Daerah Istimewa Kutai
| Daerah Istimewa Kutai Daerah Istimewa Kutai | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerah istimewa setingkat kabupaten di Kalimantan Timur, Indonesia | |||||||||||||
| 1953–1960 | |||||||||||||
 Lokasi wilayah, disorot | |||||||||||||
| Ibu kota | Samarinda (1950–1956) Tenggarong (1956–1960) | ||||||||||||
| Luas | |||||||||||||
• 1953 | 100.917,59 km2 (38.964,50 sq mi) | ||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||
| Pemerintahan | |||||||||||||
| • Jenis | Daerah devolusi monarki non-berdaulat daerah istimewa dalam negara kesatuan republik | ||||||||||||
| Sultan | |||||||||||||
• 1953–1960 | Aji Muhammad Parikesit | ||||||||||||
| Era sejarah | Perang Dingin | ||||||||||||
• Didirikan[1] | 7 Januari 1953 | ||||||||||||
• Dibubarkan dan dibagi menjadi tiga[2] | 21 Januari 1960 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Daerah Istimewa Kutai adalah sebuah daerah istimewa setingkat kabupaten dalam wilayah Kalimantan Timur, Indonesia, yang berdiri dari tahun 1953 hingga 1960. Sepanjang keberadaannya, wilayah ini dipimpin oleh sultan Kutai ke-19, Aji Muhammad Parikesit.
Ibu kota awalnya berada di Samarinda,[1] namun pada akhir tahun 1956, dipindahkan kembali ke ibu kota tradisionalnya di Tenggarong oleh pemerintah daerah.[3] Daerah Istimewa Kutai dibentuk pada 7 Januari 1953 dari entitas sebelumnya yaitu Pemerintahan Sendiri Kutai, dan merupakan salah satu dari sedikit daerah istimewa tingkat kedua yang pernah ada di Indonesia, bersama dengan Daerah Istimewa Berau dan Daerah Istimewa Bulungan, ketiganya berada di Kalimantan.[1]
Namun, pada masanya, sistem pemerintahan ini ditolak oleh sebagian masyarakat lokal karena dianggap feodalistik dan otokratis.[2] Daerah Istimewa Kutai direncanakan untuk dibubarkan melalui Undang-Undang Nomor 27 tanggal 26 Juni 1959, sembilan hari sebelum Dekrit Presiden 1959 oleh Presiden Sukarno, yang memecah wilayah tersebut menjadi Kabupaten Kutai (dan penerusnya Kabupaten Kutai Kartanegara), Balikpapan, dan Samarinda.[4] Namun, pembubaran ini baru efektif pada 21 Januari 1960, saat kepala wilayah Aji Muhammad Parikesit secara resmi menyerahkan kekuasaan kepada tiga entitas penerus di istana kesultanan Kutai, yang kini menjadi Museum Mulawarman.[2]
Daerah Istimewa Kutai berbatasan (searah jarum jam terbalik) dengan daerah istimewa Berau dan Bulungan, Koloni Mahkota Sarawak (bagian dari Kekaisaran Britania pada saat itu), Kapuas Hulu, Barito, dan Kotabaru. Karena beberapa perubahan administratif dalam sejarah, wilayah bekas Daerah Istimewa Kutai kini mencakup kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Mahakam Ulu, dan Kutai Barat; kota Balikpapan, Bontang, Nusantara, dan Samarinda; serta kecamatan Penajam–Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah-wilayah ini secara keseluruhan mencakup sekitar 79% dari luas Kalimantan Timur saat ini.
Pada bulan April 2025, Ketua Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin Kalimantan Timur, Isradi Zainal, menuntut dibentuknya provinsi baru yang diberi nama Kutai dari sebagian wilayah Kalimantan Timur.[5]
Lihat juga
- Kutai, wilayah bersejarah
- Daerah Istimewa Surakarta, daerah istimewa yang dipimpin oleh raja dan akhirnya sama-sama dihapuskan
- Daerah Istimewa Yogyakarta, satu-satunya daerah istimewa (tingkat pertama) yang ada yang dipimpin oleh raja hingga saat ini
Referensi
- ^ a b c "UUDrt No. 3 Tahun 1953". peraturan.bpk.go.id. Diakses tanggal 2024-11-10.
- ^ a b c Dari Swapraja ke Kabupaten Kutai (PDF). Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. 1979.
- ^ Sejarah Kota Samarinda (PDF). Departemen Pendidikan dan Kebudayaan — Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra Indonesia dan Daerah. 1986.
- ^ "UU No. 27 Tahun 1959". bpk.go.id. Diakses tanggal 2024-11-10.
- ^ "Minta Pemerintah Kembalikan Predikat Daerah Istimewa, Rektor Uniba Usulkan Pembentukan Provinsi Kutai". nomorsatukaltim.disway.id. Diakses tanggal 2025-04-29.