Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia
Lambang Kementerian Pariwisata
Gambaran umum
Dibentuk	10 Juli 1959; 65 tahun lalu (1959-07-10)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata[1]
Bidang tugas	Pariwisata
Alokasi APBN	Masih tergabung dengan Kementertan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Rp1,7 triliun (2025)[2] Kementertan Pariwisata Rp1,48 triliun (2025) Rp603,8 miliar (Efisiensi) Rp876,2 (APBN 2025)[3]
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia
Susunan organisasi
Menteri Widiyanti Putri Wakil Menteri Ni Luh Puspa Sekretaris Kementerian Bayu Aji Inspektorat - Deputi Sumber Daya dan Kelembagaan Martini M. Paham Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Hariyanto Industri dan Investasi Rizki Handayani Mustafa Pemasaran Ni Made Ayu Marthini Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Vinsensius Jemadu Staf Ahli Reformasi Birokrasi dan Regulasi Raden Kurleni Ukar Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi Fransiskus Xaverius Teguh Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata - Manajemen Krisis Fadjar Hutomo Sinergi Kawasan Pariwisata -
Alamat
Kantor pusat	Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Situs web	kemenpar.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°10′45.221″S 106°49′17.713″E / 6.17922806°S 106.82158694°E / -6.17922806; 106.82158694 Gedung Sapta Pesona Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir Kota Jakarta Pusat 10110 Indonesia
Situs web
kemenpar.go.id

Kementerian Pariwisata Republik Indonesia (disingkat Kemenpar RI) adalah sebuah kementerian di lingkungan Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Kementerian Pariwisata dipimpin oleh seorang Menteri Pariwisata (Menpar) yang sejak tanggal 21 Oktober 2024 dijabat oleh Widiyanti Putri.

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (events);
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan kelembagaan, pengembangan destinasi dan infrastruktur, industri dan investasi, pemasaran, serta pengembangan penyelenggara kegiatan (events);
3. penyurusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional;
4. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
6. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Susunan organisasi Kementerian Pariwisata berdasarkan Permenpar No. 1 Tahun 2025 terdiri atas:^[4]

Pimpinan

• Menteri Pariwisata
• Wakil Menteri Pariwisata

Sekretariat

• Sekretariat Kementerian
  • Biro Umum dan Hukum
  • Biro Perencanaan dan Keuangan
  • Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
  • Biro Komunikasi
  • Biro Data dan Sistem Informasi

Deputi

• Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Industri
  • Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dan Pendidikan Vokasi
  • Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat
  • Asisten Deputi Hubungan Antar Lembaga Internasional
  • Asisten Deputi Manajemen Strategis

• Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Perancangan Destinasi Pariwisata
  • Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata
  • Asisten Deputi Pengembangan Produk Pariwisata
  • Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I (Sumatra dan Jawa)
  • Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua)

• Deputi Bidang Industri dan Investasi
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha
  • Asisten Deputi Manajemen Industri
  • Asisten Deputi Manajemen Investasi
  • Asisten Deputi Manajemen Usaha Pariwisata Berkelanjutan
  • Asisten Deputi Pengembangan Usaha dan Akses Permodalan

• Deputi Bidang Pemasaran
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata
  • Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Nusantara
  • Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara I (ASEAN, Asia Tengah, dan Asia Selatan)
  • Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara II (Asia Timur, Australia, dan Oseania)
  • Asisten Deputi Pemasaran Pariwisata Mancanegara III (Eropa, Timur Tengah, Amerika, dan Afrika)

• Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
  • Sekretariat Deputi
  • Asisten Deputi Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran
  • Asisten Deputi Event Daerah
  • Asisten Deputi Event Nasional
  • Asisten Deputi Event Internasional
  • Asisten Deputi Strategi Event

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi dan Regulasi
• Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi
• Staf Ahli Bidang Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata
• Staf Ahli Bidang Manajemen Krisis
• Staf Ahli Bidang Sinergi Kawasan Pariwisata

Inspektorat

• Inspektorat Kementerian

Berikut ini sejarah penamaan departemen atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pariwisata:

• Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (Depparpostel) (1983–1998)
• Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya (Depparsenibud) (1998–1999)
• Kantor Menteri Negara Pariwisata dan Kesenian (Kemenegparsen) (1999–2000)
• Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenegbudpar) (2001–2004)
• Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Depbudpar) (2000-2001, 2004–2009)
• Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) (2009–2011)
• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) (2011–2014, 2019–2024)^[5]
• Kementerian Pariwisata (2014–2019, 2024–sekarang)

• Pesona Indonesia, kampanye pariwisata Indonesia dari Kemenpar RI
• Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia

• 
  Lambang Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi (1983–1998)
• 
  Logo Departemen, Seni, & Budaya/ Kantor Menneg Pariwisata dan Kesenian (1998–2001)
• 
  Logo Kemenbudpar/ Kemenpar/ Kemenparekraf (2001–2014)
• 
  Logo Pesona Indonesia digunakan sebagai Logo Kementerian Pariwisata (2014–2020)
• 
  Lambang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2020–2024)
• 
  Lambang Kementerian Pariwisata (2024–sekarang)