Politik Filipina

Filipina
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Republik Filipina
Konstitusi Piagam Perubahan Undang-Undang dan Kodifikasi hukum
Legislatif Kongres Senat Presiden: Aquilino Pimentel III Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Pantaleon Alvarez Legislatif Daerah Majelis Legislatif Daerah Otonomi Muslim Midanao Provinsi Kota Munisipal Barangay
Eksekutif Presiden Filipina Rodrigo Duterte Wakil Presiden Filipina Leni Robredo Kabinet Departemen eksekutif Pemerintahan daerah
Yudikatif Mahkamah Agung Ketua: Maria Lourdes Sereno Pengadilan Banding Pengadilan Banding Pajak Sandiganbayan Ombudsman Pengadilan Daerah Peradilan Barangay
Komisi Konstitusi Komisi Pelayanan Sipil Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemeriksa Keuangan Komisi Hak Asasi Manusia
Pemilihan umum Pemilihan umum terakhir Umum: 2007 2010 2013 2016
Partai politik Lakas Liberal Nacionalista NPC NUP PDP–Laban UNA
Pembagian administratif Ibu kota Wilayah Provinsi Kota Munisipalitas Barangay Poblacion Sitio Purok
Topik terkait Hubungan luar negeri Hak Asasi Manusia Perpajakan
Negara lainnya Atlas
l b s

Politik Filipina berbentuk Sistem presidensial dimana Presiden dipilih melalui Pemilu Presiden Filipina dan Legislatif dipilih secara terpisah melalui Pemilu Legislatif Filipina. Eksekutif dipimpin oleh Presiden yang berperan sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara bersama Dewan Menteri . Parlemen berbentuk bikameral, dengan Majelis tinggi yang berupa Senat yang dipilih dalam Pemilihan Umum di seluruh Negeri yang dapat mengesahkan Konstitusi, dan Majelis rendah yang berupa Dewan Perwakilan.