Politik Jepang

Jepang
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Jepang
Konstitusi Konstitusi Jepang Sejarah Hukum
Monarki Kaisar (daftar) Akihito Putra Mahkota Naruhito Istana Kaisar Badan Rumah Tangga Kekaisaran
Badan legislatif Parlemen Jepang Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Tadamori Ōshima Wakil Ketua Hirotaka Akamatsu Majelis Tinggi Presiden Chuichi Date Wakil Presiden Akira Gunji Pemimpin Oposisi Yukio Edano
Eksekutif Perdana Menteri (daftar) Shinzō Abe Wakil Perdana Menteri Tarō Asō Pemerintah Kabinet Kementerian Lembaga Administrasi
Sistem hukum Ketua (daftar) Naoto Ōtani Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Kekayaan Intelektual
Pembagian administratif Prefektur Gubernur (daftar) Subprefektur Distrik Kotamadya Kelurahan
Pemilihan umum Dewan Penasihat 2007 2010 2013 2016 Dewan Perwakilan Rakyat 2009 2012 2014 2017 Pemilihan umum selanjutnya
Partai politik Demokratik Liberal Demokratik Konstitusional Komeito Nippon Ishin no Kai Komunis Demokrat Sosial
Hubungan luar negeri Hubungan luar negeri
Topik terkait Kepolisian Nasional Pengawal Kekaisaran Tim Penyerangan Khusus Tim Investigasi Khusus Pasukan Bela Diri Udara Darat Air
Negara lainnya Atlas
l b s

Politik Jepang berbentuk multi partai bikameral Parlemen Demokrasi perwakilan Kerajaan konstitusional dimana Kaisar adalah Kepala Negara Seremoni dan Perdana Menteri adalah Kepala Pemerintahan dan kepala Kabinet, yang merupakan bagian dari eksekutif.

Lembaga legislatif berada di tangan Parlemen, dimana terdiri dari DPR dan Dewan Penasihat. Yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan Pengadilan, dan kedaulatan berada di tangan Rakyat Jepang berdasarkan Konstitusi. Jepang dianggap sebagai Kerajaan Konstitusional dengan sistem Hukum sipil.

Economist Intelligence Unit menempatkan Jepang sebagai flawed democracy atau negara dengan demokrasi berkembang pada 2016.^[1]

1. ^ solutions, EIU digital. "Democracy Index 2016 - The Economist Intelligence Unit". www.eiu.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2017-11-30.