Kementerian Kehutanan Republik Indonesia

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	27 Agustus 1964; 61 tahun lalu (1964-08-27)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 Kementerian Kehutanan[1]
Bidang tugas	Kehutanan
Alokasi APBN	Rp5,16 triliun (2025) Rp1,22 triliun (Efisiensi) Rp3,94 triliun (APBN 2025)[2]
Susunan organisasi
Menteri Raja Juli Antoni Wakil Menteri Rohmat Marzuki Sekretaris Jenderal Mahfudz Inspektur Jenderal Djoko Poerwanto Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Ade Tri Ajikusumah Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satyawan Pudyatmoko Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan Dyah Murtiningsih Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti Perhutanan Sosial Mahfudz Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Indra Exploitasia Staf Ahli Revitalisasi Industri Kehutanan Novia Widyaningtyas Ekonomi dan Perdagangan Internasional Dida Mighfar Ridha Perubahan Iklim Haruni Krisnawati Hubungan Antar Lembaga Fahrizal Fitri
Alamat
Kantor pusat	Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia
Situs web	www.dephut.go.id (1998–2015) www.menlhk.go.id (2015–2025) www.kehutanan.go.id (2025–sekarang)
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°12′23″S 106°48′0″E / 6.20639°S 106.80000°E / -6.20639; 106.80000 Gedung Manggala Wanabakti, Gelora, Senayan, Jakarta Pusat, Jakarta, Indonesia
Situs web
www.dephut.go.id (1998–2015) www.menlhk.go.id (2015–2025) www.kehutanan.go.id (2025–sekarang)

Kementerian Kehutanan (disingkat Kemenhut) memiliki sejarah panjang dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia. Sejak 1983 hingga 1998, lembaga ini disebut Departemen Kehutanan, kemudian berubah menjadi Departemen Kehutanan dan Perkebunan selama satu tahun. Nama Departemen Kehutanan kembali digunakan hingga 2005, lalu berganti menjadi Kementerian Kehutanan hingga 2014. Pada 2014, nama berubah menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebelum kembali menjadi Kementerian Kehutanan pada 2024 hingga sekarang. Kementerian ini dibentuk oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024.^[3]

Pada masa Pemerintahan Prabowo Subianto, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipecah menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Berikut adalah sejarah Kementerian Kehutanan semenjak dimekarkan dari status sebelumnya sebagai Direktorat Jenderal Kehutanan di Departemen Pertaninan dari tahun 1983 - 2014

• Departemen Kehutanan (1983–1998)
• Departemen Kehutanan dan Perkebunan (1998–2000)
• Departemen Kehutanan (2001–2009)
• Kementerian Kehutanan (2009–2014)
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
• Kementerian Kehutanan (2024–sekarang)

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
2. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan;
3. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
4. pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
6. penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan;
7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian Kehutanan berdasarkan Permenhut No. 1 Tahun 2024 terdiri atas:^[4]

• Sekretariat Jenderal
  1. Biro Perencanaan
  2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
  3. Biro Keuangan
  4. Biro Hukum
  5. Biro Umum
  6. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri
• Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
  3. Direktorat Pengukuhan Kawasan Hutan
  4. Direktorat Rencana, Perubahan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan
  5. Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan
• Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perencanaan Konservasi
  3. Direktorat Konservasi Kawasan
  4. Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik
  5. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan
  6. Direktorat Pemulihan Ekosistem dan Bina Areal Preservasi
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Sungai
  3. Direktorat Penghijauan dan Perbenihan Tanaman Hutan
  4. Direktorat Rehabilitasi Hutan
  5. Direktorat Teknik Konservasi Tanah dan Reklamasi Hutan
  6. Direktorat Rehabilitasi Mangrove
• Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Bina Rencana Pemanfaatan Hutan
  3. Direktorat Bina Usaha Pemanfaatan Hutan
  4. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan
  5. Direktorat Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan
  6. Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan
• Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial
  3. Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat
  4. Direktorat Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial
  5. Direktorat Pengendalian Perhutanan Sosial
• Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan
  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan
  3. Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif, dan Keperdataan Kehutanan
  4. Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan
  5. Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan
  6. Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan
• Inspektorat Jenderal
  1. Sekretariat Inspektorat Jenderal
  2. Inspektorat I
  3. Inspektorat II
  4. Inspektorat III
  5. Inspektorat Investigasi
• Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  1. Sekretariat Badan
  2. Pusat Penyuluhan Kehutanan
  3. Pusat Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  4. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
  5. Pusat Pengembangan Generasi Pelestari Hutan
• Pusat
  1. Pusat Data dan Informasi
  2. Pusat Kebijakan Strategis
  3. Pusat Pengembangan Hutan Berkelanjutan
  4. Pusat Pengembangan Mitigasi dan Adaptasi Bencana Hidrometeorologi Kehutanan
  5. Pusat Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Hutan

Terdapat empat staf ahli yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

1. Staf Ahli Bidang Revitalisasi Industri Kehutanan
2. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Perdagangan Internasional
3. Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga

• 
  Logo Departemen/Kementerian Kehutanan (sebelum 2014)
• 
  Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2014–2024)
• 
  Logo Kementerian Kehutanan (2024–sekarang)

• Daftar Menteri Kehutanan Indonesia
• Kementerian Indonesia