More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Peraturan Pemerintah (Indonesia) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Peraturan Pemerintah (Indonesia) - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Peraturan Pemerintah (Indonesia)

  • Bahasa Melayu
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Wikisumber
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang-undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan "organik" daripada Undang-Undang yang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.

Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.

Referensi

[sunting | sunting sumber]

Pranala luar

[sunting | sunting sumber]
  • (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Sekretariat Negara Indonesia - situs ini juga berisi kumpulan UU dan PP.
  • (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Dalam Negeri Indonesia
  • l
  • b
  • s
Peraturan perundang-undangan Indonesia
Hukum di Indonesia
Undang-Undang Dasar
  • UUD 1945
    • Perubahan Pertama
    • Kedua
    • Ketiga
    • Keempat
  • Konstitusi RIS 1949
  • UUDS 1950
Undang-Undang
  • Hukum Pidana (KUHP)
    • KUHP 2023
  • Hukum Perdata (KUHPer/BW)
  • Acara Pidana (KUHAP)
  • Advokat
  • Aparatur Sipil Negara
  • Cipta Kerja (Omnibus Law)
    • Perppu Cipta Kerja
  • Desa
  • Hak Asasi Manusia
  • Informasi dan Transaksi Elektronik
  • Kementerian Negara
  • Keterbukaan Informasi Publik
  • Pelayanan Publik
  • Pemerintahan Aceh
  • Pemilihan Umum
  • Penanggulangan Keadaan Bahaya
  • Penyiaran
  • Pers
  • Pokok Agraria
  • Pornografi
  • Sistem Pendidikan Nasional
  • Telekomunikasi
  • Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  • Penyandang Disabilitas
  • UU IKN
Rancangan
  • Haluan Ideologi Pancasila
  • Permusikan
  • Perubahan Harga Rupiah
Peraturan Pemerintah
  • Pengganti Undang-Undang
Peraturan Presiden
  • Keputusan Presiden
Peraturan Daerah
  • Peraturan Daerah Provinsi
    • Qanun Aceh
    • Perdais
  • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Peraturan lain
  • GBHN
  • Ketetapan MPR
    • I/MPR/2003
  • Peraturan Menteri
  • Peraturan LPNK
  • Peraturan BI
  • Peraturan BPK
  • Peraturan Desa
Penerbitan
  • Lembaran Negara Republik Indonesia
  • Berita Negara Republik Indonesia
  • Lembaran Daerah Indonesia

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Peraturan_Pemerintah_(Indonesia)&oldid=25673748"
Kategori:
  • Peraturan perundang-undangan Indonesia
  • Peraturan Pemerintah Indonesia
Kategori tersembunyi:
  • Semua artikel rintisan
  • Semua artikel rintisan selain dari biografi
  • Rintisan bertopik Indonesia
  • Semua artikel rintisan Mei 2024

Best Rank
More Recommended Articles