More Info
KPOP Image Download



  2. ENSIKLOPEDIA
  3. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya
Nama panjang:
  • Perjanjian kemitraan ekonomi antara Uni Eropa, di satu pihak, dan Republik Kenya, anggota Komunitas Afrika Timur, di pihak lainnya
  Kenya
  Uni Eropa (UE)
JenisPerjanjian kemitraan ekonomi
Ditandatangani18 Desember 2023
LokasiNairobi, Kenya
Efektif1 Juli 2024
SyaratPersetujuan oleh semua penandatangan
Pihak
BahasaBahasa Swahili dan semua bahasa anggota Uni Eropa

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Kenya (Ing. EU-Kenya Economic Partnership Agreement, EKEPA) adalah perjanjian kemitraan ekonomi antara Uni Eropa dengan Republik Kenya yang ditandatangani sejak 18 Desember 2023 dan mulai efektif sejak 01 Juli 2024.[1] Pada mulanya, perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian kemitraan ekonomi antara Uni Eropa dengan Komunitas Afrika Timur (Ing. East Africa Community, EAC) yang beranggotakan Burundi, Kenya, Republik Demokratik Kongo, Rwanda, Somalia, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. Perjanjian tersebut pada mulanya sudah diratifikasi oleh Uni Eropa sejak September 2016 dan juga ditandatangani oleh dua negara anggota Komunitas Afrika Timur, yaitu Rwanda dan Kenya. Namun, perjanjian itu mengalami hambatan karena negara selain Rwanda dan Kenya tidak mau untuk ikut menandatangani dan meratifikasi perjanjian tersebut.[2]

Kenya merupakan mitra perdagangan strategis Uni Eropa di Afrika. Uni Eropa juga adalah mitra dagang terbesar Kenya dan banyak mengimpor dari negara anggota organisasi tersebut. Selain itu, Kenya juga mengekspor barang-barang mereka kepada negara anggota Uni Eropa dan menggapai kenaikan pendapatan atas perdagangan tersebut dalam rentang 2018–2022.

Setelah kegagalan perjanjian kemitraan ekonomi dengan Komunitas Afrika Timur, Kenya meminta negosiasi secara bilateral atas perjanjian tersebut dengan Uni Eropa pada tahun 2021. Negosiasi pun berakhir pada Juni 2023 dengan ditandatanganinya teks kesimpulan atas perjanjian itu. Perjanjian kemitraan ini kemudian diratifikasi pada tahun berikutnya.

Menurut Komisi Eropa, perjanjian ini memiliki inti yang antara lainnya adalah:

  • Memprediksi liberalisasi penuh pasar Uni Eropa untuk produk-produk Kenya secara langsung;
  • Memberikan insentif bagi investasi Uni Eropa di Kenya berdasarkan peningkatan kepastian hukum dan stabilitas;
  • Membeberkan komitmen perdagangan dan keberlanjutan yang kuat, termasuk ketentuan-ketentuan yang mengikat mengenai ketenagakerjaan, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan upaya melawan perubahan iklim;
  • Memberikan cakupan bab khusus tentang kerja sama ekonomi dan pembangunan, untuk meningkatkan daya saing ekonomi Kenya.[1]

Latar belakang

Uni Eropa dan Kenya memiliki sejarah diplomasi yang cukup lama. Setelah Kenya mencapai 13 tahun kemerdekaan dari Britania Raya sejak 12 Desember 1963, Uni Eropa kemudian membuka delegasinya di Kenya pada tahun 1976 di Kota Nairobi. Delegasi Uni Eropa di Nairobi juga tidak hanya bertugas menjadi perwakilan Uni Eropa untuk Kenya saja, tapi untuk beberapa negara Afrika lainnya seperti Somalia.[3] Kenya juga tercatat sebagai negara pertama yang meneken perjanjian kemitraan dengan Komunitas Eropa berdasarkan Konvensi Lomé.[4] Selama lima tahun terakhir, Kenya berstatus sebagai pengimpor bersih dari 27 negara anggota Uni Eropa, dengan nilai impor sebesar $1,9 miliar dan ekspor $916 juta pada 2019. Ekspor Kenya ke UE menunjukkan peningkatan bertahap, yakni 10% pada 2018 (mencapai $882 juta) dan 3,8% pada 2019 (mencapai $916 juta).[5] Uni Eropa sendiri menjadi tujuan utama ekspor sekaligus mitra dagang terbesar kedua bagi Kenya, dengan nilai perdagangan bilateral mencapai €3,3 miliar (sekitar $3,8 miliar) pada 2022, atau naik 27% dibandingkan tahun 2018.[6] Ini semua menunjukkan bahwa Kenya memiliki jejak perdagangan yang cukup intens dengan Uni Eropa di wilayah Afrika. Sementara itu, Uni Eropa juga mempunyai prioritas politik untuk ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang dan cara yang tepat untuk melakukannya adalah melalui perdagangan sehingga memadukan antara kebijakan perdagangan dan kerja sama pembangunan.[7] Oleh sebab itu, perjanjian kemitraan ekonomi dengan Kenya dapat dilihat sebagai upaya Uni Eropa untuk mencapai tujuannya dan kesempatan Kenya untuk menumbuhkan ekonomi agar berkembang lebih baik.

Sejarah negosiasi

Perjanjian kemitraan ekonomi Uni Eropa–Komunitas Afrika Timur

Hubungan antara Uni Eropa dengan Afrika Timur memiliki sejarah yang panjang. Pada tahun 1975, Uni Eropa bersama dengan negara-negara di Afrika, Karibia, dan Pasifik (Ing. African, Caribbean and Pacific Group of States, ACP) membuat perjanjian yang disebut Konvensi Lomé I. Ini menjadi dasar untuk memungkinkan produk dan layanan dari ACP masuk ke pasar Uni Eropa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan kemudahan dalam impor tanpa pajak bagi barang dan layanan ACP ke pasar UE. Perjanjian ini jadi landasan untuk pembicaraan lebih lanjut di Lomé I hingga IV. Di tahun 2000, negara-negara UE dan ACP bertemu lagi di Cotonou, Benin, untuk membuat kesepakatan baru yang mengharuskan adanya timbal balik dalam perdagangan dan layanan, serta menyesuaikan dengan aturan baru Organisasi Perdagangan Dunia tentang non-diskriminasi.[8] Dari pertemuan ini kemudian muncul Perjanjian Cotonou.[9]

Perundingan mengenai perjanjian kemitraan ekonomi resmi dimulai pada September 2002. Prosesnya dibagi dalam dua tahap: tahap pertama dilakukan di tingkat pan-ACP-EU untuk menetapkan prinsip, pendekatan, struktur, mekanisme negosiasi, serta isu lintas sektor yang menjadi kepentingan bersama ACP. Mulai September 2003, perundingan kemudian dilanjutkan secara lebih bilateral guna mendorong pembahasan perjanjian kemitraan ekonomi di tingkat regional, termasuk pula perundingan di wilayah Afrika Timur.[10] Perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi antara Komunitas Afrika Timur dan Uni Eropa dimulai pada 2008 dan menghasilkan draf Kerangka Kerja EPA (Ing. Framework Economic Partnership Agreement, FEPA) pada 2014 sebagai pengganti Perjanjian Cotonou yang telah berakhir pada 2008. Namun, proses perundingan FEPA menjadi kompleks karena munculnya dinamika baru dalam perdagangan internasional seiring aturan Organisasi Perdagangan Dunia yang mengharuskan adanya resiprositas serta prinsip non-diskriminasi terhadap mitra dagang lainnya. Perundingan EU–EAC–EPA yang berlangsung lebih dari 12 tahun sejak 2002 akhirnya rampung pada 2014.[8]

Negara-negara anggota Komunitas Afrika Timur menghadapi tekanan besar untuk menandatangani dan meratifikasi EPA. Pada 1 September 2016, Kenya dan Rwanda menandatangani perjanjian tersebut, dengan Kenya kemudian meratifikasinya dan menyerahkan instrumen ratifikasi ke Uni Eropa pada 20 September 2016. Langkah Kenya ini terutama didorong oleh keinginan untuk tetap masuk dalam daftar penerima fasilitas impor bebas bea dan kuota dari Uni Eropa. Sementara itu, Tanzania menyatakan tidak akan menandatangani EPA sebelum tenggat Oktober 2016, dengan alasan kekhawatiran pembangunan serta ketidakpastian akibat referendum Brexit. Burundi juga menolak menandatangani perjanjian, menyinggung sanksi Uni Eropa sebagai penyebabnya. Uganda, di sisi lain, memilih menunda penandatanganan hingga tercapai kesepakatan bersama di antara seluruh anggota komunitas.[11]

Dibandingkan dengan blok ekonomi regional lain, negara-negara anggota Komunitas Afrika Timur awalnya hanya bisa mengadopsi EPA jika seluruh anggota menandatangani dan meratifikasinya, sesuai kesepakatan di awal perundingan. Karena kebuntuan ini, pada September 2017 Uni Eropa bersama ketua Komunitas Afrika Timur mendorong pencarian solusi. Akhirnya, pada KTT Februari 2019, para pemimpin komunitas memutuskan bahwa tiap negara boleh menandatangani dan menerapkan EPA secara mandiri tanpa menunggu persetujuan semua anggota, meski langkah ini berpotensi memunculkan kebutuhan akan negosiasi ulang.[2]

Perjanjian bilateral dengan Kenya

Moses Kuria beserta Valdis Dombrovskis menandatangani Kesimpulan Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Kenya dengan didampingi Presiden Kenya William Ruto, beserta wakilnya, Rigathi Gachagua, di istana negara Nairobi pada 19 Juni 2023.

Setelah KTT pada tahun 2019, Kenya kemudian melanjutkan dialog strategisnya dengan Uni Eropa pada bulan Juni 2021.[12] Negosiasi Kenya dengan Uni Eropa mengenai perjanjian kemitraan ekonomi kali ini hanya difokuskan untuk penerapan perjanjian dengan Komunitas Afrika Timur sebelumnya untuk konteks Kenya dengan beberapa perubahan seperti penambahan lampiran Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan serta memperbarui bab Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan.[12] Pada 17 Februari 2022, Wakil Presiden Eksekutif UE Valdis Dombrovskis dan Duta Besar Raychelld Omamo mewakili Kenya menandatangani Pernyataan Bersama di sela-sela KTT UE-Uni Afrika. Pernyataan tersebut menyepakati kelanjutan negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi UE-Kenya, yang tetap terbuka bagi partisipasi negara mitra Komunitas Afrika Timur lainnya.[13] Penyimpulan terhadap negosiasi bilateral kali ini berakhir pada 24 Mei 2023 pada tingkatan teknis dan 19 Juni 2023 pada tingkatan politis.[14] Menteri investasi dan perdagangan Kenya, Moses Kuria beserta Wakil Presiden Eksekutif Uni Eropa, Valdis Dombrovskis kemudian memberikan tanda tangan pada Kesimpulan Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Kenya di tanggal yang sama.[15]

Penandatanganan dan ratifikasi

Penandatanganan

Pada 28 September 2023, Komisi Uni Eropa menyampaikan usulan kepada Dewan Uni Eropa mengenai penandatanganan dan pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi UE-Kenya, beserta naskah perjanjiannya.[16] Komisi Uni Eropa kemudian mengadopsi keputusan tentang penandatanganan perjanjian tersebut pada 12 Desember 2023.[17] Akhirnya, Uni Eropa dan Kenya menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 18 Desember di Nairobi.[1] Perjanjian itu ditandatangani di Nairobi oleh Rebecca Miano, Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Kenya, Xiana Méndez, Menteri Luar Negeri Kenya untuk Perdagangan serta Henriette Geiger, Duta Besar Uni Eropa untuk Kenya, mewakili Uni Eropa. Acara penandatanganan tersebut turut dihadiri oleh Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen dan Presiden Kenya William Ruto.[18]

Ratifikasi

Parlemen Eropa secara resmi menyetujui penyelesaian Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA) pada 29 Februari 2024 mengikuti penandatanganan perjanjian tersebut pada tahun sebelumnya.[19] Sebanyak 366 anggota Parlemen Eropa telah menyetujuinya. Selanjutnya, pada 24 April 2024, Kenya melalui Majelis Nasional Kenya meratifikasi perjanjian tersebut.[20]

Isi

Perjanjian ini memiliki teks yang terdiri atas 529 halaman dan mencakup berbagai macam bagian seperti badan utama, lampiran 1 dan 2, lampiran 3a dan 3b, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI, Protokol 1, Pernyataan Bersama tentang Aturan Asal oleh Uni Eropa dan Republik Kenya, serta berbagai pernyataan bersama.[21] Isi perjanjian ini tidak memiliki banyak perbedaan dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Uni Eropa–Komunitas Afrika Timur.[22]

Ringkasan isi

Isi perjanjian memiliki beberapa macam bab, lampiran, protokol, dan pernyataan bersama, seperti:

  • Badan utama: Bagian ini mencakup 147 artikel yang berisi sembilan bagian, yaitu Bagian I berisi ketentuan umum; Bagian II mengatur perdagangan barang, kerja sama kepabeanan, dan fasilitasi perdagangan; Bagian III membahas perikanan; Bagian IV mengenai pertanian; dan Bagian V tentang kerja sama ekonomi serta pembangunan. Selanjutnya, terdapat Bagian VI mengenai ketentuan kelembagaan, Bagian VII tentang mekanisme pencegahan dan penyelesaian sengketa, Bagian VIII berisi pengecualian umum, serta Bagian IX yang memuat ketentuan penutup dan final.[22]
  • Lampiran 1 dan 2: Ketentuan mengenai tarif bea masuk untuk produk asal negara mitra EAC serta tarif bea masuk untuk produk yang berasal dari Uni Eropa.
  • Lampiran 3a dan 3b: Matriks pengembangan Perjanjian Kemitraan Ekonomi (11 September 2015), beserta tolok ukur, sasaran, dan indikator pencapaiannya.
  • Lampiran IV: Deklarasi bersama terkait negara-negara yang telah menjalin serikat pabean dengan Uni Eropa.
  • Lampiran V: Aturan mengenai perdagangan dan pembangunan berkelanjutan.
  • Lampiran VI: Deklarasi bersama antara Uni Eropa dan Republik Kenya mengenai kerja sama ekonomi serta pembangunan dalam kerangka perjanjian ini.
  • Protokol 1: Mengenai kerja sama dalam bantuan timbal balik di bidang kepabeanan.
  • Pernyataan Bersama mengenai Aturan Asal oleh Uni Eropa dan Republik Kenya.
  • Pernyataan Bersama tentang Perdagangan dan Pembangunan Berkelanjutan oleh Uni Eropa dan Republik Kenya.[23]

Ketentuan tarif dan kuota

Minuman beralkohol seperti bir dan barang pecah-belah seperti gelas adalah barang yang dikecualikan untuk masuk ke Kenya dalam perjanjian kemitraan ini.

Ketentuan penghapusan tarif dari produk perdagangan dalam Perjanjian Kemitraan Ekonomi ini bersifat asimetris. Dalam perjanjian ini, Kenya akan secara bertahap membuka diri dari semua produk-produk Uni Eropa dengan pengecualian produk-produk sensitif seperti komoditas pertanian, minuman anggur dan beralkohol, produk kimia, plastik, kertas berbasis kayu, tekstil dan pakaian, alas kaki, keramik, barang pecah-belah, produk dari logam dasar, serta kendaraan. Ini berarti Kenya akan membebaskan negaranya untuk mengimpor produk Uni Eropa sekitar 82,6% impor dari UE berdasarkan nilainya. Kenya akan melakukan pembebasan secara progresif selama 15-25 tahun sejak perjanjian kemitraan berlaku.[24] Sedangkan Uni Eropa akan membebaskan pasarnya dari semua jenis produk dari Kenya tanpa tarif dan kuota sepenuhnya dengan pengecualian senjata.[22]

Pembangunan berkelanjutan

Perjanjian ini memuat kesepakatan antara Kenya dengan Uni Eropa bahwa kedua pihak sepakat bahwa perdagangan dan investasi dalam barang maupun jasa yang mendukung perlindungan lingkungan atau peningkatan kondisi sosial, serta penerapan skema keberlanjutan atau inisiatif sukarela lainnya, dapat berkontribusi signifikan bagi pembangunan berkelanjutan sehingga membuat keduanya berkomitmen menuntaskan negosiasi terkait jasa lingkungan dan kegiatan manufaktur.

Kenya dan Uni Eropa juga diwajibkan untuk mendorong serta memfasilitasi perdagangan dan investasi pada barang dan jasa lingkungan, produk yang mendukung perbaikan kondisi sosial, dan barang dengan skema keberlanjutan yang transparan, akurat, dan tidak menyesatkan, seperti perdagangan adil, etis, maupun label ramah lingkungan. Upaya pendorongan dan fasilitasi ini dapat meliputi:

  • Peningkatan kesadaran publik melalui informasi dan edukasi,
  • Penerapan kebijakan yang mendukung adopsi teknologi terbaik,
  • Dorongan penerapan skema keberlanjutan yang transparan terutama bagi UKM,
  • Penanganan hambatan non-tarif terkait, serta penggunaan standar internasional yang relevan, seperti konvensi dan pedoman Organisasi Ketenagakerjaan Internasional atau Perjanjian Lingkungan Multilateral yang diperbarui secara berkala.[25]

Referensi

  1. ^ a b c "EU-Kenya". Directorate-General for Trade & Economic Security - European Comission (dalam bahasa Inggris). 2024-09-06. Diakses tanggal 2025-08-19.
  2. ^ a b Everine, Akello (2020). The Economic Partnership Agreement between the European Union and the East African Community: Factors explaining the different EAC Member States’ positions towards the EU-EAC EPA (Master [120] en études européennes (UCLouvain / USL-B) thesis). Belgia: Institute for European Studies Université Saint-Louis-Bruxelles dan Institute for European Studies Université Catholique de Louvain. hlm. 8–9. Diakses tanggal 19 Agustus 2025.
  3. ^ Bachmann, Veit (2016). "01: An Emerging EU Diplomacy?". European External Action: The Making of EU Diplomacy in Kenya. London: Routledge. hlm. 18–19. ISBN 9780754676010. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  4. ^ Kiamba, Anita; Bachmann, Veit (2015). Bachmann, Veit; Müller, Martin (ed.). Kenya-EU Relations: Perspectives and Expectations (dalam bahasa Inggris). London: Palgrave Macmillan UK. hlm. 145–164. doi:10.1057/9781137405470_9. ISBN 978-1-137-40547-0.
  5. ^ Raga, S., Mendez-Para, M., and Velde, D.W. te (2021) ‘Overview of trade between Kenya and the European Union’. Policy Brief. London: ODI. hlm 01.
  6. ^ "EU and Kenya sign ambitious Economic Partnership Agreement with strong sustainability provisions". Modern Diplomacy (dalam bahasa Inggris). 2023-12-19. Diakses tanggal 2025-08-20.
  7. ^ Köhler, Ida (2020). EU-Vietnam Free Trade Agreement - A study of EVFTA’s impact on authoritative control in Vietnam’s business environment (Sarjana Hukum thesis). Swedia: Faculty of Law Lund University. hlm. 22. Diakses tanggal 12 Agustus 2025.
  8. ^ a b Yabs, John, James Yabs (2018). "Trade Barriers Between European Union and East African Countries" (PDF). European Journal of Business and Management. 10 (01): 67–70. ISSN 2222-2839. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
  9. ^ Gustafsson, Marcus; Mishra, Aakanksha; Kisamo, Hiram Jackson; Ssuuna, Robert (2017). THE EAC-EU EPA AND BREXIT Legal and Economic Implications for EAC LDCs. Washington D.C: Institute of International Law – Georgetown University Law Center. hlm. 03.
  10. ^ SEATINI-Uganda (2015). Foreign Direct Investments (FDIs) in Uganda: Impact on people's economic, social and cultural rights (PDF). Kampala: SEATINI. hlm. 8. ISBN 9789970938674. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
  11. ^ Gustafsson, Marcus; Mishra, Aakanksha; Kisamo, Hiram Jackson; Ssuuna, Robert (2017). THE EAC-EU EPA AND BREXIT Legal and Economic Implications for EAC LDCs. Washington D.C: Institute of International Law – Georgetown University Law Center. hlm. 05.
  12. ^ a b "EU-Kenya agreement explained". Directorate-General for Trade & Economic Security - European Comission (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-08-22.
  13. ^ "Explanatory Memorandum to COM(2023)559 - Signing of the Economic Partnership Agreement with Kenya, Member of the East African Community". EU Monitor. 28-09-2023. Diakses tanggal 2025-08-22.
  14. ^ "EU Council adopts agreement for EU-Kenya partnership". Insight EU Monitoring. 13 Desember 2023. Diakses tanggal 2025-08-22.
  15. ^ "Kenya, EU Sign Trade Agreement In Boost To Brussels' Africa Relations". WE News English (dalam bahasa Inggris). 19 Juni 2023. Diakses tanggal 2025-08-22.
  16. ^ "EU-Kenya: Council adopts decision on the signing of the Economic Partnership Agreement". PubAffairs Bruxelles (dalam bahasa Inggris). 12 Desember 2023. Diakses tanggal 2025-08-22.
  17. ^ Kibii, Eliud (31 Mei 2024). "Kenya-EU Trade Deal Takes Effect in July". Kenyan Foreign Policy: From Nairobi to the World (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-08-22.
  18. ^ "New milestone for the Spanish presidency with the signing of the Economic Partnership Agreement between the European Union and Kenya". La Moncloa (dalam bahasa Inggris). 2023-12-18. Diakses tanggal 2025-08-23.
  19. ^ "EU-Kenya: Council takes final step to allow the implementation of the Economic Partnership Agreement". Consilium (dalam bahasa Inggris). 30 Mei 2024. Diakses tanggal 2025-08-23.
  20. ^ Otieno, Bonface (25 April 2024). "EU, Kenya trade deal gets Parliament nod". Business Daily. Diakses tanggal 2025-08-23.
  21. ^ "Economic Partnership Agreement Between The European Union, of the One Part, and The Republic of Kenya, Member of The East African Community, of the Other Part". Official Journal of the European Union (1648): 1–529. 01 Juli 2024.
  22. ^ a b c Rugani, Gabriele (2024). "The Economic Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Kenya: an example of "variable geometry" approach" (PDF). Quaderni AISDUE - Rivista quadrimestrale (2): 1–9. ISSN 2975-2698.
  23. ^ "EU-Kenya: Text of the agreement". Directorate-General for Trade & Economic Security - European Comission (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-08-25.
  24. ^ "EU-Kenya agreement explained". Directorate-General for Trade & Economic Security - European Comission (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-08-25.
  25. ^ "Economic Partnership Agreement Between The European Union, of the One Part, and The Republic of Kenya, Member of The East African Community, of the Other Part". Official Journal of the European Union (1648): 517–518. 01 Juli 2024. ;
Best Rank
More Recommended Articles