Tata negara Kekaisaran Romawi

Tata negara Kekaisaran Romawi diatur oleh konstitusi tidak tertulis berupa prinsip-prinsip dan garis-garis besar yang sebagian besar diwariskan turun-temurun sebagai preseden.^[1] Setelah kejatuhan Republik Romawi yang dimulai dengan naiknya kaisar pertama Augustus, kekuasaan bergeser dari Senat Romawi kepada sang Kaisar Romawi. Di atas kertas, kaisar dan senat merupakan dua lembaga negara yang setara. Namun pada praktiknya, kekuasaan senat sangat terbatas dan kaisar yang memegang kekuasaan sesungguhnya. Pada masa kekuasaan kaisar berikutnya (Tiberius) banyak kekuasaan yang sebelumnya dipegang majelis-majelis Romawi [en] dipindahkan ke tangan Senat.^[2]

Pada awalnya, kekuasaan kaisar berasal dari wewenang hukumnya. Dua bagian penting dari wewenang ini adalah tribunicia potestas ("kekuasaan tribunus") serta imperium prokonsul.^[3] Dengan kekuasaan tribunus, kaisar menguasai ibu kota Roma beserta pemerintahan sipil Romawi, sedangkan imperium prokonsul memberikannya kekuasaan atas provinsi-provinsi Romawi dan angkatan bersenjatanya. Kekuasaan-kekuasaan ini berasal dari penyatuan kekuasaan tribunus dan prokonsul yang merupakan jabatan negara pada zaman Republik Romawi. Pada awal zaman kekaisaran, dua kekuasaan ini didefinisikan dan dibedakan dengan jelas, tetapi seiring berjalan waktu, kekuasaan kaisar menjadi lebih bersifat monarki tanpa hukum tata negara yang jelas.

Jabatan-jabatan negara zaman Republik yang masih bertahan pada zaman kekaisaran diantaranya adalah, Konsul, Praetor, Tribunus Plebis, Aedilis, Quaestor dan Tribunus militum.^[4] Pada zaman ini dikenal kelas sosial baru yaitu kelas senatorial. Anggota kelas ini dapat mengajukan diri untuk jabatan-jabatan di atas. Warga di luar kelas ini dapat mengajukan diri dengan izin kaisar, atau ditunjuk oleh kaisar secara langsung.^[5]