Keresidenan Kedu

Keresidenan Kedu Residentie Kedoe
Keresidenan di Hindia Belanda
1832–1942
Peta Keresidenan Kedu tahun 1920
Ibu kota	Magelang
Sejarah
Sejarah
• Didirikan	1832
• Dibubarkan	1942

Keresidenan Kedu (ditulis pula Kedoe; atau juga dikenal sebagai Kedu Raya) adalah satuan administrasi yang berlaku di Jawa Tengah pada masa penjajahan Hindia Belanda dan beberapa tahun sesudahnya. Saat ini, Keresidenan Kedu telah dihapus tetapi masih digunakan untuk membantu administrasi pemerintahan provinsi, dengan sebutan Daerah Pembantu Gubernur Wilayah Kedu.

Wilayah Karesidenan ini, saat ini mencakup Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Karanganyar (dilebur ke Kabupaten Kebumen).

Pada awal pendirian Karesidenan Kedu yang pada abad ke-19 hanya meliputi Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung. Pada 1901, tiga kabupaten bergabung ke Karesidenan ini yaitu Kabupaten Karanganyar (sekarang wilayahnya bagian dari Kabupaten Kebumen, Banyumas dan Cilacap), Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purworejo atau Brengkelan.

Pada tahun 1817, Bagelen dipilih sebagai ibukota Keresidenan Kedu.^[1]

Dalam sejarah kepurbakalaan Indonesia, dataran Kedu dikenal sebagai tempat berkembangnya peradaban Jawa Kuno dinasti Syailendra, dan merupakan daerah penting dalam sejarah Kerajaan Medang. Candi Borobudur yang terkenal itu terletak di kawasan ini.

Pada abad ke-17, Kedu sebagai sebuah Kadipaten berada di bawah kekuasaan Kesultanan Mataram yang kemudian diserahkan kepada VOC pada abad ke-18 sebagai imbalan atas bantuan VOC membantu Mataram melawan pemberontakan.

Bangunan pusat pemerintahan Karesidenan Kedu yang terletak di Kota Magelang pernah menjadi tempat penyanderaan dan perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal De Kock pada tanggal 28 Maret 1830. Kini bangunan tersebut berubah menjadi Museum Diponegoro dan Kantor Badan Koordinasi Wilayah II. Semenjak itu, seorang residen ditempatkan untuk mengatur wilayah ini.

Pada tahun 1905, penduduk dari Daerah Bagelen di Keresidenan Kedu dijadikan perintis kegiatan transmigrasi oleh Pemerintah Hindia Belanda. Sebanyak 155 keluarga dari Daerah Bagelen dipindahkan ke Daerah Gedong Tataan di Lampung. Alasan Pemerintah Hindia Belanda mengadakan pemindahan penduduk karena kepadatan penduduk di Daerah Bagelen sangat tinggi dibandingkan wilayah lain di Keresidenan Kedu. Sementara itu, kepadatan penduduk di Daerah Gedong Tataan sangat rendah. Pemerintah Hindia Belanda juga bertujuan mengurangi penduduk Pulau Jawa dengan cara memindahkannya ke pulau lain dalam wilayah Hindia Belanda termasuk di bagian selatan Sumatera.^[3]

Berikut daftar perguruan tinggi yang berada di wilayah Karesidenan Kedu.

1. ↑ Jateng, BPCB (2020-09-10). "Rumah Dinas Residen Kedu". Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (dalam bahasa American English). Diakses tanggal 2020-11-12.
2. ↑ Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2019.
3. ↑ Tirtosudarmo, Riwanto (2017). "Pengantar". Dalam Palupi, Sri (ed.). Privatisasi Transmigrasi dan Kemitraan Plasma Menopang Industri Sawit: Resiko Hak Asasi Manusia dalam Kebijakan Transmigrasi dan Kemitraan Plasma di Sektor Industri Perkebunan Sawit (PDF). Jakarta: The Institute for Ecosoc Rights & Norwegian Center for Human Rights. hlm. xxv. ISBN 978-602-71991-1-8. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)