Perdana Menteri Britania Raya

Perdana Menteri Britania Raya dan Irlandia Utara
Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Lambang Kerajaan yang dipakai oleh Pemerintah Britania Raya
Bendera Britania Raya
Petahana Sir Keir Starmer sejak 5 Juli 2024
Pemerintah Britania Raya Kantor Perdana Menteri Kantor Kabinet
Gelar	The Right Honourable (formal) Yang Terhormat (diplomatik)
Anggota	Kabinet Dewan Penasihat Dewan Britania–Irlandia Dewan Keamanan Nasional
Kediaman	10 Downing Street, London (resmi) Chequers, Buckinghamshire (rumah pedesaan)
Ditunjuk oleh	Monarki
Masa jabatan	Sesuai kehendak Yang Mulia Raja
Pejabat perdana	Sir Robert Walpole
Dibentuk	3 April 1721; 304 tahun lalu (1721-04-03)
Wakil	Tidak ada jabatan Wakil Perdana Menteri yang resmi, Tapi terkadang dipegang oleh: Wakil Perdana Menteri Sekretaris Negara Pertama
Gaji	£157.372 per tahun (termasuk gaji sebagai anggota Dewan Rakyat sebesar £81.932)
Situs web	10 Downing Street

Perdana Menteri Britania Raya (bahasa Inggris: Prime Minister of the United Kingdom) adalah Kepala Pemerintahan Britania Raya. Perdana Menteri memberikan nasihat kepada Raja/Ratu Britania Raya mengenai pelaksanaan hak-hak prerogatif kerajaan, mengetuai kabinet dan memilih menteri-menteri kabinetnya. Karena Perdana Menteri di zaman modern memegang jabatannya berdasarkan kemampuan mereka mempertahankan suara mayoritas dan kepercayaan dari Dewan Rakyat Britania Raya (bahasa Inggris: House of Commons), maka mereka juga menjadi anggota Dewan Rakyat.

Jabatan Perdana Menteri tidak dibentuk oleh undang-undang atau dokumen konstitusional apapun, tapi dibentuk berdasarkan konvensi yang telah lama berlangsung, dimana rara/ratu yang berkuasa mengangkat perdana menteri dari seseorang yang dianggap paling mungkin memiliki kepercayaan di Dewan Rakyat; individu ini biasanya adalah pemimpin partai politik atau koalisi parta-partai yang memegang kursi terbanyak dalam Dewan Rakyat.^[1] Pada tanggal 31 Januari 2022 Perdana Menteri Boris Johnson mengumumkan bahwa jabatan Perdana Menteri akan didirikan secara formal.^[2]

Perdana Menteri secara ex-officio juga menjabat sebagai Tuan Pertama Perbendaharaan (bahasa Inggris: First Lord of the Treasury), Menteri Pelayanan Sipil, dan menteri yang bertanggung jawab terhadap keamanan nasional. Oleh karenanya, Perdana Menteri mendapat keistimewaan seperti kediaman resmi di 10 Downing Street karena menjabat sebagai Tuan Pertama Perbendaharaan. Pada tahun 2019, jabatan Menteri Persatuan didirikan, dan Boris Johnson menjadi perdana menteri pertama yang memegang jabatan tersebut.

Sir Robert Walpole, Perdana Menteri Pertama Britania Raya (1721 – 1742)	Sir Winston Churchill, Perdana Menteri Britania Raya saat Perang Dunia II (1940 – 1945)
Margaret Thatcher, Baroness Thatcher, Perdana Menteri Perempuan Pertama Britania Raya (1979 – 1990)	Rishi Sunak, Perdana Menteri Britania Raya berketurunan Asia Pertama (2022 – 2024)

Jabatan Perdana Menteri tidak dibuat; tetapi berkembang secara perlahan dan terorganisir selama tiga ratus tahun karena berbagai Tindakan Parlemen, perkembangan politik, dan kecelakaan sejarah. Oleh karena itu, Jabatan Perdana Menteri paling baik dipahami dari perspektif sejarah. Asal usul jabatan tersebut ada dalam perubahan konstitusi yang terjadi selama Kesepakatan Revolusi (1688-1720) dan akibat pergeseran kekuasaan politik dari Raja/Ratu kepada Parlemen.^[3] Meskipun Raja/Ratu tidak dilucuti dari kekuasaan prerogatif lama mereka dan secara hukum tetap menjadi kepala pemerintahan, yang secara politis dan bertahap menjadi perlu baginya untuk memerintah melalui seorang perdana menteri yang dapat memimpin suara mayoritas di Parlemen.

Di tahun 1830-an, Sistem Pemerintahan Westminster (atau pemerintahan kabinet) dikenalkan; Perdana Menteri menjadi primus inter pares atau menjadi yang paling pertama diantara yang paling sederajat dari para anggota kabinet dan kepala pemerintahan Britania Raya ada tahun 1830-an. Posisi politik perdana menteri semakin meningkat dengan adanya perkembangan partai politik modern, pengenalan komunikasi massa dan fotografi. Pada awal abad ke-20, jabatan perdana menteri modern dikenalkan; jabatan tersebut telah menjadi posisi paling unggul dalam hierarki konstitusional antara Raja/Ratu, Parlemen dan Kabinet.

Sebelum 1902, perdana menteri terkadang menjadi anggota Dewan Bangsawan, asalkan pemerintahannya dapat membentuk mayoritas di Dewan Rakyat. Namun, ketika kekuatan aristokrasi berkurang selama abad ke-19, konvensi berkembang bahwa perdana menteri harus selalu menjadi anggota Dewan Rakyat, membuat mereka hanya bertanggung jawab kepada Dewan Rakyat di Parlemen. Kewenangan perdana menteri semakin ditingkatkan dengan Undang-Undang Parlemen 1911 yang meminggirkan pengaruh House of Lords dalam proses pembuatan undang-undang.

Perdana menteri adalah kepala pemerintahan Britania Raya.^[4] Dengan demikian, perdana menteri di zaman modern memimpin Kabinet (Eksekutif). Selain itu, perdana menteri juga memimpin partai politik besar dan umumnya menguasai mayoritas di Dewan Rakyat. Perdana Menteri yang menjabat memegang kekuasaan legislatif dan eksekutif yang signifikan. Di bawah sistem Pemerintahan Inggris, ada kesatuan kekuatan daripada pemisahan.^[5] Di Dewan Rakyat, perdana menteri memandu proses pembuatan undang-undang dengan tujuan memberlakukan agenda legislatif partai politik mereka. Dalam kapasitas eksekutif, perdana menteri mengangkat (dan dapat memberhentikan) semua anggota Kabinet dan menteri lainnya, dan mengoordinasikan kebijakan dan kegiatan semua departemen pemerintah dan staf Pegawai Negeri Sipil. Perdana menteri juga bertindak sebagai "wajah" dan "suara" publik dari Pemerintah Yang Mulia Raja/Ratu, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan atas saran perdana menteri, Raja/Ratu menjalankan banyak kekuasaan undang-undang dan hak prerogatif, termasuk penunjukan yudisial, politik, pejabat, dan gerejawi Gereja Inggris; menganugerahkan gelar bangsawan dan beberapa gelar ksatria dan penghargaan penting lainnya.^[6]

Di zaman modern, banyak proses yang melibatkan penunjukan perdana menteri secara informal diatur oleh konvensi konstitusional dan sumber otoritatif, seperti didalam The Cabinet Manual, paragraf 2.7 hingga 2.20 dan 3.1 hingga 3.2. Perdana menteri diangkat oleh Raja/Ratu, melalui penggunaan hak prerogatif kerajaan. Di masa lalu, Raja/Ratu telah menggunakan pilihan pribadi untuk memberhentikan atau menunjuk seorang perdana menteri (terakhir kali pada tahun 1834), tetapi sekarang kasusnya mereka tidak boleh ditarik ke dalam politik partai. Perdana menteri "...memegang posisi itu berdasarkan kemampuannya untuk mendapatkan kepercayaan dari House of Commons, yang pada gilirannya memerintahkan kepercayaan dari para pemilih, seperti yang diungkapkan melalui pemilihan umum." Berdasarkan konvensi, perdana menteri juga merupakan anggota parlemen dan biasanya pemimpin partai politik yang menguasai mayoritas di Dewan Rakyat.

Kantor Perdana Menteri membantu Perdana Menteri untuk membuat dan menyampaikan strategi dan kebijakan prioritas pemerintah secara keseluruhan serta untuk mengkomunikasikan kebijakan pemerintahan terhadap Dewan Rakyat, khalayak publik dan internasional. Kantor Perdana Menteri secara resmi merupakan bagian dari Kantor Kabinet, tetapi batas antara tugas dan fungsinya dengan Kantor Kabinet yang lebih luas bisa jadi tidak jelas; Kantor Kabinet yang lebih luas mungkin melakukan fungsi dan tugas yang sangat mirip. Peter Hennessy mengklaim bahwa pengaturan keseluruhan ini berarti sebenarnya ada Departemen Perdana Menteri yang efektif, meskipun tidak disebut demikian.

Prime Minister's Questions (PMQs) adalah konvensi konstitusional, yang saat ini dilaksanakan pada satu sesi sidang Dewan Rakyat pada hari rabu siang. Perdana menteri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota dewan rakyat. Pemimpin Oposisi juga biasanya bertanya kepada perdana menteri sebanyak enam kali dan pemimpin partai terbesar ketiga dalam dewan rakyat dapat bertanya sebanyak dua kali.

Keamanan pribadi dari perdana menteri dan para mantan perdana menteri adalah tanggung jawab dari Komando Perlindungan dibawah Pelayanan Kepolisian Metropolitan London. Rombongan kendaraan perdana menteri memberi perdana menteri sejumlah fitur keamanan serta transportasi. Kendaraan yang dikemudikan oleh petugas dari unit ini. Tranportasi udara untuk perdana menteri disediakan dengan berbagai jenis operator dari militer dan sipil.

Kendaraan Perdana Menteri Inggris

Mobil Perdana Menteri : Jaguar XJ LWB Sentinel	Royal Air Force's VIP Airbus A330	AgustaWestland AW-109E Helicopter

Seorang perdana menteri petahana mengakhiri jabatannya dengan menyampaikan pengunduran dirinya kepada Raja/Ratu.^[7] Ini terjadi apabila partai yang mereka pimpin kalah dalam pemiihan umum sehingga tidak dapat memegang suara mayoritas di Dewan Rakyat. Selain itu pengunduran diri juga dapat terjadi apabila perdana menteri petahana dipaksa mundur untuk alasan politis atau dengan alasan lain seperti alasan kesehatan.^[8][9] Jika perdana menteri mundur di tengah jabatannya dan partainya memegang suara mayoritas di Dewan Rakyat, partai akan memilih pemimpin baru berdasarkan aturan dari partai itu sendiri, dan setelahnya pemimpin partai yang baru akan diundang secara resmi oleh Raja/Ratu untuk menjadi perdana menteri baru. Perdana menteri yang akan berhenti akan tetap menjabat sampai pemimpin partai yang baru telah dipilih oleh partai. Setelah mengundurkan diri, perdana menteri tersebut tetap akan menjadi anggota Dewan Rakyat. Perdana menteri yang akan berhenti dapat mengajukan kepada raja/ratu untuk dapat menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah orang yang menjadi pilihannya, dikenal sebagai Penghargaan Pengunduran Diri Perdana Menteri. Tidak ada perdana menteri petahana yang kalah dalam konstituennya pada saat pemilihan umum. Hanya ada satu perdana menteri yang dibunuh saat menjabat.

Artikel Utama : Daftar Perdana Menteri Britania Raya

Sampai 15 Juni 2025, terdapat tujuh mantan perdana menteri yang masih hidup, yaitu:

1. ^ "Cabinet Manual". GOV.UK (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-05-13.
2. ^ "Johnson creates Office of the Prime Minister after Sue Gray criticism". the Guardian (dalam bahasa Inggris). 2022-01-31. Diakses tanggal 2022-05-13.
3. ^ www.royal.gov.uk http://www.royal.gov.uk/HistoryoftheMonarchy/KingsandQueensoftheUnitedKingdom/TheHanoverians/GeorgeI.aspx. Diakses tanggal 2022-05-13.
4. ^ "Prime Minister - GOV.UK". www.gov.uk (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-05-13.
5. ^ Le May., G. H. L. (1979). The Victorian Constitution, Conventions, Usages and Contingencies. Duckworth. Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
6. ^ Barnett, Hilaire (2009). Constitutional & Administrative Law (7th ed.). Abingdon, Oxfordshire: Routledge-Cavendish. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
7. ^ "StackPath". www.instituteforgovernment.org.uk. Diakses tanggal 2022-05-13.
8. ^ Mikhailova, Anna; Yorke, Harry (2019-05-16). "Tearful Theresa May forced to agree to stand down: PM out by June 30 at the latest". The Telegraph (dalam bahasa Inggris (Britania)). ISSN 0307-1235. Diakses tanggal 2022-05-13.
9. ^ "1957: Sir Anthony Eden resigns" (dalam bahasa Inggris (Britania)). 1957-01-09. Diakses tanggal 2022-05-13.