Korupsi di Kosta Rika

Korupsi di Kosta Rika umumnya tergolong rendah dan negara ini dianggap memiliki catatan terbaik dalam pemberantasan korupsi di kawasan Amerika Tengah.^[1][2] Undang-undang anti-korupsi di Kosta Rika umumnya ditegakkan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang berkelanjutan terkait korupsi tingkat tinggi, khususnya karena setiap presiden yang menjabat sejak tahun 1990-an telah menghadapi tuduhan perilaku koruptif.^[3]

Meningkatnya korupsi menjadi perhatian serius masyarakat Kosta Rika pada awal 2000-an, ketika media yang semakin berani melaporkan kasus-kasus korupsi pemerintah memicu kemarahan publik. Sejumlah kemajuan telah dicapai dalam memerangi korupsi melalui pengenalan undang-undang yang kuat dan pembentukan lembaga anti-korupsi oleh pemerintahan-pemerintahan yang silih berganti. Pers investigatif yang bebas dan canggih serta jaksa independen bekerja keras untuk memberantas korupsi pejabat publik. Namun, lembaga negara yang bertugas memerangi korupsi kerap kekurangan sumber daya, yang membatasi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas. Kekhawatiran lain adalah meningkatnya pengaruh kartel narkoba kaya di kawasan tersebut.^[4]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Kosta Rika memperoleh skor 58 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Kosta Rika menempati posisi ke-42 dari 180 negara, di mana negara dengan peringkat pertama dipersepsikan memiliki sektor publik paling jujur.^[5] Sebagai perbandingan di kawasan Amerika, skor tertinggi adalah 76, rata-rata 42, dan skor terendah 10.^[6] Secara global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terendah 8 (peringkat 180).^[7]

Pada Juni 2020, Kosta Rika dilanda skandal korupsi berskala besar yang melibatkan pemberian gratifikasi berupa hunian mewah dan kendaraan kepada pejabat publik oleh sejumlah perusahaan swasta sebagai imbalan atas perlakuan preferensial dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik korupsi tersebut dilaksanakan melalui penggunaan faktur palsu dan manipulasi harga untuk menutupi pembayaran suap, yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai 78 miliar colón atau sekitar 125 juta dolar Amerika Serikat. Salah satu pembantu senior Presiden Carlos Alvarado Quesada turut dikaitkan dalam kasus ini dan mengundurkan diri tak lama kemudian.^[8]

Institusi peradilan turut menjadi sorotan akibat keterlibatan sejumlah aparat dalam jaringan kriminal. Pada Desember 2020, seorang hakim dan anggota Kepolisian Nasional Kosta Rika ditangkap karena dugaan keterlibatan dalam aktivitas organisasi kriminal yang terkait dengan perdagangan narkotika. Sebelumnya, pada November tahun yang sama, seorang hakim dan asisten yudisial ditahan atas tuduhan kerja sama dengan kelompok penyelundup narkoba. Laporan tahunan 2020 dari Program Estado de la Nación mengungkapkan bahwa hanya 10 persen dari laporan masyarakat terkait dugaan korupsi yang berhasil diproses hingga tahap persidangan, mencerminkan tingkat impunitas yang mengkhawatirkan dalam sistem peradilan negara tersebut.^[9]

Kosta Rika menghadapi tantangan serius dalam upaya pemberantasan korupsi akibat ketiadaan lembaga anti-korupsi utama yang memiliki kewenangan terpusat. Meskipun berbagai agenda legislatif telah dirancang untuk memperkuat pemberantasan korupsi, banyak di antaranya belum berhasil diundangkan menjadi hukum yang mengikat.

Negara ini juga belum memiliki mekanisme yang efektif untuk pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Perlindungan terhadap pelapor pelanggaran masih terbatas, dan belum tersedia undang-undang khusus yang menjamin hak publik atas akses informasi, yang merupakan salah satu elemen penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.^[10]