Politik Britania Raya

Kerajaan britania raya adalah suatu negara yang bersatu yang dipimpin dengan sistem demokrasi parlementer dibawah undang-undang monarki, yang saat ini dipimpin oleh Raja Charles III, saat ini pemimpin negara Inggris adalah perdana menteri Rishi Sunak, yang memimpin pemerintahan eksekutif yang menjalankan pemerintahan Inggris, atas nama dan sepersetujuan monarki, tetapi pemerintahan ini tidak termasuk memerintah negara Scotland dan Wales juga Pemerintahan eksekutif Irlandia Utara. Kekuatan Legislatif di parlemen Inggris terbagi didalam dua kamar, The House of Commons (Majelis Rendah) dan The House of Lords (Majelis Tinggi), juga ada parlemen Scotlandia, Wales dan Perkumpulan Irlandia Utara. Pengadilan bebas dari eksekutif dan legislatif (pembuat undang-undang). Pengadilan tertinggi adalah Supreme Court of the United Kingdom (Mahkamah Tinggi Kerajaan Inggris).

Sistem politik kerajaan Inggris adalah sistem multi-partai. Sejak tahun 1920-an, ada dua partai yang dominan yaitu Partai Konservatif dan Partai Buruh. Sebelum Partai Buruh naik dalam politik Inggris, Partai Liberal merupakan partai politik besar lainnya, bersama dengan Konservatif. Koalisi dan pemerintahan minoritas kadang-kadang dibentuk dalam sistem Inggris, tetapi sistem pemilu first-past-the-post cenderung untuk mempertahankan dominasi dari kedua belah pihak, meskipun masing-masing sebelumnya pernah bergantung kepada pihak ketiga, seperti Liberal Demokrat, untuk memperoleh status mayoritas di Parlemen. Koalisi pemerintahan Konservatif–Liberal Demokrat menjabat dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 (koalisi pertama sejak tahun 1945).^[1] Koalisi ini berakhir setelah pemilihan parlemen pada 7 Mei 2015, di mana Partai Konservatif memenangkan 330 kursi di House of Commons, sementara mitra koalisi mereka kehilangan delapan kursi.^[2]

haha mantap