Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	23 November 2000; 24 tahun lalu (2000-11-23)
Dasar hukum	Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
Bidang tugas	menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan
Slogan	Nusantara Lestari Jaya
Pegawai	1.291 total PNS, 253 PPNS, 351 awak kapal pengawas, 136 Polsus PWP3K, 25 orang operator Speedboat
Susunan organisasi
Direktur Jenderal	DR. Pung Nugroho Saksono, A.Pi, MM
Sekretaris Direktorat Jenderal	Ir. Suharta, M.Si
Direktur Pengendalian Operasi Armada	Saiful Umam, S.St.Pi., M.M.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan	Sumono Darwinto, S.Pi., S.Pi., M.H.
Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Drs. Halid K. Jusuf, MPA
Direktur Penanganan Pelanggaran	Teuku Elvitrasyah, SH., MM
Kantor pusat
Gedung Mina Bahari 4 Lantai 11, Jalan Medan Merdekat Timur Nomor 16 Jakarta Pusat
Situs web
https://kkp.go.id/unit-kerja/djpsdkp.html

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau biasa disingkat menjadi Ditjen PSDKP, adalah unsur pelaksana pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.^[1] Dalam melaksanakan tugasnya, direktorat jenderal ini berkoordinasi dengan TNI Angkatan Laut, Bakamla, dan Polairud.

• Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
• Direktorat Pengendalian Operasi Armada
• Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan
• Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan
• Direktorat Penanganan Pelanggaran.^[2]

Beberapa kerjasama penting yang telah dan terus dijalin oleh Ditjen. PSDKP adalah Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) dan Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.

• Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)

Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari Indonesia-Australia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang pengawasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2013 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: Coordinated patrols (patroli bersama dan terkoordinasi yang dilakukan oleh masing-masing negara di masing-masing batas ZEE kedua negara), Technical Assistances, Port Visit (Masing-masing pihak saling mengunjungi pelabuhan dalam rangka latihan Ship Search Training)

• Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region.

Merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan yang menjadi wilayah kerja sama, yaitu: Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura. Kerjasama ini diiniasiasi oleh Indonesia dan Australia sejak tahun 2007, Indonesia telah menjadi Sekretariat RPOA yang berkedudukan di GD. Minabahari IV Lantai 10, Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat.

Dalam melaksanakan berbagai tugas dan operasionalnya Ditjen. PSDKP bekerjasama dengan instansi

• TNI-AL

- Operasi Pengawasan Bersama di Laut [ZEEI] - Kesepakatan Bersama Penanganan TP. Perikanan - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut - Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas

• TNI-AU

- Operasi Pengawasan Lewat Udara (Air Surveillance) ; - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

• POLAIR

- Operasi Pengawasan Bersama di Laut - Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut - Pelatihan Menembak - Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus P3K

• BAKAMLA

- Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita); - Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

• PEMDA

- Operasi/patroli Kapal Pengawas KKP di dalam wilayah perairan Pemda; - Penempatan sementara dan sandar Kapal Pengawas KKP secara bergiliran; - Partisipasi dan dukungan BBM, logistik dan operasional dari Pemda dalam operasi Pengawasan SDKP yang dilaksanakan oleh Kapal Pengawas KKP; - Partisipasi dan dukungan Pemda dalam pengamanan barang bukti hasil tangkapan, proses penyidikan dan dalam hal keterangan saksi ahli. Keterangaan: Pada tahun 2013 telah disepakati Mou kerjasama pengawasan antara Ditjen. PSDKP dengan Kabupaten Anambas dan Kabupaten Natuna.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, direktorat jenderal ini memiliki sejumlah Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PPSDKP) dan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SPSDKP) sebagai berikut:^[3]

• 34 Kapal Pengawas Perikanan
• 96 Speed boat
• 58 Satuan Kerja di Seluruh Indonesia
• Vessel Monitoring System (VMS) dan Puskodal

• Web resmi Ditjen PSDKP^{[pranala nonaktif permanen]}