Tinjauan kasus keracunan di Indonesia

Secara epidemiologis, kasus keracunan di Indonesia merupakan persoalan kesehatan masyarakat yang penting, dengan pola kejadian bervariasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.^[2] Penyebab utamanya meliputi keracunan makanan akibat kontaminasi, keracunan bahan kimia dari pestisida di daerah pertanian dan zat pembersih di perkotaan, serta keracunan obat dan penyalahgunaan zat.^[3] Kelompok yang paling rentan adalah anak-anak, yang cenderung terpapar zat rumah tangga, serta petani dan pekerja industri yang sering bersentuhan dengan bahan berbahaya.^[4] Penanganan kasus umumnya dilakukan di fasilitas kesehatan, didukung oleh upaya pencegahan dari pemerintah melalui edukasi dan regulasi.^[5] Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kasus keracunan ini menjadi dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesadaran dan keamanan publik.^[6]

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran krusial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satunya dengan memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar. Hal ini mendesak mengingat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan 600 juta kasus keracunan makanan global per tahun, yang mengakibatkan 420.000 kematian. Sebagai bagian dari upaya ini, BPOM melakukan analisis data kasus keracunan obat dan makanan tahun 2024, yang sumbernya berasal dari data yang dikumpulkan pada tahun 2023. Dari 2.442 kasus yang dilaporkan, setelah melalui proses pembersihan data, ditemukan 1.164 kasus yang sesuai dengan kriteria keracunan obat dan makanan, dengan kasus keracunan pangan olahan mendominasi. Analisis menunjukkan bahwa kasus keracunan paling banyak terjadi di DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta sering menimpa kelompok usia remaja, dengan mayoritas korban berprofesi sebagai karyawan atau pelajar. Meskipun tren kasus cenderung menurun dari tahun 2018 hingga 2023, data menunjukkan tantangan signifikan dalam pelaporan, seperti kelengkapan data yang kurang dan tingkat pemahaman petugas yang bervariasi. Oleh karena itu, rekomendasi diberikan untuk perbaikan internal BPOM, termasuk reviu kriteria data dan peningkatan pemahaman petugas, serta perbaikan eksternal melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan lintas sektor untuk meningkatkan edukasi publik.^[7]

1. ^ Guru Sekolah Menengah Atas S O S I O L O G I (PDF). Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
2. ^ PKK, Staff. "Pertolongan Pertama Menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Makanan". pusatkrisis.kemkes.go.id (dalam bahasa Indonesia). Diakses tanggal 2025-09-01. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
3. ^ "Keracunan Makanan". Alodokter. 2015-03-24. Diakses tanggal 2025-09-01.
4. ^ Hanifah, Hana; Santoso, Meilanny Budiarti; Asiah, Dessy Hasanah Siti (2019-08-12). "ANAK SEBAGAI KELOMPOK RENTAN YANG TERDAMPAK KONFLIK BERSENJATA DAN SITUASI KEKERASAN LAINNYA". Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial. 2 (1): 97–108. doi:10.24198/focus.v2i1.23125. ISSN 2620-3367.
5. ^ DinkesAceh. "Cegah Stunting Itu Penting". Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (dalam bahasa indonesia). Diakses tanggal 2025-09-01. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
6. ^ "MBG: Kasus 'keracunan sajian' Makan Bergizi Gratis di Wonorejo Jateng – Kasus baru di tengah isu transparansi MBG dan masalah-masalah lainnya". BBC News Indonesia. 2025-04-27. Diakses tanggal 2025-09-01.
7. ^ "PORTAL - Riset dan Kajian". pusakom.pom.go.id. Diakses tanggal 2025-09-01.