More Info
KPOP Image Download



  2. ENSIKLOPEDIA
  3. Partai untuk Kebebasan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Partai untuk Kebebasan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Partai untuk Kebebasan

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Partai untuk kebebasan)
Partai untuk Kebebasan
Partij voor de Vrijheid
SingkatanPVV
PemimpinGeert Wilders
Ketua fraksi di DPRGeert Wilders
Ketua fraksi di SenatAlexander van Hattem
Ketua fraksi di Parlemen EropaSebastiaan Stöteler
Dibentuk22 Februari 2006; 19 tahun lalu (2006-02-22)
Dipisah dariPartai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi
Kantor pusatBinnenhof, Den Haag
IdeologiNasionalisme
Populisme sayap kanan
Eroskeptisisme
Warna  Abu-abu
  Biru kelasi
DPR
37 / 150
Senat
4 / 75
Dewan provinsi
34 / 572
Parlemen Eropa
6 / 31
Parlemen Benelux
4 / 21
Situs web
www.pvv.nl

Partai untuk Kebebasan (bahasa Belanda: Partij voor de Vrijheid, PVV) adalah partai politik populis sayap kanan dan sayap kanan jauh di Belanda.[1][2] Geert Wilders merupakan pendiri, pemimpin partai, dan satu-satunya anggota terdaftar partai ini.[3]

Partai ini didirikan pada tahun 2006 sebagai penerus partai Geert Wilders yang hanya terdiri dari satu orang di Dewan Perwakilan Rakyat. Partai ini berhasil memperoleh 9 kursi dalam pemilu tahun 2006, sehingga menjadikannya partai terbesar kelima di parlemen. Dalam pemilu tahun 2010, partai ini memenangkan 24 kursi dan menjadi partai terbesar ketiga. Pada saat itu PVV menyatakan kesediaannya untuk mendukung pemerintahan minoritas yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mark Rutte tanpa mendapat jabatan menteri di kabinet. Namun, PVV mencabut dukungannya pada April 2012 akibat perselisihan pendapat mengenai pemotongan anggaran.[4] Partai ini kemudian menjadi partai terbesar ketiga dalam pemilu Parlemen Eropa di Belanda pada tahun 2014 dan memperoleh 26 kursi.[5][6] Selanjutnya, dalam pemilu tahun 2017, partai ini mendapat 20 kursi dan menjadi partai terbesar kedua di DPR. Kemudian dalam pemilu 2023, partai ini menjadi yang terbesar di DPR. Setelah pemilu, PVV pertama kali masuk pemerintahan sebagai bagian dari kabinet Schoof.

Isu utama PVV adalah migrasi dan kritik terhadap Islam. Partai ini pernah mengusulkan larangan Al-Qur'an dan penutupan semua masjid di Belanda.[7][8] PVV juga dikenal sebagai partai Eroskeptik[3][9] dan sebelumnya mendukung keluarnya Belanda dari Uni Eropa hingga tahun 2024.[10]

Sejarah

Pendirian dan perkembangan

Geert Wilders (kiri) bersama politisi lain di debat televisi terakhir sebelum pemilihan umum Belanda tahun 2006

Asal-usul partai ini bermula dari keluarnya Geert Wilders dari Partai Rakyat untuk Kebebasan dan Demokrasi (VVD) pada September 2004. Penyebab utamanya adalah penentangan Wilders terhadap kemungkinan bergabungnya Turki ke Uni Eropa, meskipun secara lebih luas, pandangannya semakin radikal. Setelah keluar, ia tetap berada di parlemen sebagai fraksi satu orang, Groep Wilders.[11]

Wilders kemudian bekerja sama dengan Bart Jan Spruyt dari Yayasan Edmund Burke untuk mendirikan partai konservatif.[12] Mereka merilis manifesto berjudul "Deklarasi Kemerdekaan", yang sebagian besar ditulis oleh Spruyt. Awalnya, mereka berencana meluncurkannya bersama politisi Daftar Pim Fortuyn, tetapi Wilders memutuskan untuk tidak melanjutkan kolaborasi tersebut.[13] Spruyt akhirnya meninggalkan partai pada Agustus 2006 karena merasa Wilders lebih fokus pada isu Islam dan imigrasi daripada membangun partai konservatif.[14]

Meski awalnya kurang populer dalam survei, peran utama Wilders dalam kampanye menentang Konstitusi Eropa—yang ditolak oleh 62% pemilih Belanda—meningkatkan dukungan untuknya. Menjelang pemilu 2006, Wilders mendirikan Partai untuk Kebebasan (PVV) dengan fokus kampanye pada anti-Islam, memperingatkan tentang "tsunami Islamisasi".[15] Meski survei rendah, PVV memenangkan 9 kursi.

Pada 2007, Wilders mengumumkan film kontroversialnya, Fitna, yang dikhawatirkan memicu reaksi seperti krisis kartun Nabi Muhammad 2005. Meski pemerintah Belanda dan Uni Eropa berusaha mencegahnya, film itu akhirnya dirilis pada 2008 tanpa memicu kerusuhan besar. Fitna kemudian menjadi bagian dari persidangan ujaran kebencian terhadap Wilders, tetapi ia dibebaskan.

Dalam pemilu lokal 2010, PVV hanya ikut serta di Den Haag dan Almere karena kurangnya kandidat. Mereka menjadi partai terbesar di Almere (22%) dan kedua terbesar di Den Haag (17%)**, tetapi gagal bergabung dengan pemerintahan kota karena menuntut larangan jilbab untuk pegawai negeri.[15]

Koalisi Pemerintah (2010–2012)

Pada pemilu Juni 2010, PVV meningkat dari 9 menjadi 24 kursi dan mendukung koalisi minoritas VVD-CDA tanpa masuk kabinet.[15] Namun, pada 2012, PVV meluncurkan situs laporan imigran Eropa Timur yang memicu kecaman dari Uni Eropa karena dianggap rasis.

Beberapa anggota PVV, termasuk Hero Brinkman, mengundurkan diri pada 2012 karena mengkritik kepemimpinan otoriter Wilders dan kurangnya demokrasi internal.[16]

Oposisi (2012–2023)

Geert Wilders berpidato di Lega Nord pada tahun 2013

Partai untuk Kebebasan (PVV) mengalami fluktuasi elektoral yang signifikan dalam dekade terakhir. Pada pemilu 2012, partai ini mengalami kemunduran dengan kehilangan 9 kursi, menyisakan 15 kursi parlemen.[17] Kontroversi besar terjadi pada 2014 ketika Geert Wilders memprovokasi massa dengan retorika anti-Maroko, yang berujung pada pengunduran diri beberapa anggota penting dan proses hukum terhadap Wilders meski tanpa hukuman.

Di kancah Eropa, PVV mempertahankan pengaruhnya dengan empat kursi Parlemen Eropa pada 2014 dan turut mendirikan aliansi sayap kanan Eropa Bangsa-Bangsa dan Kebebasan (ENL). Namun, momentumnya terhentik saat krisis migran 2015 tidak berhasil dikonversi menjadi kemenangan elektoral pada 2017, meskipun berhasil menambah 5 kursi menjadi total 20 kursi.[18]

Partai terbesar di parlemen (2023–sekarang)

Tahun 2019 menjadi titik nadir bagi PVV dengan kekalahan besar di pemilu provinsi dan Eropa, di mana banyak basis pemilihnya beralih ke partai baru Forum untuk Demokrasi (FVD).[19] Situasi ini berubah dramatis pasca keruntuhan kabinet Rutte IV tahun 2023. PVV bangkit sebagai pemenang pemilu November 2023[20] dengan hasil terbaik sepanjang sejarah partai, didorong oleh isu migrasi dan perubahan citra Wilders yang lebih moderat.[21]

Kesuksesan ini berlanjut dengan pembentukan pemerintahan koalisi bersama NSC, BBB, dan VVD pada Mei 2024, meski dengan kompromi besar seperti penunjukan perdana menteri dari luar partai. Namun, pemerintahan ini hanya bertahan singkat. PVV memutuskan keluar dari kabinet pada Juni 2025 setelah gagal mendorong perubahan kebijakan suaka yang lebih ketat, mengakhiri episode terbaru dalam sejarah partai yang penuh gejolak ini.[22]

Ideologi

Lanskap politik Belanda pada tahun 2023, diambil dari Kieskompas.

PVV secara umum dianggap sebagai partai sayap kanan jauh.[23][24] Lebih spesifik, partai ini dikategorikan sebagai kanan radikal dan populis sayap kanan.[24] Media dan akademisi Belanda biasanya menghindari istilah "ekstrem kanan" (extreemrechts), terutama karena partai ini tidak ingin menghapus demokrasi dan tidak menganjurkan kekerasan.[24][25]

PVV menggabungkan politik sayap kanannya dengan beberapa posisi sosial yang cenderung kiri,[26] sehingga menyulitkan penempatan partai ini dalam spektrum kiri-kanan tradisional.[27] Dalam isu-isu tertentu seperti layanan kesehatan, jaminan sosial, hak LGBT, dan perawatan lansia, PVV bisa dilihat memiliki kecenderungan kiri dan sosial demokrat, meskipun secara selektif.[28]

Para pengamat mencatat bahwa Geert Wilders menghindari penempatan partainya dalam spektrum politik tradisional. Namun, berbagai analisis mendeskripsikan ideologi PVV sebagai perpaduan unsur-unsur liberalisme, liberalisme nasional, liberalisme konservatif, nasionalisme Belanda, dan populisme nasional.[29][30][31] Wilders sendiri mengidentifikasi dirinya sebagai liberal sayap kanan dan awalnya enggan berkolaborasi dengan partai-partai sayap jauh-kanan di Eropa. Beberapa analis mencatat kesamaan PVV dalam beberapa aspek dengan partai Daftar Pim Fortuyn yang menggabungkan nasionalisme dengan prinsip-prinsip liberal.[32][33][34]

Sejarawan politik Koen Vossen mengidentifikasi empat pilar ideologi PVV: anti-Islam,[35] populisme, nasionalisme, dan penegakan hukum & ketertiban.[36]

Isu sosial

Islam

Partai PVV menjalankan kampanye dengan agenda kontra-jihad yang kuat,[37] di mana pandangan mereka terhadap Islam sebagian besar terinspirasi oleh karya-karya seperti The Force of Reason karya Oriana Fallaci, Eurabia karya Bat Ye'or, serta berbagai tulisan Hans Jansen.[38] PVV telah mengajukan berbagai proposal spesifik terkait Islam di Belanda, termasuk pelarangan Al-Quran, penutupan sekolah-sekolah Islam, serta pembubaran semua masjid di negara tersebut. Partai ini juga mengusulkan untuk memberlakukan larangan imigrasi dari negara-negara Islam, menghentikan subsidi untuk media dan organisasi Islam, melarang penggunaan jilbab di gedung-gedung publik, menghapus pelajaran Al-Quran dari sekolah, dan menerapkan pajak khusus untuk kerudung.[10]

Kewarganegaraan ganda

PVV berupaya memberlakukan larangan bagi warga Belanda dengan kewarganegaraan ganda untuk menggunakan hak pilih, bertugas di militer,[39] dan menduduki jabatan politik,[40] dengan aalasan bahwa pemegang kewarganegaraan ganda berpotensi memiliki loyalitas yang minim. Ketika berstatus sebagai oposisi, PVV kerap mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri kabinet yang memiliki kewarganegaraan ganda, seperti Ahmed Aboutaleb dan Nebahat Albayrak (keduanya pada tahun 2007). Namun sikap ini berubah ketika partai tersebut menjadi bagian dari koalisi pemerintahan, terlihat dari tidak diajukannya mosi serupa terhadap Marlies Veldhuijzen van Zanten pada tahun 2010.[41]

Aborsi dan hak-hak LGBTQ

Partai PVV memanfaatkan sikap liberalnya dalam isu-isu seperti aborsi dan hak-hak LGBTQ untuk mencitrakan diri sebagai "pembela perempuan dan komunitas gay dalam menghadapi kemajuan Islam yang 'intoleran dan kolot'".[42] Berbeda dengan partai-populis Eropa lainnya, PVV secara umum menunjukkan sikap yang lebih moderat dan liberal secara sosial terhadap hak-hak LGBTQ dan pernikahan sesama jenis.

PVV bersikap kritis terhadap pendidikan LGBTQ di sekolah-sekolah.[43] Pada tahun 2023, PVV menolak menandatangani Perjanjian Pelangi (Regenboogakkoord) yang mewajibkan partai-partai politik memerangi diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, gender, dan warna kulit melalui berbagai langkah seperti: pemberian hukuman lebih berat untuk kejahatan kekerasan, penyediaan lebih banyak detektif untuk menyelidiki kasus diskriminasi, serta perlindungan yang lebih aman bagi pengungsi LGBTQ. Perjanjian ini juga mendorong sekolah-sekolah untuk lebih memperhatikan pendidikan LGBTQ serta menghapus deklarasi identitas dimana orang tua atau siswa harus menyatakan pandangan dunia mereka dan mengambil jarak dari homoseksualitas.[44]

Kebijakan luar negeri

Wilders berpidato di CPAC di Hongaria pada tahun 2024

Kebijakan luar negeri PVV didasarkan pada penolakan terhadap Islam dan oposisi terhadap integrasi Eropa.[45] Awalnya, PVV mendukung Perang Melawan Teror, namun sekitar tahun 2016 beralih ke posisi non-intervensi dengan argumen bahwa Belanda tidak bertanggung jawab atas "reruntuhan dunia Islam".[46] Menurut PVV, Angkatan Bersenjata Belanda seharusnya fokus pada keamanan dalam negeri.[47] PVV juga menentang bantuan pembangunan dengan alasan bantuan tersebut tidak efektif.[48]

Uni Eropa

PVV secara konsisten menganut paham Eroskeptisisme keras dan memperjuangkan keluarnya Belanda dari Uni Eropa (Nexit). PVV berargumen bahwa UE tidak memberikan manfaat finansial bagi pembayar pajak Belanda, telah terlalu banyak mengikis kedaulatan pengambilan keputusan domestik dan demokrasi negara-negara anggotanya, serta membuat Belanda kehilangan kendali atas perbatasannya.[49] PVV juga mengadvokasikan keluarnya Belanda dari zona euro dan reintroduksi mata uang gulden Belanda. PVV bahkan mengusulkan alternatif mata uang baru bernama "neuro" yang akan berfungsi sebagai mata uang paralel untuk perdagangan dengan negara-negara Eropa Utara.[50] PVV juga menginginkan kesepakatan opt-out dari kebijakan suaka bersama UE, mirip dengan yang dimiliki Denmark.[51]

Namun setelah Pemilihan Parlemen Eropa 2024, PVV menyatakan akan menghentikan sementara dukungannya untuk Nexit guna menyesuaikan diri dengan mitra koalisinya selama proses pembentukan kabinet 2023-2024. Wilders menyatakan bahwa sebagai gantinya, ia akan menggunakan posisinya dalam pemerintahan untuk secara bertahap melemahkan kekuatan UE dari dalam.[52]

Rusia

Pada awalnya, PVV dan Wilders cenderung membuat pernyataan yang agak mendukung Rusia dalam konteks sebagai sekutu melawan terorisme Islam dan imigrasi. PVV pernah menganjurkan kebijakan netral terkait Perang Rusia-Ukraina 2014 dan menentang keanggotaan Ukraina di UE.

Namun sikap ini berubah setelah peristiwa penembakan Malaysia Airlines MH17, di mana manifesto PVV menuntut pelaku diadili.[53] Pasca invasi Rusia ke Ukraina 2022, PVV mendukung resolusi parlemen Belanda yang mengutuk invasi tersebut dan menyerukan penghentian agresi Rusia. Meski dikenal dengan kebijakan imigrasinya yang ketat, partai ini menyatakan Belanda harus memberikan perlindungan sementara bagi pengungsi Ukraina yang mereka anggap sebagai pengungsi perang yang sah.[53] Dalam perkembangan terakhir, PVV mulai mengkritik besarnya dukungan militer Belanda untuk Ukraina[54][55] dan lebih mengedepankan solusi diplomatik untuk mengakhiri konflik ini.[56]

Konflik Israel-Palestina

PVV mendukung solusi satu negara dalam konflik Israel-Palestina, dengan pandangan bahwa Yordania adalah "satu-satunya negara Palestina yang akan pernah ada".[57] Pada tahun 2010, Geert Wilders menyatakan dukungannya untuk partai Yisrael Beiteinu dan melakukan pembicaraan dengan pemimpinnya, Avigdor Lieberman.[58] Wilders memiliki hubungan erat dengan Israel, ia pernah tinggal selama 6 bulan di sebuah moshav di Tepi Barat saat berusia 17 tahun.[59] Secara konsisten, PVV mendukung pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan pernah mengusulkan pemindahan kedutaan Belanda ke kota tersebut.[60] Pasca perang Gaza, pernyataan Wilders yang menganjurkan relokasi warga Palestina ke Yordania menuai kecaman dari negara-negara Arab.[61]

Kebijakan hukum

PVV memperjuangkan kebijakan peradilan pidana yang lebih keras. Partai ini menyerukan penambahan jumlah polisi dan penerapan kebijakan toleransi nol terhadap kriminalitas. Dalam hal hukuman, PVV mengadvokasikan peningkatan masa hukuman, termasuk penerapan hukum tiga kali pelanggaran, serta kondisi penahanan yang lebih sederhana. Meskipun terinspirasi oleh tokoh-tokoh "law and order" Amerika seperti Rudy Giuliani dan Joe Arpaio, PVV tetap menentang hukuman mati dan hak kepemilikan senjata api.[62]

PVV bersikap kritis terhadap lembaga peradilan yang dianggap membatasi kedaulatan rakyat. Untuk membatasi kekuasaan hakim, PVV mengusulkan penerapan hukuman wajib dan pemilihan hakim secara langsung. PVV menolak apa yang mereka sebut sebagai "juridifikasi politik", dan sebagai gantinya menerapkan strategi "politisasi peradilan". Partai ini kerap mempertanyakan netralitas dan ketidakberpihakan politik lembaga peradilan, dengan menyebut hakim-hakim sebagai elit dan berhaluan kiri. Dalam upaya memperkuat kedaulatan nasional, PVV juga menentang berbagai perjanjian internasional, khususnya yang melibatkan pengadilan internasional seperti Mahkamah HAM Eropa, Mahkamah Hukum Uni Eropa, serta mekanisme arbitrase dalam Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan Komprehensif (CETA).[63]

Pencapaian di pemilihan umum

Dewan Perwakilan Rakyat

Pemilu Kandidat utama Suara % Kursi +/– Status koalisi
2006 Geert Wilders 579.490 5,89 Baru Oposisi
2010 1.454.493 15,45 Kenaikan 15 Kepercayaan dan pasokan

Kabinet Rutte I

2012 950.263 10,08 Penurunan 9 Oposisi
2017 1.372.941 13,06 Kenaikan 5 Oposisi
2021 1.125.022 10,81 Penurunan 3 Oposisi
2023 2.450.878 23,49 Kenaikan 20 Pemerintah

Kabinet Schoof

Senat

Hasil Pemilu Senat[64]
Pemilu Kandidat utama Suara % Kursi +/–
2011 Machiel de Graaf 72 12,74 New
2015 Marjolein Faber 66 11,58 Penurunan 1
2019 38 6,46 Penurunan 4
2023 34 5,52 Penurunan 1

Parlemen Eropa

Election Suara % Kursi +/– Grup PE
2009 Pra-Perjanjian Lisboa 772.746 16,97 Baru NI
Pasca-Perjanjian Lisboa Kenaikan 1
2014 633.114 13,32 Penurunan 1 ENF
2019 Pra-Brexit 194.178 3,53 Penurunan 4 ID
Pasca-Brexit Kenaikan 1
2024 1.057.662 16,97 Kenaikan 5 PfE

Catatan kaki

  1. ^ Pauwels, Teun (2014). Populism in Western Europe: Comparing Belgium, Germany and The Netherlands. Routledge. hlm. 117–118. ISBN 978-1-317-65391-2. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 23 November 2023. Diakses tanggal 19 October 2020.
  2. ^ Oudenampsen, Merijn (2013). "Explaining the Swing to the Right: The Dutch Debate on the Rise of Right-Wing Populism". Dalam Wodak, Ruth; KhosraviNik, Majid; Mral, Brigitte (ed.). Right-Wing Populism in Europe: Politics and Discourse. A&C Black. hlm. 191.
  3. ^ a b Magone, José M. (2011). Comparative European Politics: An Introduction. Routledge. hlm. 17.
  4. ^ "Dutch elections loom as budget talks collapse". Euronews. Diarsipkan dari asli tanggal 23 April 2012. Diakses tanggal 22 April 2012.
  5. ^ "Meeste stemmen D66, CDA grootst". nos.nl.
  6. ^ "CDA met vijf zetels grootste partij". RTL Nieuws (dalam bahasa Dutch). 25 May 2014. Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-07. Diakses tanggal 26 May 2014. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  7. ^ "Dutch party wants to outlaw mosques, Islamic schools, Koran". Politico.
  8. ^ "Dutch Far-right Leader Seeks Ban on Quran, Mosques".
  9. ^ Albertazzi, Daniele; McDonnell, Duncan (2008), Twenty-first century populism: The spectre of Western European democracy, Palgrave Macmillan, hlm. 164
  10. ^ a b "PVV: Nederland moet uit EU. (The Netherlands should get out of the EU)". Nos.nl. 23 April 2010. Diakses tanggal 15 January 2014.
  11. ^ Vossen 2013, hlm. 34–35.
  12. ^ Vossen 2013, hlm. 41–46.
  13. ^ Vossen 2013, hlm. 52–56.
  14. ^ Vossen 2013, hlm. 58–61.
  15. ^ a b c Lucardie, Paul (16 March 2023). "Partijgeschiedenis". Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (dalam bahasa Belanda).
  16. ^ Chesal, Robert. "Wilders gives Dutch politics a roller-coaster ride". Radio Netherlands Worldwide. Diarsipkan dari asli tanggal 11 July 2012. Diakses tanggal 16 July 2012.
  17. ^ "Kiesraad – Verkiezingsuitslagen". www.verkiezingsuitslagen.nl. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 February 2023. Diakses tanggal 2023-02-24.
  18. ^ "VVD leader Mark Rutte says 'zero' chance of coalition with Geert Wilders". DutchNews.nl. 16 January 2017. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 May 2017. Diakses tanggal 19 March 2017.
  19. ^ "5 things to know about Dutch far right's new figurehead". Politico. 25 March 2019. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 6 September 2023. Diakses tanggal 10 April 2019.
  20. ^ Corder, Mike; Casert, Raf (22 November 2023). "Netherlands looks set to replace longest-serving leader, Wilders wins landslide election". ABC News. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 November 2023. Diakses tanggal 2023-11-22.
  21. ^ O'Carroll, Lisa (23 November 2023). "Tax, healthcare, immigration: why Dutch people voted for Geert Wilders". The Guardian. ISSN 0261-3077. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 November 2023. Diakses tanggal 25 November 2023.
  22. ^ "Dutch Cabinet collapses: Wilders pulls out of coalition after his PVV stalls asylum policy | NL Times".
  23. ^ Multiple sources:
  24. ^ a b c Venema, Tjebbe (7 March 2024). "Is de PVV van Geert Wilders extreemrechts?". Medialogica (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 27 October 2024.
  25. ^ Lucardie, Anthonie (2009). Voerman, Gerrit (ed.). "Rechtsextremisme, populisme of democratisch patriotisme? Opmerkingen over de politieke plaatsbepaling van de Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland" (PDF). Jaarboek 2007. Groningen.
  26. ^ "Partij voor de Vrijheid (PVV)". Parlement.com. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 28 April 2018.
  27. ^ "Uitersten in politiek landschap winnen terrein". Diakses tanggal 2024-12-19.
  28. ^ Pelgrim, Christiaan; Steenbergen, Enzo van (12 March 2017). "De PVV is best sociaal, maar wel selectief". NRC Handelsblad. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 March 2017.
  29. ^ "De eeuwige terugkeer van het fascisme - Rob Riemen". Diarsipkan dari asli tanggal 8 November 2010. Diakses tanggal 19 December 2024.
  30. ^ "Monitor Racisme & Extremisme, negende rapportage". Diakses tanggal 19 December 2024.
  31. ^ From Pariah to Power: The Government Participation of Radical Right-Wing Populist Parties in West European Democracies, Sarah L. de Lange, University Antwerp, 2008
  32. ^ "Radicalisation in Isolation: The Success of the Dutch Freedom Party". Diakses tanggal 2024-12-19.
  33. ^ "The state of the right : the Netherlands". Diakses tanggal 2024-12-19.
  34. ^ Traynor, Ian (17 February 2008). "'I don't hate Muslims. I hate Islam,' says Holland's rising political star". The Guardian. Diakses tanggal 2024-12-17.
  35. ^ Besides Vossen, multiple sources call PVV anti-Muslim of anti-Islam:
  36. ^ Vossen 2013, hlm. 65-110.
  37. ^ Pearson, Elizabeth; Winterbotham, Emily; Brown, Katherine E. (2021). Countering Violent Extremism: Making Gender Matter. Springer Nature. hlm. 102. ISBN 978-3-030-21962-8. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 November 2023. Diakses tanggal 23 November 2023.
  38. ^ Vossen 2013, hlm. 72-74.
  39. ^ "PVV tegen militair met dubbele nationaliteit". Volkskrant (dalam bahasa Belanda). 22 November 2010.
  40. ^ Heck, Wilmer; Staal, Herman (7 July 2024). "De Hongaarse connectie van het kabinet en PVV-leider Wilders". NRC Handelsblad (dalam bahasa Belanda).
  41. ^ "Wilders dient geen motie van wantrouwen in". Nu.nl (dalam bahasa Belanda). 26 October 2010.
  42. ^ Hartleb, Florian (2017). Andis Kudors; Artis Pabriks (ed.). "It´s migration, stupid! Lessons from the Elections in Germany and the Netherlands in the Light of Populism" (PDF). The Rise of Populism: Lessons for the European Union and the United States of America. Riga: University of Latvia Press: 105. ISBN 978-9934-18-280-8.
  43. ^ "Wilders wint verkiezingen. Welke LGBT+-opvattingen heeft hij?". OutTV (dalam bahasa Dutch). 23 November 2023. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 25 November 2023. Diakses tanggal 25 November 2023. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
  44. ^ "NSC, PVV en BBB ondertekenen lhbti-akkoord niet". Hart van Nederland. November 18, 2023.
  45. ^ Voerman & Vossen 2019, hlm. 286-287.
  46. ^ Voerman & Vossen 2019, hlm. 282.
  47. ^ Voerman & Vossen 2019, hlm. 277.
  48. ^ Voerman & Vossen 2019, hlm. 278.
  49. ^ "PVV: EU-droom is nu nachtmerrie" (dalam bahasa Belanda). NOS. 19 May 2014. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 September 2015. Diakses tanggal 26 May 2014.
  50. ^ Boon, Lex (14 November 2011). "CPB: meer bevoegdheden naar Europa nodig om EMU in stand te houden". NRC. Diakses tanggal 2024-12-19.
  51. ^ "PVV eist uitzonderingspositie Nederland EU-migratiebeleid". Diakses tanggal 2024-12-19.
  52. ^ Buuren, Yara van. "PVV pleit niet meer voor nexit, maar wil de EU van binnenuit veranderen". Trouw (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 22 October 2024.
  53. ^ a b "Disagreement among populists in the Netherlands: The diverging rhetorical and policy positions of Dutch populist Radical Right parties following Russia's invasion of Ukraine" (PDF). Populism Studies. 4 March 2023.
  54. ^ "PVV senators vote "no" to extra financial support for Ukraine". DutchNews. 28 February 2024.
  55. ^ "Dutch far-right leader Wilders against signing security agreement with Ukraine". 24 February 2024.
  56. ^ "MOTION FOR A RESOLUTION on the need for the EU's continuous support for Ukraine". European Parliament. 16 July 2024.
  57. ^ "Dutch anti-Islam MP: 'Israel is West's first line of defense' – Israel News | Haaretz Daily Newspaper". 2012-10-25. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-10-25. Diakses tanggal 2020-06-04.
  58. ^ "Wilders spreekt met Lieberman". Het Parool (dalam bahasa Belanda). 2010-12-04. Diakses tanggal 2020-06-04.
  59. ^ "Hoe zijn verblijf in Israël Geert Wilders gevormd heeft". NOS (dalam bahasa Belanda). 2 May 2018.
  60. ^ Straaten, Floris van (17 May 2024). "Verhuizing Nederlandse ambassade naar Jeruzalem kan nog heel lang duren". NRC (dalam bahasa Belanda).
  61. ^ "Arab states condemn Geert Wilders for push to relocate Palestinians to Jordan". Politico. 25 November 2023.
  62. ^ Vossen 2013, hlm. 94-96.
  63. ^ Voerman & Vossen 2019, hlm. 129-151.
  64. ^ "Verkiezingsuitslagen Eerste Kamer 1918 - heden". www.verkiezingsuitslagen.nl. Diakses tanggal 2025-07-26.
Ikon rintisan

Artikel bertopik politik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Best Rank
More Recommended Articles