Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sustainable Development Goals
Misi	"Selembar cetak biru untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan dunia pada 2030."
Jenis proyek	Organisasi nirlaba
Lokasi	Seluruh dunia
Pemilik	Didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa & dimiliki oleh masyarakat
Pendiri	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Dimulai	2015
Situs web	sdgs.un.org

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (bahasa Inggris: Sustainable Development Goals, disingkat SDGs atau Global Goals) adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur berdasarkan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan.^[1][2] Tujuan yang dicanangkan bersama oleh negara-negara pada resolusi PBB ini, diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.^[1] Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

17 tujuan tersebut adalah: (1) Tanpa kemiskinan; (2) Tanpa kelaparan; (3) Kehidupan sehat dan sejahtera; (4) Pendidikan berkualitas; (5) Kesetaraan gender; (6) Air bersih dan sanitasi layak; (7) Energi bersih dan terjangkau; (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) Industri, inovasi, dan infrastruktur; (10) Berkurangnya kesenjangan; (11) Kota dan komunitas berkelanjutan; (12) Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) Penanganan perubahan iklim; (14) Ekosistem laut; (15) Ekosistem daratan; (16) Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh; dan (17) Kemitraan untuk mencapai tujuan.^[3]

Karena tujuannya luas dan saling bergantung, resolusi PBB yang diterbitkan pada tanggal 6 Juli 2017 telah membuat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi lebih dapat ditindaklanjuti. 17 tujuan ini dibuatkan target spesifik untuk masing-masing tujuannya. Dibuat juga indikator yang dimanfaatkan sebagai alat ukur kemajuan menuju targetnya. Setiap target rata-rata memiliki 8-12 indikator.^[4]

Ada beberapa alat yang disediakan untuk memantau dan memvisualisasikan kemajuan dalam proses menuju tujuan. Salah satu alat tersebut adalah publikasi online SDG Tracker, yang diluncurkan pada Juni 2018 dengan menyajikan data yang tersedia di semua indikator.^[5] Pada Pandemi COVID-19 di 2020, 17 tujuan ini memperoleh dampak dan implikasi yang serius.^[6]

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.^[7] Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.^[7]

Agenda 2017 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030).^[7]

Untuk mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu pada 25 September 2015, di Markas PBB di New York untuk memulai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.^[8]

Prinsip utama dalam SDGs adalah "Leave no one behind" (Tidak meninggalkan satu orang pun). Dari prinsip tersebut, setidaknya SDGs dapat menjawab dua hal yaitu:

• Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan.
• Keadilan Subtansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan masyarakat terutama kelompok tertinggal.

Padaa bulan Agustus 2015, 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini:^[3]

Tujuan 1 - Tanpa kemiskinan (No poverty)

Pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat.^[9][10]

Tujuan 2 - Tanpa kelaparan (Zero hunger)

yang berkelanjutan.^[11]

Tujuan 3 - Kehidupan sehat dan sejahtera (Good health and well-being)

Menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia.^[12]

Tujuan 4 - Pendidikan berkualitas (Quality education)

Memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang ^[13]

Tujuan 5 - Kesetaraan gender (Gender equality)

Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan.^[14]

Tujuan 6 - Air bersih dan sanitasi layak (Clean Water and Sanitation)

Menjamin akses atas air dan sanitasi untuk semua.^[15]

Tujuan 7 - Energi bersih dan terjangkau (Affordable and Clean Energy)

Memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan dan modern untuk semua.^[16]

Tujuan 8 - Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Works and Economic Grow)

Untuk mempercepat tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), pemerintah Indonesia mengimplementasikan strategi yang dikenal dengan sebutan "Tiga Mesin Ekonomi." Strategi ini meliputi penguatan ekonomi tradisional, pengembangan sektor-sektor ekonomi baru, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.^[17]

Mesin pertama mencakup penguatan ekonomi konvensional. Pemerintah berfokus pada sektor-sektor yang telah berkembang dengan melakukan pembangunan infrastruktur, reformasi struktural, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur menjadi elemen kunci dalam mendukung aktivitas ekonomi, seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan sarana transportasi umum yang tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga membuka akses ekonomi ke wilayah yang sebelumnya tertinggal. Proyek-proyek ini juga membantu mengurangi ketimpangan antarwilayah serta memperkuat konektivitas nasional.

Mesin kedua adalah pengembangan ekonomi baru. Pemerintah menitikberatkan pada sektor-sektor strategis seperti hilirisasi industri, transformasi digital, pengembangan bioteknologi, dan peralihan ke energi bersih. Upaya hilirisasi di bidang pertambangan dan perkebunan meningkatkan nilai tambah produk lokal sebelum diekspor, memperkuat daya saing nasional. Sementara itu, pengembangan energi terbarukan—seperti tenaga surya, angin, dan air—bertujuan mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan.

Mesin ketiga adalah penguatan ekonomi berbasis nilai-nilai Pancasila, yang menitikberatkan pada perlindungan sosial dan inklusi ekonomi. Melalui program-program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat miskin serta memperkuat ketahanan ekonomi kelompok rentan. Program padat karya berbasis upah juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur lokal.

Pilar pembangunan sosial dalam SDGs menjadi sangat krusial dalam mewujudkan kesejahteraan yang merata. Pemerintah telah menggulirkan berbagai program perlindungan sosial untuk memastikan stabilitas ekonomi kelompok masyarakat rentan. Salah satu langkah efektif adalah pemberian bantuan tunai langsung yang terbukti mampu menjaga konsumsi masyarakat di tengah ketidakpastian global yang berdampak pada negara-negara berkembang.Selain itu, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendorong pertumbuhan UMKM yang menjadi fondasi perekonomian nasional. KUR memberikan akses permodalan yang lebih inklusif, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperkuat semangat kewirausahaan, terutama bagi masyarakat pedesaan dan kelompok menengah ke bawah.

Langkah lain yang signifikan adalah pelaksanaan program Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria yang memberikan hak akses dan pengelolaan lahan kepada masyarakat kecil. Inisiatif ini berperan besar dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pemanfaatan produktif atas lahan yang dikelola. Program ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dari tingkat akar rumput.

• Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Diarsipkan 2021-02-14 di Wayback Machine.
• Sustainable Development Goals - United Nations