Undang-Undang Dasar Gibraltar 2006

Gibraltar
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Gibraltar
Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 Undang-Undang Dasar 1964 Undang-Undang Dasar 1969 Undang-Undang Dasar 2006 Undang-Undang Uni Eropa (Perjanjian Penarikan Diri) 2020
Mahkota Raja Charles III
Pemerintah Gubernur Sir Ben Bathurst Ketua Menteri Fabian Picardo Dewan Menteri
Legislatif Ketua Karen Ramagge Oposisi Paling Setia Sri Baginda
Yudikatif Kekuasaan kehakiman di Gibraltar Hukum di Gibraltar
Pemilihan umum Pemilihan umum Partai politik Pemilihan umum terakhir
Lainnya Status Gibraltar Referendum kedaulatan 1967 Referendum kedaulatan 2002 Gibraltar dan Brexit Status tanah genting Sejarah kewarganegaraan Paspor Gibraltar Kartu identitas Gibraltar Kebijakan visa Perkembangan politik di Gibraltar modern
Negara lainnya Atlas
l b s

Undang-Undang Dasar Gibraltar 2006 atau Peraturan Undang-Undang Dasar Gibraltar 2006 dibawa ke dalam referendum Gibraltar tanggal 30 November 2006. Koalisi grup yang menentang proposal ini yakin bahwa suara mayoritas 60% diperlukan untuk memberlakukan konstitusi baru ini. Partai-partai politik yang tidak mendukung hal ini yakin bahwa hasilnya harus diputuskan oleh mayoritas sederhana yang mendukung konstitusi baru. Konstitusi ini kemudian diberlakukan melalui Order in Council tanggal 14 Desember 2006 dan berlaku tanggal 2 Januari 2007.^[1] Menurut pemerintah Britania Raya, konstitusi ini bertujuan membina hubungan modern dan dewasa yang tidak didasarkan pada kolonialisme antara Gibraltar dan Britania Raya.^[2]

Tahun 1999, pemerintah Britania Raya mengundang Teritori Dependen Britania Raya untuk memberikan proposal reformasi konstitusi. Komite lintas partai Dewan Majelis Gibraltar dibentuk untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang tertarik dan pada bulan Januari 2002 mengeluarkan sebuah laporan yang langsung dibicarakan dan dinegosiasikan dengan Britania Raya. Proposal reformasi ini terima oleh Kementerian Luar Negeri Britania Raya bulan Maret 2006 dan secara bulat disetujui di Dewan Majelis pada bulan Oktober.^[3]

Setelah diumumkan oleh Privy Council, Konstitusi ini diterbitkan sebagai satu perangkat dokumen:

1. The Despatch: "Surat" di bawah sampul yang menyatakan Menteri Luar Negeri mengirimkan perintah Konstitusi kepada Gubernur Gibraltar.^[4]
2. The Order in Council, yang berisi pembukaan sebagai isi utamanya serta beberapa anneks.
3. The Annexes to the Order in Council. Anneks No 1 adalah teks Konstitusi itu sendiri; Anneks No 2 berisi persyaratan transisi dan lain-lain.

Konstitusi yang direncanakan ini telah dinegosiasikan dengan pemerintah Britania Raya oleh delegasi perwakilan Gibraltar, terdiri dari pemerintah, oposisi, dan lain-lain. Teks rencana konstitusi baru ini diterima oleh Dewan Majelis dalam keputusan pengesahan secara bulat dengan dukungan kedua pihak dewan.^{[butuh rujukan]}

Termasuk di antara perubahan-perubahan oleh konstitusi baru adalah:

• Penggantian nama Dewan Majelis menjadi Parlemen Gibraltar.
• Penggantian nama "Anggota Dewan Majelis" menjadi "Anggota Parlemen" (AP).
• Penghapusan dua anggota tak terpilih tersisa di Dewan Majelis.
• Meningkatkan jumlah perwakilan terpilih dari 15 menjadi 17, dengan parlemen mampu mengesahkan undang-undang yang meningkatkan jumlah ini.
• Mengurangi kekuasaan Gubernur, dan mentransfernya ke pejabat-pejabat terpilih.
• Modernisasi hubungan antara Gibraltar dan Britania Raya tanpa mempengaruhi masalah kedaulatan.
• Undang-undang "hak-hak dasar dan kebebasan" tercantum dalam konstitusi.

Sebuah referendum mengenai rencana konstitusi baru ini diadakan tanggal 30 November 2006. Keputusan yang diajukan dan disetujui adalah:

Dalam penerapan hak menentukan nasib sendiri, apakah Anda setuju dan menerima rencana Konstitusi baru untuk Gibraltar?^[5]

Meski mendapat dukungan bulat dari seluruh partai politik yang terwakilkan di Dewan Majelis, muncul pula kampanye "Tidak" di Gibraltar. Alasannya beragam, tetapi kebanyakan terkait kepada dua aspek: saat sejumlah pemilih merasa bahwa komitmen mempertahankan kedaulatan Britania Raya tidak cukup aman, pemilih lainnya merasa bahwa konstitus baru ini tidak cukup maju dalam memungkinkan penerapan hak penentuan nasib sendiri.^[3] Kelompok tekanan hak-hak minoritas Equality Rights GGR menyebut referendum ini suatu "kecacatan" dan "kesempatan yang dilewatkan" karena gagal melibatkan penuh Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa.^[6]

The Self Determination for Gibraltar Group juga mengkritik onstitusi ini dan mengampanyekan suara Tidak dalam referendum konstitusi. Mereka mengatakan dalam pernyataan pers bahwa konstitusi baru ini "bukan aksi penentuan nasib sendiri yang akan mendekolonisasi kita" dan bahwa ini "sama kolonialnya seperti referendum 1964 dan 1969." ^{[butuh rujukan]}

Joe Bossano, Pemimpin Oposisi, mengkritik kegagalan menetapkan pembukaan yang mendukung pemerintahan sendiri semaksimal mungkin.^[7]

Pemilih yang memilih berjumlah 60,4 persen.^[8] lebih rendah daripada 87,9% pada referendum kedaulatan bersama sebelumnya, tetapi bisa dibandingkan dengan 58% pada pemilihan umum Parlemen Eropa.^[9] 60,24% suara mendukung, 37,75% suara menentang.

Referendum konstitusi Gibraltar 2006
Pilihan	Suara	%
Ya	7,299	60.24
Tidak	4,574	37.75
Suara sah	11,873	97.99
Suara tidak sah/kosong	244	2.02
Total suara	12,117	100.00

• Konstitusi Gibraltar
• Politik Gibraltar

• Gibraltar Constitution Order 2006 Diarsipkan 2008-11-21 di Wayback Machine., on Gibraltar.gov.gi
• Draft government legislation replacing references to "House of Assembly" with "Gibraltar Parliament" Diarsipkan 2009-11-13 di Wayback Machine.