Kemitraan pemerintah swasta
Kemitraan pemerintah–swasta (disingkat KPS), juga dikenal dalam istilah bahasa Inggris: Public–Private Partnership (disingkat PPP atau P3), adalah bentuk perjanjian jangka panjang antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah, dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.
Kemitraan pemerintah–swasta telah diterapkan di berbagai negara dan dilakukan terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Kemitraan ini telah dilibatkan untuk membangun, melengkapi, menjalankan, dan merawat fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, sistem transportasi, serta sistem pengairan dan pengolahan limbah.[1]
Terminologi KPS di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur[2] yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013.[3]
Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT singkatan Build Operate and Transfer atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik, tetapi sebenarnya masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti Outsourcing sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Miliki atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Build Operate and Own (BOO)
Risiko
Berbagai risiko yang dihadapi dalam proyek KPS, mulai dari pasar yang dihadapi, besarnya permintaan yang sering-sering melenceng dari rencana yang pernah dibuat, pengoperasian infrastruktur, biaya konstruksi yang membengkak, peraturan perundangan yang berlaku, kekurang telitian dalam pencantuman hak dan kewajiban mitra swasta dengan pemberi pekerjaan.
Contoh Proyek KPS
Beberapa area penerapan KPS yang banyak dilakukan di Indonesia meliputi:
Referensi
- ^ Bovaird, Tony (2015-09-25). Bovaird, Tony; Loeffler, Elke (ed.). Public Management and Governance. doi:10.4324/9781315693279. ISBN 9781315693279.
- ^ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 Diarsipkan 2014-03-27 di Wayback Machine.
- ^ Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 Diarsipkan 2013-12-28 di Wayback Machine.