Kesangajian Waropen
Kesangajian Waropen Sangaji Waropen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Peta wilayah kekuasaan Kesultanan Tidore, 1800-an. Kesangajian Waropen | |||||||||
| Status | Sangaji; di bawah Kesultanan Tidore | ||||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Melayu Papua, Biak, Waropen | ||||||||
| Agama | Agama rakyat Islam Sunni Kekristenan (ca 1900)[1] | ||||||||
| Pemerintahan | Kampung | ||||||||
| Sangaji | |||||||||
| |||||||||
| Sekarang bagian dari |  Indonesia | ||||||||
Kesangajian Waropen adalah pemerintahan adat di pesisir utara Papua yang terdiri atas kampung-kampung di bawah pimpinan Sangaji Waropen. Sangaji merupakan gelar yang diberikan untuk kepala negeri di wilayah Waropen saat ini. Kesangajian Waropen berada di bawah pemerintahan Kesultanan Tidore. Mereka bertugas untuk mengatur negeri di bawah Kesultanan Tidore dan memungut upeti dari masyarakat Waropen untuk diserahkan kepada Sultan Tidore di Kepulauan Maluku.
Sejarah
_in_Papua.jpg)
Menurut cerita rakyat, penguasa kesembilan Tidore, Ciri Leliatu, menyerbu Pulau Gebe, pusat kekuasaan setempat, pada akhir abad ke-15 dan dengan demikian memperoleh akses ke produk hutan berharga dari Kepulauan Raja Ampat dan Papua (Tanah Besar).[2] Menurut catatan Museum Sonyine Malige, pengaruh Tidore di daerah ini berawal dari putranya, al-Mansur atau Ibnu Mansur, yang mengikat seorang pemimpin angkatan laut Waigeo, Gurabesi dari Biak (yang kemudian dikenal dengan gelar Kapitan), serta dengan Sangaji dari Patani, Sahmardan. Mereka melancarkan ekspedisi ke Papua pada tahun 1453 dan menjalin ikatan dengan kampung-kampung di Papua dengan bantuan Gurabesi.[3] Wilayah-wilayah ini dipegang secara terpisah oleh Korano Ngaruha (terj. har. Empat Raja) atau Raja Ampat. Empat sub-raja tersebut adalah Kolano Salawati, Kolano Waigeo, Kolano Waigama, dan Kolano Umsowol atau Lilinta. Selanjutnya, Papoua Gam Sio (terj. har. Sembilan Negeri Papua) termasuk Sangaji Umka, Gimalaha Usba, Sangaji Barei, Sangaji Boser, Gimalaha Kafdarun, Sangaji Wakeri, Gimalaha Warijo, Sangaji Mar, dan Gimalaha Warasay. Terakhir, Mafor Soa Raha (terj. har. Mafor Empat Soa) meliputi Sangaji Rumberpon, Sangaji Rumansar, Sangaji Angaradifa, dan Sangaji Waropen.[4]
Menurut hukum adminstrasif Tidore, seorang bobato adalah pejabat negara tetapi juga seorang penjaga kepentingan komunitasnya. Pada tingkat dasar di daerah-daerah pinggiran (Halmahera, dll.) terdapat berbagai kimelaha atau gimalaha (pemimpin lokal yang ditunjuk secara resmi oleh sultan), yang pada gilirannya berada di bawah sangaji (pangeran yang dihormati) yang memerintah sebagai pengikut di berbagai wilayah milik Kesultanan Tidore, salah satunya Sangaji Waropen. Selain itu, Sultan Tidore juga mempekerjakan utusan yang mengunjungi berbagai daerah luar di bawah kekuasaan Tidore dan mengumpulkan upeti.[5] Sangaji sendiri merupakan seorang pemimpin komunitas atau kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa kampung.[6]
Belanda mengangkat Sultan Tidore sebagai penguasa atas wilayah Papua karena menanggap potensi ekonomi yang kecil, hingga pada tahun 1849, batas wilayah kekuasaan Tidore sudah sampai ke perbatasan modern Indonesia dan Papua Nugini.[7] Pemerintah kolonial Hindia Belanda baru memulai memerintah langsung wilayah Papua sejak tahun 1898, parlemen Belanda mensahkan pengeluaran anggaran sebanyak f.115.000 untuk mendirikan pemerintahan di Papua (Nieuw Guinea). Pada tahun 1922, di bawah pemerintahan kolonial Hindia Belanda, dengan pembubaran Residentie Ternate menjadi Residentie Amboina, Residentie Amboina diubah namanya menjadi Residentie Molukken. Pada tahun 1935, Residentie Molukken diubah namanya menjadi Kegubernuran Maluku (Gouvernement Molukken), hingga terbentuknya Gouvernement Groote Oost pada tahun 1938, dimana Gouvernement Molukken menjadi Residentie Molukken lagi. Di bawah Residentie Molukken, terdapat lagi sebuah satuan adminstratif yang disebut sebagai Afdeeling, dimana wilayah Sangaji Waropen termasuk ke dalam Afdeeling Nieuw-Guinea.
Lihat juga
Referensi
- ^ Martin Slama and Jenny Munro, ed. (2015). From 'Stone Age' to 'Real Time' Exploring Papuan Temporalities, Mobilities, and Religiosities. Canberra: Australian National University Press. hlm. 111. ISBN 978-1-925022-43-8.
- ^ Leonard Andaya (1993), p. 105; P. J. B. C. Robidé van der Aa (1879), p. 19.
- ^ Leonard Andaya (1993), p. 105.
- ^ Wanggai, Tony V. M. (2008). Rekonstruksi Sejarah Islam di Tanah Papua (PDF) (Thesis). UIN Syarif Hidayatullah. Diakses tanggal 2022-01-30.
- ^ Muridan Widjojo (2009), p. 47–49.
- ^ Kurniawati, Deffi; Mulyani, Sri (2012). Masykuri, Ahmad (ed.). Daftar Nama Marga/Fam, Gelar Adat dan Gelar Kebangsawanan di Indonesia (PDF). Jakarta, Indonesia: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. ISBN 978-979-008-495-7.
- ^ Swadling, Pamela; Wagner, Roy; Laba, Billai (2019-12-01). Plumes from Paradise. Sydney University Press. hlm. 17. doi:10.30722/sup.9781743325445. ISBN 978-1-74332-544-5.