Kepresidenan Prabowo Subianto

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Kepresidenan Prabowo Subianto" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Mei 2025)

Artikel ini bagian dari seri tentang Prabowo Subianto
Presiden Indonesia ke-8 Pra-Kepresidenan Angkatan Darat Kopassus Panglima Kostrad Tim Mawar Persilat Politik Partai Gerindra Menteri Pertahanan Kebijakan luar negeri Kepresidenan Kabinet Makan Bergizi Gratis Danantara Kunjungan presidensial Pemilu 2009 2014 kampanye 2019 kampanye 2024 kampanye pelantikan Kerabat Orangtua Soemitro Djojohadikoesoemo Dora Marie Sigar Saudara Hashim Anak Didit Titiek Soeharto (mantan istri) Kerabat lain Sudrajad Djiwandono Thomas Budi Aryo Rahayu Peliharaan Bobby Galeri: Gambar, Suara, Video
l b s

Kepresidenan Prabowo Subianto dimulai pada 20 Oktober 2024, ketika ia dilantik di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), setelah memenangkan Pemilu 2024, hingga sekarang. Ia merupakan Presiden Indonesia ke-8.

Program Makan Bergizi Gratis (yang dikenal dengan singkatan MBG) merupakan program makan siang gratis Indonesia yang dicetuskan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Program ini dirancang dengan tujuan untuk membangun sumber daya unggul, menurunkan angka stunting (tengkes), menurunkan angka kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi masyarakat.^[1]  Program ini juga merupakan rancangan pemerintah Prabowo Subianto dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi emas dari bonus demografi, yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju.^[2]

Makan Bergizi Gratis bukan hanya ditargetkan menjadi program bantuan makanan, tetapi sebuah langkah strategis untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan produktif. Pemerintah menyatakan bahwa dengan tubuh sehat dan otak yang berkembang optimal, anak-anak lebih mampu menyerap pelajaran dan berprestasi di sekolah.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa dari 44 juta anak di Indonesia, sebanyak 32% menderita anemia, 41% tidak sarapan sebelum berangkat sekolah, dan 58% memiliki pola makan yang tidak sehat. Sementara itu, menurut Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting masih stagnan di angka 21%. Pemerintah Prabowo menyatakan bahwa banyak negara telah mengimplementasikan kebijakan serupa dan terbukti berhasil dalam menurunkan angka malnutrisi serta meningkatkan kualitas hidup anak-anak. Disampaikan pula, PBB melalui School Meals Coalition menargetkan semua negara mengadopsi kebijakan makan bergizi gratis pada tahun 2030 karena dianggap sebagai “investasi terbaik pemerintah untuk SDM”.

Selain manfaat kesehatan, program ini juga diharapkan efektif dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi dengan membantu keluarga miskin mengurangi beban pengeluaran serta meningkatkan akses makanan sehat bagi kelompok rentan.

Program ini mulai digulir sejak tanggal 6 Januari 2025 di 26 provinsi Indonesia dengan menargetkan siswa-siswi PAUD hingga SMA serta ibu hamil dan menyusui. Program ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 82,9 juta penerima.^[3]

Dalam 130 hari masa kerja awal Kabinet Merah Putih, pemerintah telah membangun 726 Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi yang menyediakan 2,1 juta porsi makanan bergizi setiap hari. Setiap SPPG menciptakan sekitar 70 lapangan kerja tetap di sektor dapur dan rantai pasok makanan, menghasilkan total 50.000 lapangan kerja tetap baru per akhir Februari 2025.

Target pemerintah pada akhir tahun 2025 adalah membangun 30.000 SPPG yang mampu melayani sekitar 80 juta penerima manfaat langsung serta berdampak pada 160 juta penerima manfaat tidak langsung, dengan potensi penciptaan 2,1 juta lapangan kerja tetap baru. Program ini juga telah menjangkau wilayah terpencil seperti Intan Jaya di Papua Tengah.

Cek Kesehatan Gratis adalah sebuah kebijakan layanan kesehatan yang diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit. Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan mulai diimplementasikan sejak 10 Februari 2025.

Pemerintah menyatakan urgensi program ini muncul karena angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2022 tercatat hanya mencapai 71 tahun, lebih rendah dibandingkan rata-rata dunia yang berada di angka 72 tahun. Indonesia menempati urutan ke-115 dari 194 negara, sementara Thailand dan Singapura masing-masing mencatat angka harapan hidup sebesar 76 dan 83 tahun.

Tingginya angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan deteksi dini menjadi dasar utama peluncuran kebijakan ini. Penyakit seperti stroke, jantung iskemik, diabetes, dan tuberkulosis (TB) merupakan penyebab kematian tertinggi di Indonesia menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2023.

Pemerintah menyatakan deteksi dini dapat membantu masyarakat mengidentifikasi faktor risiko kesehatan sejak awal, sehingga pengobatan dapat dilakukan lebih cepat dan beban biaya kesehatan di tingkat rumah tangga maupun nasional dapat ditekan.

Mulai 10 Februari 2025, pemerintah melalui aplikasi "Satu Sehat" meluncurkan program cek kesehatan gratis yang bisa diakses kapan saja sebelum, saat, dan setelah ulang tahun tanpa batas waktu klaim. Khusus untuk masyarakat yang berulang tahun antara bulan Januari hingga Maret, layanan ini tersedia hingga 31 April 2025.

Pemeriksaan kesehatan gratis ini mencakup berbagai aspek sesuai dengan siklus hidup dan usia, mulai dari pemeriksaan gizi, telinga, mata, tekanan darah, hingga skrining penyakit jantung, hormon, stroke, kanker, serta kesehatan mental dan fisik.

Untuk bayi baru lahir disediakan 6 jenis pemeriksaan, balita 6–8 jenis pemeriksaan, usia sekolah (SD, SMP, SMA/SMK) mendapat 11–13 jenis pemeriksaan sesuai tingkat pendidikan, dan dewasa serta lansia mendapat 18–20 jenis pemeriksaan. Khusus peserta didik, pemeriksaan ini akan dilakukan setiap awal tahun ajaran baru di sekolah masing-masing.

Selama 130 hari kerja Kabinet Merah Putih, program Cek Kesehatan Gratis telah dilaksanakan di 8.081 Puskesmas yang tersebar di 498 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia. Hingga saat ini, lebih dari 64.000 masyarakat telah memanfaatkan layanan ini.

Peningkatan Gaji Guru menjadi salah satu prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam 130 hari kerja pertamanya. Pemerintah menyatakan pada tahun ajaran 2023/2024 terdapat sekitar 3,3 juta guru di Indonesia. Namun, mayoritas dari mereka belum mencapai tingkat kesejahteraan yang layak. Riset dari Smeru menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran guru (teacher absenteeism) di Indonesia masih cukup tinggi, yakni sekitar 10%, yang sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang memaksa guru untuk mengambil pekerjaan tambahan.

Pemerintah memandang bahwa peningkatan kesejahteraan guru penting agar para pengajar dapat lebih fokus dalam mendidik tanpa tekanan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap kualitas pendidikan nasional dan profesionalisme guru.

Dalam kurun waktu 130 hari pertama masa kerjanya, pemerintah meningkatkan anggaran kesejahteraan guru secara signifikan, dari Rp64,9 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp81,6 triliun pada tahun 2025—kenaikan sebesar Rp16,7 triliun. Guru berstatus ASN menerima tambahan kesejahteraan setara satu kali gaji pokok, sementara guru non-ASN mendapatkan peningkatan tunjangan profesi menjadi Rp2 juta per bulan.

Di samping itu, Program Sertifikasi dan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga diluncurkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengajar. Pada tahun 2025, sebanyak 806.486 guru ASN dan non-ASN yang memiliki kualifikasi pendidikan D4 atau S1 akan mengikuti program ini.

Berkas:Penurunan biaya haji.jpg Penurunan Biaya Haji menjadi bagian dari prioritas Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan dalam 130 hari kerja pertamanya. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah membuka lebih banyak kesempatan bagi umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya yang lebih ringan dan pengelolaan yang semakin efisien dan transparan.

Pemerintah menyatakan Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia (87% dari total 270 juta penduduk), memiliki urgensi tinggi dalam kebijakan penyelenggaraan ibadah haji. Pada tahun 2025, Pemerintah Arab Saudi memberikan kuota sebesar 221.000 jamaah haji kepada Indonesia.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) adalah total biaya yang mencakup semua kebutuhan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji, mulai dari tiket penerbangan, akomodasi, konsumsi, hingga biaya operasional lainnya. Komponen BPIH terdiri dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibebankan ke jamaah, serta Nilai Manfaat yang merupakan hasil dari pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pada tahun 2025, Pemerintah menetapkan BPIH sebesar Rp89 juta per jamaah. Dari jumlah ini, jamaah hanya dibebani sekitar 62% atau setara Rp55 juta. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1 juta dibandingkan tahun 2024 yang menetapkan Bipih sebesar Rp56 juta.

Penurunan biaya haji direncanakan tidak berhenti di tahun 2025. Pemerintah melakukan kajian lebih lanjut dan optimalisasi pengelolaan dana haji guna meningkatkan Nilai Manfaat yang dapat digunakan untuk menutupi sebagian biaya jamaah. Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama BPKH terus berkoordinasi dengan DPR RI untuk menjelaskan kebijakan dan mencari dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang diambil.

Berkas:Penanganan bencana kabinet prabowo.jpg Penanganan Bencana menjadi bagian penting dari program kerja 130 hari Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah menyatakan, sebagai negara kepulauan yang terletak di Lingkaran Api Pasifik (Ring of Fire), Indonesia memiliki risiko tinggi terhadap gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Selain itu, kondisi geografis dan iklim memperbesar risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, serta bencana akibat perubahan iklim. Tak hanya bencana alam, Indonesia juga rentan terhadap bencana non-alam seperti pandemi, krisis ekonomi, dan konflik sosial.

Dalam 130 hari pertama masa pemerintahannya, Presiden Prabowo bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memperkuat kolaborasi multipihak dalam pemulihan pascabencana. Penanganan dilakukan terhadap sejumlah bencana seperti letusan Gunung Lewotobi, konflik sosial di Adonara, kebakaran besar di Kemayoran, serta banjir yang melanda kawasan Jabodetabek.

Tindakan lainnya yang dilakukan pemerintah meliputi distribusi bantuan logistik dan medis, rekonstruksi infrastruktur dasar yang rusak, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk mengurangi curah hujan ekstrem guna mencegah banjir di wilayah rawan.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap krisis pangan akibat bencana, Pemerintah membangun Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika, Papua Tengah. Pembangunan ini merupakan respons terhadap krisis akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023 yang menyebabkan enam korban jiwa. Gudang logistik tersebut dirancang sebagai lumbung pangan untuk kawasan Agandugume dan sekitarnya, guna meningkatkan resiliensi masyarakat terhadap bencana alam dan memperkuat ketahanan pangan wilayah yang rawan terhadap paceklik dan cuaca ekstrem.

Penghapusan Buku/Tagih Utang Macet UMKM adalah kebijakan strategis Pemerintah Indonesia untuk memberikan solusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mengalami kredit macet, serta mendorong pemulihan ekonomi nasional secara menyeluruh. Kebijakan ini dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja 130 hari Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Penghapusan Buku/Tagih Utang Macet UMKM dilaksanakan sebagai bagian dari program kerja 130 hari Kabinet Merah Putih. Pemerintah menyatakan, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, dengan jumlah mencapai 66 juta unit usaha dan menyerap hingga 97% dari total angkatan kerja di Indonesia. Namun, berbagai tantangan seperti dampak pandemi Covid-19, bencana alam, serta kondisi ekonomi yang sulit telah menyebabkan banyak pelaku UMKM mengalami kredit macet.

Data dari bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menunjukkan bahwa pada pertengahan 2024 terdapat sekitar satu juta pelaku UMKM yang mengalami kredit macet. Termasuk di antaranya adalah mereka yang tidak mampu melunasi utang yang telah jatuh tempo selama 10 tahun atau lebih, dan utangnya telah dalam proses penghapusan buku.

Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan ini pada 6 November 2024 di Istana Negara. Peraturan ini memungkinkan penghapusan utang macet hingga Rp500 juta untuk setiap badan usaha dan Rp300 juta untuk individu di bank-bank Himbara. Kebijakan ini sekaligus memulihkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM yang sebelumnya masuk dalam daftar hitam kreditur (SLIK), sehingga mereka dapat kembali mengakses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional merupakan salah satu prioritas dalam program kerja 130 hari Kabinet Merah Putih. Pemerintah menyatakan bahwa upaya untuk mencapai target 0% kemiskinan ekstrem dan menurunkan tingkat kemiskinan secara umum memerlukan data yang presisi agar program bantuan sosial, subsidi, dan intervensi ekonomi dapat diberikan secara tepat sasaran.

Selama ini, banyak kebijakan dan program pemerintah tidak maksimal akibat tumpang tindih data, kesalahan sasaran penerima, hingga kebocoran anggaran. Oleh karena itu, pemerintah menyatakan sistem data yang tunggal dan terintegrasi sangat dibutuhkan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan serta menjamin keadilan dalam distribusi bantuan. Keakuratan dan kelengkapan data juga menjadi dasar dalam perencanaan kebijakan pembangunan yang lebih baik untuk mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai bentuk implementasi, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar hukum integrasi data sosial ekonomi.

Data tunggal sosial ekonomi direncanakan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berbasis data. Pemerintah dapat mengetahui secara lebih rinci daerah atau kelompok mana yang memerlukan intervensi dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi. Selain itu, DTSEN juga dijadikan dasar bagi transformasi digital pemerintahan dan peningkatan efektivitas kebijakan publik.

Dalam masa kerja awal 130 hari Kabinet Merah Putih, pemerintah menaikkan UMP di tahun 2025 sebesar 6.5%. Kebijakan pengupahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 yang mengamanatkan negara untuk mewujudkan hak pekerja atau buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menyatakan bahwa di berbagai negara, kebijakan kenaikan UMP terbukti mampu meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong konsumsi, dan memperkuat ekonomi nasional.

Pemerintah berpendapat, penyesuaian upah minimum juga penting sebagai langkah antisipatif terhadap inflasi. Dengan penyesuaian ini, pekerja tetap memiliki daya beli yang stabil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup dasar, sekaligus meningkatkan produktivitas dan motivasi kerja. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024, pemerintah menetapkan bahwa UMP tahun 2025 naik sebesar 6,5%.

Pada tahun 2025, anggaran bantuan sosial yang dialokasikan melalui Kementerian Sosial mencapai Rp78 triliun. Selama 130 hari pertama masa kerja Kabinet Merah Putih, pemerintah mulai mengimplementasikan sistem baru dalam penyaluran bansos yang berfokus pada efisiensi, transparansi, dan ketepatan sasaran. Salah satu langkah yang diambil adalah pemanfaatan teknologi digital serta integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dikembangkan.

Bansos disalurkan melalui mekanisme digital seperti transfer langsung ke rekening penerima atau melalui e-wallet, untuk meminimalkan risiko penyelewengan serta mempercepat proses pencairan. Pendekatan ini juga mencegah pemberian ganda atau kepada individu yang tidak memenuhi syarat.

Pemerintah menyatakan bahwa dalam jangka panjang, kebijakan ini dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, membantu mereka keluar dari kemiskinan, dan mendorong terciptanya ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Pada Nataru dan Lebaran 2025, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memberikan insentif kepada maskapai penerbangan berupa pengurangan biaya operasional, seperti penghapusan atau pengurangan biaya parkir pesawat dan ketersediaan bahan bakar avtur dengan harga lebih terjangkau. Dengan demikian, maskapai memiliki ruang untuk menurunkan harga tiket pesawat bagi konsumen selama periode Nataru dan Lebaran.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan diskon tarif jalan tol pada waktu-waktu tertentu guna mendorong penyebaran waktu perjalanan dan mengurangi kepadatan lalu lintas. Kebijakan ini bertujuan untuk memudahkan pemudik untuk memilih waktu perjalanan yang lebih aman dan nyaman, sekaligus menekan biaya perjalanan darat.

Sebagai latar belakang, pemerintah menyatakan krisis backlog perumahan di Indonesia menjadi salah satu tantangan besar dalam pembangunan kesejahteraan rakyat. Data tahun 2021 menunjukkan terdapat sekitar 12,7 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri. Dari jumlah tersebut, 84% atau sekitar 10,7 juta merupakan MBR.

Selain itu, harga hunian yang terus meningkat membuat generasi muda semakin kesulitan dalam memiliki rumah. Pada tahun 2019, sebanyak 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah, dengan hanya 38% dari kelompok usia 26–30 tahun dan 40% dari kelompok usia 31–35 tahun yang telah memiliki hunian sendiri.

Pada 25 November 2024, tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) yang menginstruksikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah bagi MBR.

Kebijakan ini juga meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembelian rumah baru yang memenuhi kriteria penerima. Target dari program ini adalah pembangunan tiga juta unit rumah baru.

Dengan pembebasan BPHTB, PPN, dan PBG, ditargetkan harga rumah menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat, sehingga daya beli terhadap hunian meningkat. Hal ini diharapkan mempercepat pengurangan angka backlog perumahan nasional.

Kebijakan ini juga bertujuan memberikan stimulus positif bagi sektor properti dan konstruksi, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja di sektor terkait seperti bahan bangunan, jasa konstruksi, dan pengembang. Dari sisi administratif, pembebasan PBG mempercepat proses legalitas pembangunan rumah, mengurangi hambatan birokrasi, dan mempercepat serapan program.

Ekspansi FLPP untuk 3 Juta Rumah Baru adalah kebijakan Pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kebijakan ini merupakan bagian dari agenda 130 hari kerja Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut data Susenas tahun 2023, terdapat sekitar 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah sendiri dan sekitar 26,9 juta rumah tangga yang belum memiliki rumah layak huni. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan hunian yang terjangkau dan layak di seluruh wilayah Indonesia.

Skema pembiayaan melalui FLPP ditujukan untuk memberikan kemudahan akses bagi MBR untuk membeli rumah dengan bunga rendah, tenor panjang, dan cicilan ringan. Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pembangunan perumahan yang inklusif.

Presiden Prabowo secara resmi meluncurkan program ekspansi FLPP untuk mendukung pembangunan dan pembiayaan tiga juta rumah baru pada 17 Februari 2025. Pada tahap awal, pemerintah menetapkan kuota FLPP tahun 2025 sebanyak 220.000 unit rumah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp28,2 triliun.

Hingga 7 Maret 2025, realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema FLPP telah mencapai 53.159 unit rumah.

Pemerintah menyatakan impor beras Indonesia menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, impor beras mencapai 4,52 juta ton pada tahun 2024, naik dari 3 juta ton pada 2023 dan 429 ribu ton pada 2022. Di sisi lain, konsumsi beras nasional juga tinggi, yakni sebesar 31 juta ton pada tahun 2024 menurut Badan Pangan Nasional.

Namun, luas panen padi nasional justru mengalami penurunan. Pada tahun 2024, luas panen hanya mencapai 10,05 juta hektar, turun 167 ribu hektar dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian.

Sebagai respons terhadap situasi tersebut, pemerintah menetapkan target penciptaan dua juta hektar lahan baru untuk produksi pangan, khususnya beras. Program ini bertujuan menggantikan lahan pertanian yang hilang akibat alih fungsi serta meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri.

Tahap awal implementasi difokuskan di wilayah potensial seperti Merauke, Papua Selatan, yang memiliki cadangan lahan luas untuk pengembangan pertanian. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan perluasan lahan ke luar Jawa, lahan gambut yang dapat direhabilitasi, dan wilayah perbatasan untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Melalui program ini, pemerintah berharap dapat mewujudkan kemandirian pangan nasional, mengurangi risiko terhadap krisis pangan global, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai calon lumbung pangan dunia.

Harga Serap Gabah Rp6.500/Kg adalah kebijakan Pemerintah Indonesia yang menetapkan harga pembelian gabah kering panen (GKP) dari petani sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini merupakan bagian dari program prioritas Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Sebagai latar belakang, pemerintah menyatakan Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) yang tercatat sebesar 124,3 pada Desember 2024 menurut Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Namun, angka ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi kesejahteraan petani. Salah satu faktor utama penyebabnya adalah harga serap gabah yang sering kali anjlok di musim panen, bahkan bisa turun hingga Rp3.500 per kilogram.

Ketergantungan petani terhadap harga jual gabah menjadikan stabilisasi harga sebagai faktor penting dalam menjamin penghidupan yang layak bagi mereka. Tanpa intervensi pemerintah, harga gabah berpotensi dipermainkan oleh spekulan atau tengkulak, sehingga petani terus berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.

Melalui perubahan Peraturan Kepala Badan Pangan, mulai 15 Januari 2025, Perum Bulog diwajibkan menyerap gabah dari petani dengan kualitas kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10% dengan harga Rp6.500 per kilogram. Implementasi kebijakan ini berlangsung pada musim panen Februari 2025 dan ditargetkan dapat secara signifikan meningkatkan NTUP serta memperkuat cadangan pangan nasional yang dikelola oleh Bulog.

Kebijakan ini juga berperan dalam menjaga stabilitas harga beras di pasar, terutama selama masa panen raya. Dengan memastikan harga minimum, pemerintah melindungi petani dari anjloknya harga serta menghindari distorsi pasar akibat praktik spekulasi.

Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrem tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif.^[4]

Sekolah Rakyat akan diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025. Program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrem agar mendapatkan akses pendidikan berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi Sekolah Rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi, seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang lebih terarah. Fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.

Anggaran yang dialokasikan untuk setiap sekolah mencapai Rp100 miliar, mencakup pembangunan infrastruktur, operasional, serta kebutuhan siswa dan tenaga pendidik. Dengan investasi besar ini, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan standar pendidikan yang sama dengan sekolah unggulan lainnya.

Dengan kurikulum yang menggabungkan akademik dan keterampilan vokasi, Sekolah Rakyat menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing di dunia kerja dan keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan. Selain akademik, Sekolah Rakyat menekankan pendidikan karakter dan keterampilan hidup.

Siswa akan mendapatkan pelatihan soft skills seperti kepemimpinan, kerja tim, dan manajemen waktu. Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai universitas dan industri untuk memberikan pembinaan bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi atau memasuki dunia kerja setelah lulus.

Koperasi Merah Putih adalah salah satu program ekonomi kerakyatan yang diluncurkan pada masa awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memperkuat struktur ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi modern yang berbasis komunitas dan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Program ini difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, dan industri rumahan. Pemerintah mendorong pembentukan koperasi aktif di setiap desa dan kelurahan di Indonesia, dengan dukungan berupa dana bergulir, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi koperasi, serta kemitraan antara koperasi, BUMN, dan swasta.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi kemandirian nasional dan pemerataan ekonomi, dengan mengusung prinsip “dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.” Koperasi Merah Putih juga diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi nasional dalam menghadapi ketimpangan distribusi pendapatan dan dominasi ekonomi oleh segelintir kelompok besar.