Konstitusi Zimbabwe

Konstitusi Zimbabwe
Halaman depan Konstitusi Zimbabwe tahun 2013
Ikhtisar
Yurisdiksi	Zimbabwe
Penyampaian	5 Februari 2013
Ratifikasi	22 Mei 2013
Tanggal berlaku	22 Agustus 2013; 12 tahun lalu (2013-08-22)
Sistem	Republik presidensial kesatuan
Struktur pemerintahan
Cabang	3
Lembaga legislatif	Bicameral
Lembaga eksekutif	President
Lembaga kehakiman	Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Zimbabwe
Federalisme	Tidak
Kolese elektoral	Tidak
Pembatasan amendemen	0
Sejarah
Pembentukan badan legislatif	22 Agustus 2013
Pembentukan badan eksekutif	22 Agustus 2013
Amendemen	2
Amendemen terakhir	7 Mei 2021
Referensi	Constitution of Zimbabwe, as amended up to 20th June 2023 (PDF), 2023-06-20
Penetap	Negosiasi politik Zimbabwe 2008–2009
Perumus	Komite Pemilihan Parlemen
Penanda tangan	Robert Mugabe
Menggantikan	Undang-Undang Amendemen Konstitusi Zimbabwe (No. 19), 2008

Konstitusi Zimbabwe adalah hukum tertinggi di Zimbabwe. Konstitusi saat kemerdekaan tahun 1980 merupakan hasil Perjanjian Lancaster House tahun 1979 dan terkadang disebut Konstitusi Lancaster.^[1] Sebuah rancangan konstitusi yang disusun oleh konvensi konstitusional ditolak oleh referendum konstitusional pada tahun 2000.

Dalam praktiknya, kesepakatan pembagian kekuasaan tahun 2008 menyediakan struktur bagi sebagian besar pemerintahan. Tiga partai politik di Zimbabwe, ZANU-PF, MDC-T, dan MDC-N, menegosiasikan usulan konstitusi baru setelah program sosialisasi konstitusional.^[2] Konstitusi baru tersebut disampaikan kepada Parlemen pada tanggal 5 Februari 2013 dan kemudian disetujui dalam referendum tanggal 16 Maret 2013.^{[3] [4]} Parlemen menyetujuinya pada tanggal 9 Mei 2013 dan Presiden Robert Mugabe memberikan persetujuannya pada tanggal 22 Mei 2013.

Ketentuan-ketentuan tertentu dalam Konstitusi (terutama Deklarasi Hak Asasi Manusia dan ketentuan-ketentuan untuk pemilihan presiden dan parlemen) mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2013, ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 diterbitkan. Tanggal tersebut adalah “hari penerbitan” sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 1 dari Jadwal Keenam Konstitusi. Ketentuan-ketentuan yang mulai berlaku saat itu ditetapkan dalam paragraf 3 dari Jadwal tersebut. Sisa Konstitusi mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2013, ketika Presiden dilantik setelah pemilihan umum pertama sejak pengesahan Undang-Undang tersebut; tanggal ini adalah “tanggal efektif” sebagaimana didefinisikan dalam paragraf 1 dari Jadwal Keenam Konstitusi. Namun, beberapa klausul konstitusi baru tidak berlaku selama 10 tahun.^[5]

Pada tahun 2021, hak-hak disabilitas dikodifikasikan ke dalam Konstitusi melalui Kebijakan Disabilitas Nasional, yang dirancang oleh Senator Rejoice Timire dan Kemitraan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas.^[6][7]