Hukou

Tiongkok
Artikel ini adalah bagian dari seri Politik dan Ketatanegaraan Tiongkok
Kepemimpinan Generasi kepemimpinan Kepemimpinan kolektif Pemimpin tertinggi Kepemimpinan inti Kepemimpinan sekarang Pemerintahan Xi-Li Pemimpin nasional Presiden (daftar): Xi Jinping Wakil Presiden (daftar): Li Yuanchao Pemimpin provinsi
Partai Komunis Sejarah Organisasi Kongres Nasional Partai (ke-18) Komite Pusat (ke-18) Sekretaris Jenderal (daftar) Xi Jinping Politbiro Pusat (1ke-18) Komite Tetap (daftar) Sekretariat Pusat Sekretaris peringkat atas: Liu Yunshan Komisi Militer Pusat Ketua: Xi Jinping Wakil Ketua: Fan Changlong, Xu Qiliang Komisi Keamanan Nasional Ketua: Xi Jinping Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin (ke-18) Komite Tetap (ke-18) Sekretaris: Wang Qishan
Ideologi Marxisme–Leninisme Pemikiran Mao Zedong Sosialisme dengan karakteristik Tiongkok Teori Deng Xiaoping Tahap utama sosialisme Empat Prinsip Pokok Tiga Perwakilan Pandangan Ilmiah terhadap Pembangunan Masyarakat Sosialis Harmonis Pemikiran Xi Jinping Impian Tiongkok Empat Komprehensif
Konstitusi Hukum Konstitusi Konstitusi sekarang (1982) Konstitusi sebelumnya 1954 1975 1978 "Kediktatoran demokratis rakyat" Hukum Undang-Undang
Legislatif Kongres Rakyat Nasional (ke-12) Anggota Presidium Komite Tetap Ketua: Zhang Dejiang
Eksekutif Dewan Negara (Pemerintahan Li) Perdana Menteri (daftar): Li Keqiang Wakil Perdana Menteri (daftar) Zhang Gaoli Liu Yandong Wang Yang Ma Kai Penasihat Negara Sekretaris Jenderal Deputi Sekretaris Jenderal
Front Persatuan Konferensi Konsultatif Politik Komite Nasional Ketua: Yu Zhengsheng Partai politik
Kemiliteran Komisi Militer Pusat Ketua: Xi Jinping Wakil Ketua: Fan Changlong, Xu Qiliang Tentara Pembebasan Rakyat Kepolisian Bersenjata Rakyat Dewan Negara Komisi Mobilisasi Nasional Ketua: Li Keqiang Kementerian Pertahanan Nasional Menteri: Chang Wanquan Kepolisian Bersenjata Rakyat Komisi Keamanan Nasional Ketua: Xi Jinping
Yudisial Komisi Politik dan Hukum Pusat Sekretaris: Meng Jianzhu Mahkamah Rakyat Agung Presiden: Zhou Qiang Kejaksaan Rakyat Agung Jaksa Agung: Cao Jianming
Publisitas Kelompok Pembimbing untuk Propaganda Komisi Pedoman Pusat untuk Pembangunan Peradaban Spiritual Ketua: Liu Yunshan Departemen Propaganda Kepala: Liu Qibao
Hubungan luar negeri Program bantuan luar negeri Tiongkok dan Perserikatan Bangsa-Bangsa Hubungan Tiongkok dengan Amerika Serikat
Topik terkait Pembagian administratif Politik Hong Kong Politik Makau Pemilihan umum Hak Asasi Manusia Internet Penyensoran internet
Negara lainnya Atlas
l b s

Hukou adalah sistem pendaftaran rumah tangga yang digunakan di daratan Tiongkok. Sistem itu sendiri lebih tepat disebut sebagai "huji", dan berasal dari Tiongkok kuno; hukou adalah pendaftaran seseorang dalam sistem. Catatan pendaftaran rumah tangga secara resmi mengidentifikasi seseorang sebagai penduduk suatu daerah dan mencakup informasi pengidentifikasian seperti nama, orang tua, pasangan, dan tanggal lahir. Hukou juga dapat merujuk pada kartu keluarga dalam banyak konteks sejak register rumah tangga (Hanzi sederhana: 户口簿; Hanzi tradisional: 戶口簿; Pinyin: hùkǒu bù) dikeluarkan per keluarga, dan biasanya mencakup kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan kepindahan, dari semua anggota keluarga.

Sistem ini sebagian berasal dari sistem pendaftaran rumah tangga Tiongkok kuno. Sistem hukou juga memengaruhi sistem serupa di negara-negara Asia Timur yang bertetangga—seperti yang ada dalam struktur administrasi publik Jepang (koseki) dan Korea (hoju), serta Vietnam (hộ khẩu).^[1][2][3] Di Korea Selatan, sistem hoju dihapuskan pada Januari 2008.^[4] Meskipun tidak terkait asal-usulnya, propiska di Uni Soviet dan pendaftaran penduduk di Rusia memiliki tujuan yang sama dan berfungsi sebagai model untuk sistem hukou Tiongkok modern.^[5][6]

Karena hubungannya dengan program sosial yang disediakan oleh pemerintah, yang memberikan manfaat berdasarkan status residensi pertanian dan non-pertanian (sering disebut sebagai pedesaan dan perkotaan), sistem hukou terkadang disamakan dengan bentuk sistem kasta.^[7][8][9] Sistem ini telah menjadi sumber dari berbagai ketimpangan yang terjadi selama beberapa dekade sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, ketika penduduk kota menerima manfaat seperti pensiun, pendidikan, hingga perawatan kesehatan, sementara warga pedesaan sering kali dibiarkan bertahan hidup secara mandiri. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah mulai mereformasi sistem tersebut dalam menanggapi protes dan sistem ekonomi yang berubah, tetapi para ahli berspekulasi tentang apakah perubahan ini memberi dampak atau tidak bagi masyarakat.^[10][11]

Nama formal untuk sistem ini adalah "huji". Di dalam sistem huji tersebut, "hukou" menyatakan status tempat tinggal terdaftar dari individu tertentu dalam sistem ini. Namun istilah "hukou" digunakan secara sehari-hari untuk merujuk ke seluruh sistem, dan telah diadopsi oleh audiens berbahasa Inggris untuk merujuk baik pada sistem huji dan hukou masing-masing individu.

Menurut Examination of Hukou dalam Wenxian Tongkao yang diterbitkan pada 1317, ada seorang menteri untuk manajemen populasi selama Dinasti Zhou bernama Simin (Hanzi: 司民), yang bertanggung jawab untuk mencatat kelahiran, kematian, emigrasi dan imigrasi. Ritus Zhou mencatat bahwa tiga salinan dokumen disimpan di tempat yang berbeda. Pembagian administratif pada Dinasti Zhou adalah fungsi dari jarak ke ibukota negara. Divisi teratas terdekat ibu kota bernama Dubi (Hanzi: 都鄙), divisi teratas di daerah yang lebih jauh bernama Xiang (Hanzi: 鄉) dan Sui (Hanzi: 遂). Keluarga diorganisasi di bawah sistem Baojia.^[12][13]

Guan Zhong, Perdana Menteri negara Qi Abad ke-7 SM, memberlakukan kebijakan perpajakan dan wajib militer yang berbeda di berbagai bidang.^[14] Selain itu, Guan Zhong juga melarang imigrasi, emigrasi, dan pemisahan keluarga tanpa izin.^[15] Dalam Kitab Tuan Shang, Shang Yang juga menggambarkan kebijakannya yang membatasi imigrasi dan emigrasi.^[16]

Xiao He, Kanselir pertama Dinasti Han, menambahkan bab Hu (Hanzi: 户律, "Kode Rumah Tangga") sebagai salah satu dari sembilan kode hukum dasar Han (Hanzi: 九章律), dan menetapkan sistem hukou sebagai dasar dari pendapatan dan wajib pajak.

Karena baik pemerintah Republik Rakyat Tiongkok dan Republik Tiongkok mengklaim wilayah di bawah kendali pihak lain sebagai bagian dari negara mereka masing-masing, oleh karena itu, secara hukum, keduanya memperlakukan orang-orang di wilayah pihak lain sebagai warganegara mereka. Namun, hak kewarganegaraan hanya tersedia bagi orang-orang di bawah kendali mereka masing-masing - ini secara hukum didefinisikan oleh hukum sebagai memegang pendaftaran rumah tangga di Wilayah Taiwan (di Republik Tiongkok))/Wilayah Daratan (di Republik Rakyat Tiongkok).

Pemerintah Republik Tiongkok menganggap etnis Tionghoa perantauan sebagai kewarganegaraan mereka, dan mengeluarkan paspor Taiwan kepada mereka. Namun, paspor ini tidak memberi mereka hak tinggal atau hak warga negara lainnya di Taiwan; mereka mensyaratkan adanya pendaftaran rumah tangga di Taiwan. Mereka yang tidak melakukan pendaftaran rumah tangga tunduk pada kendali imigrasi di Taiwan, tetapi setelah mereka menetap di Taiwan mereka dapat membuat pendaftaran rumah tangga di sana untuk menjadi warga negara penuh.

• Hoju
• Koseki
• Paspor
• Propiska di Uni Soviet
• Pendaftaran penduduk di Rusia

• Wang, Fei-Ling (2014). “The Hukou (Household Registration) System”. in Oxford Bibliography in Chinese Studies. Ed. Tim Wright. New York, NY: Oxford University Press.
• Wang, Fei-Ling (2010). "Renovating the Great Floodgate: The Reform of China's Hukou System", in Martin King Whyte ed., One Country, Two Societies: Rural-Urban Inequality in Contemporary China, Harvard University Press, pp. 335–364.
• Wang, Fei-Ling (2005), Organization through Division and Exclusion: China's Hukou System, Stanford CA: Stanford University Press.
• "Rural migrant workers in urban China: living a marginalised life". International Journal of Social Welfare. 16: 32–40. 2007. doi:10.1111/j.1468-2397.2007.00475.x.

• Chan, Kam Wing (University of Washington) "The Chinese Hukou System at 50" ( Diarsipkan 2015-07-16 di Wayback Machine.). Eurasian Geography and Economics, 2009, 50, No. 2, pp. 197–221. DOI: 10.2747/1539-7216.50.2.197.
• Joseph, Nancy. "Despite China's Modernization, The Hukou System Remains." University of Washington. Februari 2010.
• Armstrong, Doree. "UW geographer devises a way for China to resolve its ‘immigration’ dilemma." University of Washington. 14 Agustus 2013.

• [1] Daftar pustaka studi hukou, Oxford University Press, 2015.
• Visa Reciprocity and Country Documents Finder - Taiwan Diarsipkan 2007-10-14 di Wayback Machine. dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat
• SOUTH KOREA: Male-Oriented Family Registry System to Change in 2008 Diarsipkan 2016-03-03 di Wayback Machine. dari Jaringan Administrasi Publik Perserikatan Bangsa-Bangsa
• Sistem Hukou di Tiongkok dari WangJianshuo.com
• Recent Chinese Hukou Reforms Diarsipkan 2008-10-30 di Wayback Machine. dari Komisi Kongres-Eksekutif untuk Tiongkok
• Getting Your Employees a Hukou – An Unavoidable HR Issue in China, sebuah artikel tertanggal 4 Mei 2011 dari china-briefing.com