Korupsi di Haiti

Korupsi di Haiti terjadi pada salah satu tingkat terburuk di dunia. Korupsi menghambat semua upaya untuk menegakkan supremasi hukum, membangun demokrasi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Haiti.^[1]

Skor Haiti dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 versi Transparency International adalah 16 dari skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat, Haiti menempati posisi ke-168 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dianggap memiliki sektor publik paling jujur.^[2] Sebagai perbandingan dengan skor regional di kawasan Amerika, skor tertinggi adalah 76, rata-ratanya 42, dan skor terendah 10.^[3] Sementara itu, secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), skor rata-rata 43, dan skor terburuk 8 (peringkat 180).^[4]

Korupsi selalu menjadi masalah yang bersifat "endemik" di Haiti, namun "menjadi begitu meluas hingga membuat keuangan negara bangkrut" selama pemerintahan Jean-Claude Duvalier ("Baby Doc").^[5] Di bawah rezim Duvalier (1971–1986), jaringan transportasi Haiti dijarah, dan para elit rezim secara rutin "menguras rekening perusahaan-perusahaan monopoli negara" seperti Régie du Tabac (Administrasi Tembakau), sambil menghindari kewajiban pajak.^[6]

Ekonom Leslie Delatour menggambarkan ekonomi Haiti sebagai kondisi yang nyaris hancur. Para ahli hukum juga menyoroti kurangnya integritas dalam sistem peradilan negara tersebut. Dua pakar administrasi publik, Derick Brinkerhoff dan Carmen Halpern, menyatakan bahwa korupsi pemerintah telah mengakar dalam politik Haiti.^[7]

Saat menjabat pertama kali pada tahun 1991, Presiden Jean-Bertrand Aristide berjanji akan memberantas korupsi, tetapi justru pemerintahannya diduga dipenuhi praktik korup. Setelah digulingkan dalam kudeta militer, ia kembali berkuasa dua kali lagi (1994–1996 dan 2001–2004).^[8] Selama masa kepemimpinannya, berbagai laporan menyebutkan bahwa korupsi merajalela, termasuk dugaan penggelapan dana publik lewat perusahaan fiktif,^[9] keterlibatan dalam perdagangan narkoba,^[10] serta kontrak palsu dengan perusahaan asing. Meskipun ada bukti dan desakan untuk mengusut kasus-kasus tersebut, Aristide tidak pernah dituntut secara hukum oleh otoritas Haiti.^[8]

Dalam sebuah wawancara pada bulan Juli 2009, Perdana Menteri saat itu Michèle Pierre-Louis menyatakan bahwa korupsi di Haiti mengakar kuat karena sistem kronisme di mana orang dalam yang terlibat dalam pemerasan dipromosikan dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, ia mengklaim bahwa hanya ada sedikit cara untuk memilih badan legislatif yang berintegritas. Namun, ia segera dikritik keras atas komentar-komentarnya tersebut, karena ia sendiri dituduh melakukan korupsi dengan alasan bahwa sebagian besar bantuan asing yang diterima setelah serangkaian badai pada tahun 2008 konon telah hilang selama masa jabatannya. Pada bulan Oktober 2009, Senat Haiti memberinya mosi tidak percaya dan menggulingkannya.^[7]

Pada masa jabatan kedua Presiden René Préval (2006–2011), Haiti menghadapi krisis politik dan korupsi yang memburuk. Meskipun Préval berjanji memberantas korupsi dan menunjuk Claudy Gassant sebagai Komisaris Pemerintah, upaya tersebut gagal dan Gassant mengundurkan diri pada 2008. Pemerintah Préval justru melemahkan upaya antikorupsi sebelumnya dengan mencabut tuntutan terhadap Aristide dan membebaskan rekan-rekannya yang terlibat korupsi.^[8]

Tahun 2008 menjadi puncak krisis korupsi di Haiti, ditandai dengan peringkat ke-177 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi. Skandal yang terungkap mencakup pemalsuan dokumen di kantor Perdana Menteri, penyalahgunaan dana proyek oleh organisasi fiktif, dugaan suap anggota senat terkait SOCABANK, serta keterlibatan Senator Joseph Lambert dalam kasus pembunuhan yang terkait narkoba—semuanya tanpa tindak lanjut hukum. Selain itu, anggota aparat hukum dan kepolisian juga dilaporkan membagi hasil penggelapan dana publik.^[8]

Korupsi dalam pemerintahan Michel Martelly mendapat kritik terutama karena dampaknya terhadap lembaga peradilan, di mana kasus-kasus pidana yang melibatkan orang-orang dekat presiden mandek, dan jaksa yang mempertanyakan campur tangan presiden dipecat atau melarikan diri. Seorang hakim yang secara terbuka mengkritik Martelly karena ikut campur dalam kasus korupsi sipil terhadap ibu negara, Sophia Martelly, meninggal dua hari setelah menyampaikan keluhannya. Robert Maguire, seorang pakar Haiti dari Universitas George Washington, menggambarkan Martelly sebagai sosok yang telah "menciptakan lingkungan yang sarat korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan impunitas." Menurut Nicole Phillips, seorang pengacara dari Institute for Justice and Democracy in Haiti, pemerintahan Martelly memang membangun infrastruktur dan hotel, tetapi juga menindas aktivis hak asasi manusia dan memanipulasi sistem peradilan demi kepentingan orang-orang dekat presiden.^[11]

Suap, pencucian uang, dan bentuk-bentuk korupsi lainnya oleh individu maupun lembaga keuangan adalah tindakan ilegal di Haiti dan dapat dikenai denda, hukuman penjara, serta penyitaan aset. Namun, hukum antikorupsi sering kali tidak ditegakkan secara konsisten. Meskipun konstitusi mewajibkan Senat untuk mengadili anggota parlemen dan pejabat tinggi yang dituduh korupsi, tetapi dalam praktiknya hal ini jarang terjadi.^[12]

Pada tahun 2004, pemerintah membentuk satuan tugas khusus antikorupsi bernama ULCC. Hingga September 2012, ULCC telah melakukan lebih dari 1.000 penyitaan dengan nilai total lebih dari 17,9 juta gourde Haiti (sekitar $447.500) dan merujuk 16 kasus ke kejaksaan. Pada 2005, pemerintah juga membentuk Komisi Nasional Pengadaan Publik (CNMP) untuk memastikan proses lelang proyek pemerintah dilakukan secara kompetitif dan untuk memperketat pengawasan pengadaan barang/jasa publik. Namun, kontrak besar seperti proyek di perusahaan listrik negara (EDH) masih sering diberikan tanpa lelang terbuka, yang membuka peluang besar untuk penyelewengan. Pusat Pengaduan dan Bantuan Hukum (CEPAJ) didirikan pada Mei 2008 untuk melindungi saksi dan korban korupsi.^[12]

Pada Februari 2006, cabang Yayasan Heritage di Haiti menyerukan agar parlemen meratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi.^[8] Pada Oktober 2015, partai politik Organisasi Rakyat dalam Perjuangan (OPL) menyerukan investigasi korupsi terhadap seluruh anggota dewan pemilu.^[13]