Majelis Republik (Portugal)
Majelis Republik Assembleia da República | |
|---|---|
 Logo Majelis Republik | |
 Bendera Majelis Republik | |
| Jenis | |
| Jenis | |
| Pimpinan | |
Wakil Presiden | |
| Komposisi | |
| Anggota | 230 |
 | |
Partai & kursi | Pemerintah (86)
Pendukung (36) Oposisi (108) |
| Pemilihan | |
| Perwakilan proporsional daftar partai Metode D'Hondt Daftar tertutup | |
Pemilihan terakhir | 4 Oktober 2015 |
Pemilihan berikutnya | Oktober 2019 atau lebih awal |
| Tempat bersidang | |
_S%C3%A3o_Bento.jpg) | |
 | |
| Istana São Bento, Lisboa, Portugal | |
| Situs web | |
| Assembleia da República | |
Majelis Republik (Portugis: Assembleia da República, diucapkan [ɐsẽˈblɐjɐ dɐ ʁɛˈpublikɐ]) adalah parlemen Portugal. Menurut Konstitusi Portugal, parlemen unikameral tersebut "adalah majelis perwakilan semua warga negara Portugal." Konstitusi menyebutkan majelis sebagai salah satu badan negara otoritas tertinggi.
Majelis Republik berlokasi di sebuah bangunan bersejarah di Lisboa, yang disebut sebagai Palácio de São Bento (Istana Santo Benediktus), situs biara tua Ordo Santo Benediktus. Palácio de São Bento telah menjadi tempat bersidang dan berkumpul parlemen Portugal sejak tahun 1834 (Cortes hingga tahun 1910, Kongres dari 1911 hingga 1926 dan Majelis Nasional dari 1933 hingga 1974).
Kekuasaan dan tugas Majelis
Kekuasaan Majelis Republik di antaranya adalah dapat memberhentikan pemerintah melalui mosi tidak percaya, mengubah undang-undang negara, dan mengamendemen konstitusi (membutuhkan mayoritas dua pertiga anggota majelis). Selain kekuasaan tersebut, konstitusi memberikan kepada parlemen kekuasaan legislatif yang luas dan kontrol besar terhadap anggaran, hak untuk memberikan persetujuan bagi pemerintah untuk menaikkan pajak dan memberikan pinjaman, kekuasaan untuk meratifikasi traktat dan perjanjian internasional lainnya, dan bertugas untuk menyetujui atau menolak keputusan Presiden Republik untuk menyatakan perang dan berdamai. Majelis juga menunjuk banyak anggota lembaga negara penting, seperti sepuluh dari tiga belas anggota Mahkamah Konstitusi dan tujuh dari enam belas anggota Dewan Negara.
Konstitusi mengharuskan majelis untuk segera meninjau dan menyetujui program pemerintah yang masuk. Peraturan parlemen memungkinkan majelis untuk meminta komite penyelidikan untuk memeriksa tindakan pemerintah. Oposisi politik yang diwakili dalam majelis memiliki kekuatan untuk meninjau tindakan kabinet, meskipun tidak mungkin bahwa tindakan itu dapat dibatalkan. Fraksi-fraksi partai di majelis juga dapat meminta interpelasi yang memerlukan perdebatan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah tertentu.
Pranala luar
