Korupsi di Republik Irlandia

Korupsi di Republik Irlandia merupakan masalah yang terus mendapat perhatian publik dan pemerintah, meskipun negara ini secara umum dianggap memiliki tingkat korupsi yang relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis oleh Transparency International, Irlandia memperoleh skor 77 dari 100, menempatkannya di peringkat ke-10 dari 180 negara. Skor ini menunjukkan persepsi sektor publik Irlandia sebagai relatif bersih.^[1] Sebagai perbandingan, skor tertinggi di kawasan Eropa Barat dan Uni Eropa adalah 90, rata-rata 64, dan terendah 41.^[2] Secara global, skor terbaik adalah 90 (peringkat 1), rata-rata 43, dan skor terburuk 8 (peringkat 180).^[3]

Pada tahun-tahun sebelum Macan Keltik (1995–2007), korupsi politik berada pada titik terburuknya dengan banyaknya politisi yang diduga melakukan korupsi, sementara korupsi keuangan mencapai puncaknya selama tahun-tahun Macan Keltik.^[4] Pada tahun 2003, Irlandia menandatangani Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi dan meratifikasinya pada tanggal 11 November 2011.^[5]

Undang-Undang Persatuan tahun 1800, yang menyebabkan Kerajaan Irlandia bergabung dengan Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia, ditandai oleh praktik suap dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di Irlandia.^[6][7] Anggota Parlemen Irlandia saat itu diyakinkan untuk membubarkan parlemen dengan imbalan gelar kehormatan dan pemberian tanah.^[8]

Pada abad ke-19, politik lokal di Irlandia didominasi oleh dewan-dewan lokal yang berhaluan nasionalis Irlandia maupun unionis. Kedua kubu dikenal luas karena praktik korupsi yang melebihi tingkat korupsi di Britania Raya.^[9][10]

Pada Juni 2012, reformasi undang-undang pertama yang secara khusus mengatur korupsi dan penyuapan diajukan untuk disetujui kepada Menteri Kehakiman dan Kesetaraan, Alan Shatter. Beberapa ketentuan yang diusulkan dalam reformasi ini mencakup hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda tanpa batas bagi anggota pemerintahan atau pegawai negeri yang terbukti melakukan tindakan korupsi.^[11]

Bertie Ahern dikritik oleh Pengadilan Moriarty karena menandatangani cek kosong untuk Taoiseach Charles Haughey tanpa menanyakan tujuan penggunaannya. Pada September 2006, The Irish Times memuat klaim yang diduga bocor dari Pengadilan Mahon, menyebut bahwa Ahern menerima uang dari seorang pengusaha jutawan saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 1993. Menanggapi tuduhan ini, Ahern menyampaikan pernyataan pembelaan di Dáil Éireann pada 3 Oktober 2006. Dalam pernyataan selama 15 menit tersebut, ia membela tindakannya menerima pinjaman sebesar IR£39.000 (€50.000) dari teman-temannya di Irlandia dan hadiah sebesar £8.000 (€11.800) dari pengusaha di Manchester pada tahun 1993 dan 1994.^[12]

Ketika muncul pertanyaan lebih lanjut terkait dana sebesar IR£50.000 (€63.300) yang disetorkannya ke rekening bank pada tahun 1994, Ahern menyatakan bahwa uang tersebut berasal dari tabungan pribadi yang disimpannya selama periode ketika ia tidak memiliki rekening bank aktif. Saat itu, Ahern menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan kemudian Menteri Keuangan. Pernyataan tersebut menimbulkan skeptisisme di kalangan anggota parlemen. Pat Rabbitte mempertanyakan apakah uang itu disimpan dalam "kaus kaki di dalam pemanas air", sementara Joe Higgins menyindir dengan menanyakan apakah uang tersebut disimpan dalam "kotak sepatu". Ahern merespons dengan menyatakan bahwa uang itu disimpan "dalam kepemilikannya sendiri".^[13]

Pada Mei 2007, terungkap bahwa pasangan Ahern saat itu, Celia Larkin, menerima £30.000 dari pengusaha Micheál Wall untuk membantu renovasi rumah yang kemudian akan dibeli oleh Ahern. Saat memberikan kesaksian di depan Pengadilan Mahon tahun 2007, Ketua Pengadilan, Hakim Alan Mahon, menyatakan bahwa terdapat “celah signifikan dalam jejak aliran dana yang disampaikan oleh Ahern,” yang membuat Pengadilan tidak dapat menelusuri asal-usul dana tersebut secara menyeluruh.^[14]