Konvensi Pengelolaan Air Ballas

Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal (dalam bahasa Inggris: The International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments) atau dikenal juga dengan Konvensi Pengelolaan Air Ballas (dalam bahasa Inggris: Ballast Water Management Convention atau BWM Convention) adalah konvensi internasional yang diadopsi oleh Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada tahun 2004 dan mulai berlaku pada 8 September 2017. Tujuannya adalah untuk mencegah penyebaran organisme dan spesies invasif yang dibawa melalui air ballas (air pemberat kapal) dari satu wilayah ke wilayah lain.^[1][2]

Konvensi ini yang mewajibkan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa kapal-kapal berbendera mereka mematuhi standar dan prosedur pengelolaan serta pengendalian air ballas dan sedimen kapal. Konvensi ini bertujuan untuk mencegah penyebaran organisme akuatik yang berbahaya dari satu wilayah ke wilayah lain dan menghentikan kerusakan lingkungan laut akibat pembuangan air ballas, dengan cara meminimalkan pengambilan dan pembuangan sedimen serta organisme.^[3][4]

Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 132 Tahun 2015 tentang Pengesahan The International Convention For The Control And Management Of Ships' Ballast Water And Sediments, 2004 (Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Ballas dan Sedimen dari Kapal, 2004) Peraturan ini disahkan di Jakarta pada 5 November 2015, diundangkan pada 9 November 2015, dan mulai berlaku pada tanggal yang sama.^[5]

Kasus pertama yang tercatat secara ilmiah mengenai spesies laut non-endemik yang terbawa oleh air kapal terjadi di Laut Utara pada tahun 1903, dengan munculnya fitoplankton Asia Odontella. Masalah ini meningkat seiring pertumbuhan kegiatan pelayaran pada akhir abad ke-20 dan pertama kali dibahas di Organisasi Maritim Internasional (IMO) pada tahun 1988. Setelah beberapa tahun pengembangan, konvensi ini diadopsi oleh IMO pada tahun 2004.^[6][7]

Konvensi mulai berlaku setelah diratifikasi oleh minimal 30 negara yang mewakili 35% tonase kapal dagang dunia, dengan jangka waktu 12 bulan setelah persyaratan terpenuhi. Pada 8 September 2016, Finlandia menjadi negara ke 52 yang meratifikasi konvensi menghasilkan tonase gabungan 35,14%, sehingga konvensi mulai berlaku pada 8 September 2017. ^[8][9][10]