Hak asasi manusia di Taiwan

Republik Tiongkok memiliki demokrasi multi-partai. Kemenangan kepresidenan 2000 dari kandidat Partai Progresif Demokratik (DPP) Chen Shui-bian diikuti lebih dari 50 tahun pemerintahan oleh Partai Kuomintang (KMT) dan menandai transisi pertama dari satu partai politik ke partai lain dalam sejarah Formosa, dilaporkan oleh situs web Kantor Informasi Pemerintah (GIO) sebagai "yang pertama dalam sejarah Tiongkok".^[1] Negara ini mengikuti reformasi demokrasi bertahap sejak 1980-an dan 1990-an; terutama, darurat militer dicabut pada tahun 1987, dan Ketentuan Sementara Berlaku Selama Periode Pemberontakan Komunis dicabut pada tahun 1991 agar Konstitusi Republik Tiongkok berlaku efektif di Formosa. Catatan hak asasi manusia di Republik Tiongkok secara umum dianggap telah mengalami transformasi yang signifikan sejak 1990-an.

Warga di Republik Tiongkok dapat mengubah pemerintahan mereka melalui pemilihan dan diadakan untuk menikmati hak-hak paling dasar, menurut laporan Freedom House tahun 2004.^[1] Freedom House menilai Taiwan sebagai salah satu negara paling "Bebas" di Asia, dengan nilai 1 dalam Hak Politik dan Kebebasan Sipil (skala 1-7, dengan 1 sebagai yang tertinggi). Ini merupakan peningkatan yang signifikan, karena peringkat tahun 1973 adalah 6,5, naik menjadi 2,1 pada tahun 2000. Untuk sebagian besar sejarah rezim Partai Kuomintang (KMT) di Formosa, dari mundurnya dari daratan pada tahun 1949 hingga 1970-an dan 1980-an, negara sangat otokratis dan berbagai tingkat represi terhadap hak-hak politik dan sipil ada. Yuan Legislatif memperdebatkan dan meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada tanggal 31 Maret 2009.^[1]

Gerakan buruh di Taiwan dimulai pada tahun 1980-an mendekati akhir pemerintahan militer.

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s