi)". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 27 April 1964. Diakses tanggal 13 Oktober 2020.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1970 tentang Membubarkan Komisi IV Yang Dibentuk Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1970". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan. 16 Juli 1970. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 61 Tahun 1963 tentang Pembentukan Pembentukan Dewan Telekomunikasi". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 April 1963. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi". Sekretariat Kabinet RI.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1971 tentang Pembentukan Panitia Koordinasi Penjelesaian Masalah Wilajah Nasional dan Dasar Laut". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Juni 1971. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 77 Tahun 1996 tentang Dewan Kelautan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 30 September 1996. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 3 Maret 1994. Diakses tanggal 13 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 13 Desember 1999. Diakses tanggal 25 Agustus 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 Mei 1999. Diakses tanggal 20 Agustus 2025.
- ^ a b Yasin, Muhammad (16 Oktober 2019). "Tim Gabungan yang Akhirnya Dibubarkan". Hukum Online. Diakses tanggal 1 September 2025.
- ^ [1]Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas Dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 27 Februari 2004. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Internasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 18 Oktober 2005. Diakses tanggal 22 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 104 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negar. 1 September 1999. Diakses tanggal 24 Agustus 2025.
- ^ a b "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 September 2007. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesinambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 12 Februari 2009. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2009 tentang Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 8 Desember 2009. Diakses tanggal 24 Agustus 2025.
- ^ Purwanto, Didik (14 November 2012). "Mengapa BP Migas Dibubarkan?". Kompas.com. Diakses tanggal 24 Agustus 2025.
- ^ "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012date=2012" (PDF). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 24 Agustus 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Juni 2001. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 163 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Ekonomi Nasional". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Januri 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 164 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Inovasi Nasional". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Januri 2025.
- ^ "Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Januri 2025.
- ^ a b c d e f g h i j "Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional, Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Badan Pengembangan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia, dan Dewan Gula Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Desember 2014. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Presiden Jokowi Bubarkan Dewan Buku Nasional, ini Kata Mendikbud Anies". detik.com. 13 Desember 2014. Diakses tanggal 26 Januari 2024.
- ^ "Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia". Sekretariat Kabinet RI. 27 Juli 1982. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 24 Desember 1993. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2000 tentang Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Juni 2000. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 17 Januari 2001.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 Juni 1983. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 83 Tahun 1999 tentang Lembaga Koordinasi Dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 19 Juli 1999. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ a b "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 23 Februari 2015. Diakses tanggal 22 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2013 tentang Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Agustus 2013. Diakses tanggal 28 Januari 2025.
- ^ a b c d e f g h i "Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 Tentang Pembubaran Badan Benih Nasional, Badan Pengendalian Bimbingan Massal, Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, Dewan Kelautan Indonesia, Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, dan Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 30 Desember 2016. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 7 Mei 2008. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi Dan Keuangan". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 21 Januari 1998. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Mei 2011. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Di Pulau Batam, Pulau Bintan Dan Pulau Karimun". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Agustus 2006. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 29 Desember 2006. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 Tentang Komisi Penanggulangan Aids Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 31 Desember 2016. Diakses tanggal 24 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 2 Maret 2017. Diakses tanggal 24 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah". Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 7 Februari 2020. Diakses tanggal 26 Januari 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Juli 2020. Diakses tanggal 22 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan". 2 Desember 2011. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 20 Mei 2011. Diakses tanggal 2 Februari 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda". 2 Desember 2011. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 73 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove". 16 Agustus 2012. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Percepatan Pelaksanaan Berusaha". Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. 31 Agustus 2017. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 39 Tahun 1991 tentang Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri". 4 September 1991. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 139 Tahun 1998 tentang Tim Restrukturisasi Dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara". 11 September 1998. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 89 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan". 30 Juli 1999. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor". 2002. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun Di Kawasan Perkotaan". 9 Desember 2006. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association Of Southeast Asian Nations". 1 September 2014. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ a b c d e f g h i j k "Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Pembubaran Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia". jDirektorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. 10 Februari 2020. Diakses tanggal 2020-12-10.
- ^ "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 2004 tentang Komisi Nasional Lanjut Usia". Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Juni 2004. Diakses tanggal 4 Februari 2025.
- ^ "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan". 16 Mei 2005. Diakses tanggal 16 April 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengakhiran Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 4 Agustus 2023. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ a b "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan". Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 26 Juli 2024. Diakses tanggal 10 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 23 Agustus 2024. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.
- ^ "Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove" (PDF). Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. 22 Desember 2020. Diakses tanggal 9 Agustus 2025.