Dewan Plebs

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Dewan Plebs" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Agustus 2024)

Romawi Kuno
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Romawi Kuno
Zaman
Kerajaan Romawi 753–509 SM Republik Romawi 509–27 SM Kekaisaran Romawi 27 SM – 395 M Principatus Dominatus Wilayah Barat 395–476 M Wilayah Timur 395–1453 M Lini Masa
Konstitusi Romawi
Konstitusi Zaman Kerajaan Konstitusi Zaman Republik Konstitusi Zaman Kekaisaran Konstitusi Akhir Zaman Kekaisaran Senatus Sidang Legislatif Magistratus Eksekutif
Preseden dan Hukum
Hukum Romawi Ius Imperium Mos Maiorum Kolegialitas Auctoritas Kewarganegaraan Cursus Honorum Senatus Consultum Senatus Consultum Ultimum
Sidang-Sidang Rakyat
Comitia Centuriata Comitia Curiata Concilium Plebis Comitia Populi Tributa
Magistratus
Consul Praetor Quaestor Promagistratus Aedilis Tribunus Censor Wali Negeri
Magistratus Luar Biasa
Corrector Dictator Magister Equitum Tribunus Consularis Rex Triumviri Decemviri
Gelar dan Pangkat
Kaisar Legatus Dux Officium Praeses Praefectus Vicarius Vigintisexviri Lictor Magister Militum Imperator Princeps Senatus Pontifex Maximus Augustus Caesar Tetrarches
Negara lainnya Atlas
l b s

Dewan Plebs (bahasa Latin: Concilium Plebis; secara harfiah berarti "Majelis Rakyat") adalah salah satu lembaga politik utama dalam sistem pemerintahan Romawi Kuno, khususnya selama periode Republik Romawi. Dewan ini merupakan perwujudan dari kehendak dan kekuatan politik kaum plebeian, yaitu kelas sosial yang lebih rendah dibandingkan patricii (kaum bangsawan).

Dewan Plebs pertama kali dibentuk pada tahun 494 SM sebagai hasil dari perjuangan politik panjang antara kaum plebeian dan patricii, yang dikenal sebagai "Perjuangan Ordo". Awalnya, kaum plebeian memiliki sedikit kekuasaan politik di Republik Romawi, sementara patricii mendominasi lembaga-lembaga pemerintahan. Ketidakpuasan ini memuncak dalam serangkaian pemogokan oleh kaum plebeian, yang mengakibatkan pembentukan Dewan Plebs sebagai forum resmi bagi mereka untuk menyuarakan kepentingan mereka.

Dewan Plebs terdiri dari anggota plebeian yang diorganisir berdasarkan "tribus" (kelompok suku). Lembaga ini memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang (plebiscita), memilih pejabat plebeian (tribuni plebis), dan menyampaikan petisi kepada Senat. Setiap tribus memiliki satu suara, dan keputusan mayoritas dari suara-suara tersebut menentukan hasil dari dewan ini.

Dewan Plebs juga memainkan peran penting dalam pemilihan Tribuni Plebis (Tribun Rakyat), yang merupakan pejabat terpilih dengan tugas utama melindungi hak-hak plebeian terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat patricii. Tribuni Plebis memiliki kekuasaan veto terhadap tindakan atau undang-undang yang dianggap merugikan kepentingan plebeian.

Keputusan yang diambil oleh Dewan Plebs, yang disebut plebiscita, awalnya hanya mengikat bagi kaum plebeian. Namun, seiring waktu, kekuatan dan otoritas plebiscita meningkat secara signifikan. Pada tahun 287 SM, dengan berlakunya Lex Hortensia, plebiscita menjadi mengikat secara hukum bagi seluruh warga Romawi, termasuk patricii. Hal ini menandai kemenangan besar bagi kaum plebeian dalam perjuangan mereka untuk kesetaraan politik.

Dalam praktiknya, Dewan Plebs sering kali bekerja berdampingan dengan lembaga politik lainnya seperti Senat Romawi dan Majelis Centuria. Meskipun demikian, Dewan Plebs adalah sarana utama bagi kaum plebeian untuk menyeimbangkan kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh Senat dan Majelis Centuria, yang lebih didominasi oleh patricii.

Dewan Plebs memainkan peran penting dalam reformasi sosial dan politik yang terjadi di Republik Romawi. Salah satu contohnya adalah pengesahan Lex Licinia Sextia pada tahun 367 SM, yang mengakhiri monopoli patricii atas jabatan konsul, dan memungkinkan kaum plebeian untuk terpilih menjadi konsul.

Pada akhir Republik Romawi, peran dan kekuasaan Dewan Plebs mulai berkurang seiring dengan meningkatnya kekuasaan para princeps dan pembentukan Kekaisaran Romawi pada 27 SM. Di bawah kekuasaan para kaisar, lembaga-lembaga republik, termasuk Dewan Plebs, kehilangan banyak pengaruh politik mereka. Lembaga ini akhirnya secara efektif dihapuskan seiring dengan hilangnya kemandirian politik Romawi dan pengalihan kekuasaan sepenuhnya kepada kaisar.

1. Smith, William. A Dictionary of Greek and Roman Antiquities. John Murray, 1875.
2. Abbott, Frank Frost. A History and Description of Roman Political Institutions. Elibron Classics, 1901.
3. Lintott, Andrew. The Constitution of the Roman Republic. Clarendon Press, 1999.
4. Cornell, Tim. The Beginnings of Rome: Italy and Rome from the Bronze Age to the Punic Wars (c.1000-264 BC). Routledge, 1995.