Hubungan Filipina dengan Kuwait

Hubungan Filipina dengan Kuwait

Filipina	Kuwait

Hubungan Filipina dengan Kuwait mengacu pada hubungan bilateral antara Filipina dan Kuwait.

Kuwait diakui oleh Filipina pada bulan September 1961, tiga bulan setelah memperoleh kemerdekaan. Hubungan diplomatik resmi antara kedua negara baru terjalin pada tanggal 17 Januari 1979. Filipina mendirikan kedutaan besar di Kuwait pada tahun 1979.^[1]

Filipina adalah bagian dari koalisi pimpinan Amerika Serikat untuk membebaskan Kuwait dari kendali Irak selama Perang Teluk pada tahun 1991.^[2] Kuwait kemudian membuka kedutaan besar di Manila pada tanggal 24 Mei 1996.^[1]

Perdagangan antara Kuwait dan Filipina mencapai $779 juta pada tahun 2015, dengan neraca perdagangan yang menguntungkan Kuwait. Investasi Kuwait di Filipina sebagian besar dalam bidang pertanian.^[2] Pada tahun 1981, tawaran perusahaan Filipina untuk membangun jalan raya senilai $300 juta yang menghubungkan Kuwait dengan Bagdad, Irak, dipublikasikan secara luas.^[3]

Sekitar 250 ribu warga Filipina, 65 persen di antaranya adalah pembantu rumah tangga, bekerja di Kuwait menurut kedutaan besar Filipina pada tahun 2018.^[4] Pekerja rumah tangga dari Filipina bersama dengan migran dari Sri Lanka dan India mulai menetap di Kuwait pada tahun 1970-an. Laporan pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran di Kuwait termasuk warga Filipina masih menjadi perhatian Filipina.^[5]

Dugaan kasus kekerasan dan pemerkosaan telah menyebabkan warga Filipina membuat petisi kepada pemerintah mereka untuk melarang pengiriman pembantu rumah tangga ke Kuwait pada tahun 2013. Petisi tersebut telah mengumpulkan setidaknya 10 ribu tanda tangan.^[6]

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Relations of Kuwait and the Philippines.

• Hubungan luar negeri Filipina
• Hubungan luar negeri Kuwait

• Aaserud, Julie Louise; Basciano, Tiffany; Braunmiller, Julia; D'Onofrio, Miriam; Flanagan, Kelly; Kalt, Benjamin; Ko, Veronica; Kohlhagen, Kristoff; Mattar, Mohamed; Seiden, Stanley (2013). The Protection of the Rights of Migrant Domestic Workers in a Country of Origin and a Country of Destination: Case Studies of the Philippines and Kuwait (Report). International Law and Organizations Program, School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University.