Kontroversi penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK TA 2024

Kontroversi seleksi CASN tahun 2024, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 adalah rangkaian peristiwa penundaan kelulusan TMT CPNS dan PPPK tahap 1, dan resmi batas akhir di lantik pengangkatan pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.^[1]

CPNS dan PPPK 2024 seleksi yang jumlah peserta saat dinyatakan lulus adalah sebesar 248.970 formasi untuk CPNS dan 1.017.111 untuk PPPK berdasarkan data per januari 2025^[2] bekerja Terhitung Mulai Tanggal (TMT) per 1 maret 2025 (surat Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN No.1239/B-MP.01/SD/D/2025 tertanggal 14 januari 2025 perihal usul penetapan NIP ASN TA. 2024), yang semula dijadwalkan pada maret 2025.^[3] Sesuai Peraturan BKN No.14 tahun 2018 dan Peraturan BKN No.1 tahun 2019 untuk mengangkat CPNS dan PPPK dalam kurun waktu 30 hari kerja.^[4] Tetapi pemerintah melalui Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dan Aba Subagja menyatakan KemenPAN RB membuat kesepakatan bersama Komisi 2 menunda dan TMT serentak CPNS akan di lantik 1 oktober dan PPPK akan di lantik 1 maret pada tahun selanjutnya,^[5] yang akhirnya membuat komentar negatif dan kemarahan serta kekecewaan pada pemerintah Prabowo - Gibran yang tidak peka terhadap masyarakat yang telah lulus tes tersebut, mereka para CPNS dan PPPK tahap 1, tahun 2024.^[6]

Menteri Rini Widyantini menghadiri rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di ruang sidang Komisi 2 DPR RI bersama pejabat utama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada rabu, 5 maret 2025.^[7]

Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Aria Bima menyebut Kementerian PAN RB salah menafsirkan kesimpulan Raker dan RDP mengenai waktu pengangkatan CPNS dan PPPK 2024. Hal tersebut juga di bantah oleh anggota DPR RI Rahmat Saleh yang menyatakan hal tersebut adalah deadline bahkan pada kesepakatan tersebut tentang percepatan pelantikan CPNS dan PPPK tahap 1. Anggota dewan yang terhormat pun menyatakan harus ada yang meluruskan pernyataan dari Humas KemenPAN RB.^[8] Wakil Ketua Komisi 2 Zulfikar Arse Sadikin meminta KemenPAN RB ubah kebijakan pengangkatan CASN dan perlu kita tegaskan lagi bahwa waktu yang kita berikan itu adalah batas akhir penataan dan penyelesaian, anggota DPR RI Muhammad Taufan Pawe termasuk PPPK tahap 2 (PPPK tahap 2 dibuka pada tahun 2025), bukan waktu dimulainya. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf meminta pengangkatan tersebut segera dilakukan jika daerah siap, tidak perlu serentak bisa segera dilakukan tanpa perlu menunggu masa paling lambat/deadline.^[9] Giri Ramanda Nazaputra Kiemas juga dari Komisi 2 DPR RI menyoroti peserta yang telah lulus tes tetapi belum juga mendapatkan kejelasan status pengangkatan mereka.^[10]

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pemerintah akan mengumumkan keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 pada pekan depan. "Kita akan mendengarkan hasilnya mungkin paling lambat minggu depan dari pemerintah keputusan tentang percepatan pengangkatan CPNS dan PPPK," ujar Dasco saat kunjungan ke Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, pada jumat 14 maret 2025. Dasco mengatakan DPR sudah memberikan masukan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dua hari lalu dalam rapat Komisi II DPR. "Kami meminta pemerintah melakukan simulasi-simulasi untuk mempercepat pendataan, merapikan pendataan, dan juga mempercepat pengangkatan CPNS dan PPPK agar bisa dilakukan lebih cepat dan diangkat semua di 2025".^[11]

Munculnya gejolak aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI dan Istana Negara, Jakarta. Pada senin, 10 maret 2025. Ajakan tersebut ditandai tuntutan serentak deadline TMT bekerja. Aksi tersebut terjadi atas kekecewaan pada pemerintahan rekrutmen CASN yang selalu di tunda untuk hasil dan pelantikan serta TMT bekerja.

Di Instagram, TikTok, X dan Media Sosial #TOLAKTMTSERENTAK #TOLAKKEBIJAKANTMTSERENTAK #SAVECASN2024^[12] #TOLAKPENUNDAANPENGANGKATANCASNPPPKTA2024 #JANGANTUNDAPENGANGKATANCASN #SAVEPENGANGKATANCASN2025^[13]

Titik aksi akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta. Aksi ini mengundang seluruh elemen masyarakat untuk hadir dan menyuarakan keresahan mereka. "Aksi tolak penundaan pengangkatan CASN/PPPK TA 2024" dengan tuntutan mendesak Menpan RB untuk mencabut surat edaran tentang penyesuaian jadwal pengangkatan CASN/PPPK TA 2024, untuk tetap konsisten dengan surat edaran Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN No. 1239/B-MP.01/SD/D/2025 tertanggal 14 januari 2025. Yakni TMT 1 maret 2025.

Berikut selengkapnya mengenai jadwal dan lokasi demo:

• Titik Aksi: Istana Negara, Jakarta
• Hari/Tanggal: Senin, 10 Maret 2025
• Pukul: 08.30 – selesai
• Titik Kumpul: Belakang Gedung DPR RI
• Pakaian: Celana Hitam, Kemeja Putih

Aksi unjuk rasa dibagikan melalui menfess di akun X @tanyakanrl. "Ajakan untuk aksi. Mari perjuangkan hak kita, untuk umum juga boleh, karena kemungkinan besar CPNS 2025 ditiadakan juga. PPPK 2024 dan CPNS 2024 jangan diam lihat kedzoliman di depan mata. Tidak ada pandemi tapi pengangkatan secara sepihak dibatalkan". @dhar******* Buat temen-temen yang sudah lolos CASN, tolong berserikat apa pun bentuknya". @ocea****** "Giliran lantik stafsus cepet banget. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tau-tau udah dilantik aja".^[14][15][16]

Peserta aksi nasional 18 maret 2025 yang menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 makin banyak. Aksi Aliansi Merah Putih itu merupakan gabungan dari Forum-Forum Honorer, mulai dari Guru, Tenaga Kesehatan (nakes), Tenaga Teknis, Satpol PP, Tenaga Kependidikan (tendik), Petugas Damkar, dan lainnya. Ketua Aliansi Merah Putih Fadlun Abdillah mengatakan pihaknya sudah melaporkan kegiatan Aksi Nasional ini pada Polda Metro Jaya. "Kami sudah membawa surat pemberitahuan kegiatan aksi nasional 18 maret 2025 ke Polda Metro Jaya pada tanggal, 12 maret 2025. Insyaallah masa akan tumpah ruah di Kantor KemenPAN RB dan DPR RI".^[17][18]

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, kerugian akibat dari peserta yang lolos seleksi CPNS dan telah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya, tapi belum mendapat gaji sebagai pegawai negeri. "Kerugian penundaan pengangkatan CPNS sejak Maret sampai Oktober 2025 nanti mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun," kata Bhima saat dihubungi Kompas.com, pada minggu 9 maret 2025. Bhima mengasumsikan, rata-rata gaji pokok ASN adalah Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Jika gaji pokok itu dikurangi pajak dan ditambah tunjangan, pegawai ASN baru akan mendapat gaji sekitar Rp 3 juta per bulan. Dengan penundaan pengangkatan CPNS selama sembilan bulan dari Maret ke Oktober 2025, dia meyakini ada potensi pendapatan yang hilang sebesar Rp 27 juta per pegawai ASN.^[19]

Publik merespons penundaan secara mendadak itu dengan membuat petisi terbuka di platform Change.org pada 6 maret 2025 lalu. Petisi itu diberi judul "Berikan Percepatan Pengangkatan CPNS dan PPPK tahap 1 angkatan 2024". Targetnya memperoleh 50 ribu tanda tangan. Sedangkan, yang kini menandatangani telah mencapai 48.931 individu. Petisi itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, MenPAN RB dan BKN. "Kami yang bertanda tangan di bawah ini, para peserta seleksi CPNS dan PPPK tahap 1 tahun 2024 menyampaikan aspirasi dan permohonan kepada pemerintah, khususnya kepada Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB, BKN (Badan Kepegawaian Nasional) dan instansi terkait".^[20]

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) buka suara soal aksi pita hitam yang menggema di media sosial buntut penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 jadi bulan Oktober 2025 dan Maret 2026. Padahal berdasarkan surat edaran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 02/PANPEL.BKN/CPNS/IX/2024, penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) atau pengangkatan CPNS seharusnya dilakukan 22 Februari hingga 23 Maret 2025. "Kami sampaikan bahwa penyesuaian jadwal pengangkatan merupakan kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR RI. Terima kasih atas saran dan masukan yang disampaikan, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan untuk dibahas bersama DPR RI dan stakeholder terkait."^[21]

Kegaduhan penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2026. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia Zudan Arif Fakrulloh dikabarkan terancam dipecat jika tetap menunda. Hal ini akibat gaduhnya CPNS dan PPPK yang lulus tahun 2024 akan diangkat tahun 2026 bukan tahun 2025. Akibat demo besar-besaran yang dilakukan oleh CPNS dan PPPK, pada senin 10 maret 2025, Presiden Prabowo langsung merespon. Bentuk kepedulian Prabowo Subianto, CPNS dan PPPK dipastikan akan tetap diangkat pada tahun 2025 ini. Kabar yang beredar Prabowo marah besar dengan Kepala BKN RI akibat dugaan penundaan pengangkatan PPPK tersebut. Informasi nasional di Insulteng.id yang beredar, Prabowo membatalkan pengangkatan CPNS dan PPPK tahun 2026 dan tetap diangkat tahun 2025.^[22]

Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mendesak pemerintah untuk lebih transparan mengenai alasan di balik penundaan yang membingungkan ini.

Menurutnya, selama ini pemerintah terkesan tidak jelas dalam memberikan penjelasan, sehingga menambah kebingungan publik, khususnya para pelamar CASN. Robert juga menyarankan agar pemerintah kembali menggunakan metode pengangkatan CASN yang lebih fleksibel dan terpisah-pisah, seperti yang dilakukan sebelumnya.^[23]

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Rini Widyantini menyatakan, Presiden Prabowo Subianto bakal mengeluarkan instruksi presiden (inpres) mengenai pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) yang ditunda. "Sudah dilaporkan, nanti akan ada Instruksi Presiden," kata Rini seusai menemui Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan. Rini tidak menjelaskan lebih jauh isi instruksi tersebut maupun laporan yang ia sampaikan kepada Prabowo. "Sudah dilaporkan ke presiden," kata Rini singkat. Jakarta senin 10 maret 2025.^[24]

Presiden Prabowo Subianto mengarahkan ada 4 poin penting yang disampaikan kepada publik:

1. Presidan mengarahkan agar pengangkatan CASN dipercepat yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat bulan Juni 2025. Kemudian Presiden juga menyampaikan, untuk PPPK keseluruhnya diselesaikan paling lambat bulan Oktober 2025. Dalam hal ini maka penyelesaiaan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga/pemda/instansi terkait yang menanganinya.
2. Prabowo mengatakan bahwa, para kementerian/lembaga/pemda/instansi, segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan segala sesuatunya. Presiden berharap dalam memenuhi persyaratan pengangkatan CASN agar bisa disesuaikan dengan jadwal terbaru yakni Juni CPNS dan Oktober 2025 bagi PPPK.
3. Selain itu, Presiden menegaskan kementerian untuk terus menjaga nilai meritokrasi pelaksanakan manajemen CASN tahun 2024 ini. Jadi menurut Presiden untuk penerimaan P3K tahun 2024, ini adalah kebijakan afirmasi terakhir yang diberikan. Dengan adanya hal tersebut diharapkan pengangkatan selanjutnya dilakukan rekrutmen normal berdasarkan Undang-Undang yang sesuai kebutuhan
4. Presiden menjelaskan pada siaran pres bahwa rekrutmen CASN tersebut bukanlah mengenai membuka lapangan pekerjaan saja. Prabowo menegaskan rekrutmen ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan layanan masyarakat berjalan optimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.^[25]

Para PPPK tahap 1 tahun 2024 menyalurkan aspirasi menolak penundaan pengangkatan 2026 dan akan meminta pelantikan PPPK dilakukan tahun 2025,^[26] memperjuangkan nasib para PPPK 2024 yang telah lulus. Antara lain kepala daerah memberikan dukungan untuk menolak penundaan pengangkatan ke tahun 2026 untuk tetap dilaksanakan sebagaimana jadwal yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

• Pemerintah Kabupaten Bekasi.^[27]
• Pemerintah Kota Palembang.^[28]
• Pemerintah Kota Pariaman.^[29][30]
• Pemerintah Kota Prabumulih.^[31]
• Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dll.^[32]

Surat Kepala Kantor Regional XII BKN dengan Nomor: 77/B-KP.03.04/SD/KR.XII/2025 tertanggal 26 Februari 2025 tentang pembatalan pelantikan itu disebabkan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga PPPK Kota Pariaman tersebut dinilai BKN tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu disesuaikan kembali. Pelantikan tenaga non-ASN sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dinyatakan tidak sah/cacat hukum oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).^[33]

Instruksi Presiden diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, saat konferensi pers bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, di Jakarta, pada senin 17 maret 2025. Kabar yang di tunggu-tunggu oleh peserta seleksi CASN tahun 2024, pengangkatan CPNS dan PPPK 2024, resmi masa paling lambat/deadline di lantik pengangkatan pada Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk PPPK.^[1] Dengan bekerja Terhitung Mulai Tanggal (TMT) per 1 maret 2025 (surat Badan Kepegawaian Negara No.2933/B-MP.01.01/K/SD/2025 pada tanggal, 18 maret 2025 perihal Penetapan Nomor Induk ASN kebutuhan Tahun Anggaran 2024).^[34] Pemerintah Kota Pariaman dicap yang pertama menjalankan amanat undang-undang Penjabat Wali kota Pariaman Roberia yang resmi mengangkat 558 dari 663 orang yang lulus seleksi, seharusnya 667 orang (yang lulus) namun empat orang tidak lulus. Tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) lebih awal, tepatnya pada rabu, 19 februari 2025.^[29][30]

• (LIVE) Konferensi Pers Pengangkatan CASN 2024