Kabupaten Wajo

Kabupaten Wajo ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨓᨍᨚ
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Lontara Bugis	ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨓᨍᨚ
Bendungan Passeloreng
Lambang
Julukan:  Kabupaten Sutra Bumi Lamaddukelleng
Motto:  Maradeka Towajoe Ade'na Napopuang (Bugis) Orang Wajo Bebas Merdeka,Hanya Adat Yang Dijunjung/Diabdikan
Peta
Kabupaten Wajo ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨓᨍᨚ Peta Tampilkan peta Sulawesi Kabupaten Wajo ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨓᨍᨚ Kabupaten Wajo ᨀᨅᨘᨄᨈᨙ ᨓᨍᨚ (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 4°07′35″S 120°01′55″E / 4.1264°S 120.0319°E / -4.1264; 120.0319
Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Selatan
Hari jadi	29 Maret 1399
Ibu kota	Tempe
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 14 kecamatan[1] Kelurahan: 176 kelurahan[1] Desa: 46 desa[1]
Pemerintahan
• Bupati	Andi Rosman
• Wakil Bupati	Baso Rahmanuddin Makkaraka
• Sekretaris Daerah	Armayani
• Ketua DPRD	Andi Muhammad Alauddin Palaguna
Luas
• Total	2.506,19 km2 (96,765 sq mi)
Populasi  (2021)[2]
• Total	379.396
• Kepadatan	151,38/km2 (392,1/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 97,62% Hindu 0,36% Kristen 0,28% - Protestan 0,25% - Katolik 0,03% Budha 0,03%[2]
• IPM	69,62 (2021) Sedang [3]
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode pos	90911–90993[4]
Kode BPS	7313
Kode area telepon	0485
Kode ISO 3166	ID-SN
Pelat kendaraan	DW xxxx B*/L*/M*/N*/O*/P*
Kode Kemendagri	73.13
Kode SNI 7657:2023	SKG
APBD	Rp 1.468.270.000.000,00- (TA 2023)[5]
PAD	Rp 155.520.000.000,00- (TA 2023)[5]
DAU	Rp 703.565.659.000,00- (TA 2023)
DAK	Rp 127.300.312.000,00- (fisik, TA 2023) Rp 209.993.642.000,00- (nonfisik, TA 2023) Rp 337.293.954.000,00- (total, TA 2023)
Situs web	www.wajokab.go.id

Kabupaten Wajo (Bugis: ᨀᨅᨘᨄ‌ᨙᨈ ᨓᨍᨚ ) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sengkang yang secara administratif dalam wilayah Kecamatan Tempe. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 379.396 jiwa pada tahun 2021.

Wajo berarti bayangan atau bayang-bayang (wajo-wajo). Kata Wajo dipergunakan sebagai identitas masyarakat sekitar 605 tahun yang lalu yang menunjukkan kawasan merdeka dan berdaulat dari kerajaan-kerajaan besar pada saat itu.

Di bawah bayang-bayang (wajo-wajo, bahasa Bugis, artinya pohon bajo) diadakan kontrak sosial antara rakyat dan pemimpin adat dan bersepakat membentuk Kerajaan Wajo. Perjanjian itu diadakan di sebuah tempat yang bernama Tosora yang kemudian menjadi ibu kota kerajaan Wajo.

Ada versi lain tentang terbentuknya Wajo, yaitu kisah We Tadampali, seorang putri dari Kerajaan Luwu yang diasingkan karena menderita penyakit kusta. Dia dihanyutkan hingga masuk daerah Tosora. Kawasan itu kemudian disebut Majauleng, berasal dari kata maja (jelek/sakit) oli' (kulit). Konon kabarnya dia dijilati kerbau belang di tempat yang kemudian dikenal sebagai Sakkoli (sakke'=pulih; oli=kulit) sehingga dia sembuh.

Saat dia sembuh, beserta pengikutnya yang setia ia membangun masyarakat baru, hingga suatu saat datang seorang pangeran dari Bone (ada juga yang mengatakan Soppeng) yang beristirahat di dekat perkampungan We Tadampali. Singkat kata mereka kemudian menikah dan menurunkan raja-raja Wajo. Wajo adalah sebuah kerajaan yang tidak mengenal sistem to manurung sebagaimana kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan pada umumnya. Tipe Kerajaan Wajo bukanlah feodal murni, tetapi kerajaan elektif atau demokrasi terbatas.

Dalam sejarah perkembangan Kerajaan Wajo, kawasan ini mengalami masa keemasan pada zaman La Tadampare Puang Ri Maggalatung Arung Matowa, yaitu raja Wajo ke-6 pada abad ke-15. Islam diterima sebagai agama resmi pada tahun 1610 saat Arung Matowa Lasangkuru Patau Mula Jaji Sultan Abdurrahman memerintah. Hal itu terjadi setelah Gowa, Luwu dan Soppeng terlebih dahulu memeluk agama Islam.

Pada abad ke-16 dan 17 terjadi persaingan antara Kerajaan Makassar (Gowa Tallo) dengan Kerajaan Bugis (Bone, Wajo dan Soppeng) yang membentuk aliansi Tellumpoccoe untuk membendung ekspansi Gowa. Aliansi ini kemudian pecah saat Wajo berpihak ke Gowa dengan alasan Bone dan Soppeng berpihak ke Belanda. Saat Gowa dikalahkan oleh armada gabungan Bone, Soppeng, VOC dan Buton, Arung Matowa Wajo pada saat itu, La Tenri Lai To Sengngeng tidak ingin menandatangani Perjanjian Bungaya.

Akibatnya pertempuran dilanjutkan dengan drama pengepungan Wajo, tepatnya Benteng Tosora selama 3 bulan oleh armada gabungan Bone, di bawah pimpinan Arung Palakka.

Setelah Wajo ditaklukkan, tibalah Wajo pada titik nadirnya. Banyak orang Wajo yang merantau meninggalkan tanah kelahirannya karena tidak sudi dijajah.

Hingga saat datangnya La Maddukkelleng Arung Matowa Wajo, Arung Peneki, Arung Sengkang, Sultan Pasir, dialah yang memerdekakan Wajo sehingga mendapat gelar Petta Pamaradekangngi Wajo (Tuan yang memerdekakan Wajo).

Politik pasifikasi, yang dilancarkan Belanda. memaksa semua kerajaan di Sulawesi Selatan untuk tunduk. Dua sasaran utama Belanda, yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Saat itu Kerajaan Wajo bersekutu dengan Kerajaan Bone. Wajo mengirim pasukan yang dipimpin oleh Jenerala Cakunu dan La Mappa Daeng Jeppu untuk membantu Kerajaan Bone. Pasukan gabungan berbagai kerajaan sekutu Bone dan Bone akhirnya kalah. Belanda kemudian berperang melawan Ranreng Tuwa. Arung Matowa saat itu, Ishak Manggabarani dipaksa oleh Belanda untuk membayar Sebbu Kati yaitu denda perang dan menandatangani perjanjian pendek. Isi dari Perjanjian pendek tersebut (korte veklaring) adalah tunduknya kerajaan lokal (Kerajaan Wajo) pada pemerintah Belanda.

Belanda kemudian menjadikan Wajo sebagai onderafdeling dengan ibu kota Sengkang. Saat itu, terjadi pemindahan ibu kota dari Tosora ke Sengkang. onderafdeling Wajo (ibu kota Sengkang) bersama onderafdeling Bone (ibu kota Watampone) dan onderafdeling Soppeng (ibu kota Watangsoppeng) dibawahi oleh afdeling Bone (ibu kota Pompanua). Sedang afdeling Bone merupakan salah satu dari beberapa afdeling (Makassar, Gowa, Bonthain, Pare-pare, Palopo) yang dibawahi oleh Provinsi Groote Oost. Sedang Provinsi Groote Oost dibawahi oleh pemerintah Hindia Belanda. Adapun onderafdeling Wajo, membawahi 4 distrik yaitu, Distrik Majauleng, Distrik Sabbamparu, Distrik Takkalalla, dan Distrik Pitumpanua. Tiap Distrik membawahi Wanua.

Arung Matowa Wajo masih kontroversi, yaitu:

• Versi pertama, pemegang jabatan Arung Matowa adalah Andi Mangkona Datu Soppeng sebagai Arung Matowa Wajo ke-45, setelah dia terjadi kekosongan pemegang jabatan hingga Wajo melebur ke Republik Indonesia.
• Versi kedua hampir sama dengan yang pertama, tetapi Ranreng Bettempola sebagai legislatif mengambil alih jabatan Arung Matowa (jabatan eksekutif) hingga melebur ke Republik Indonesia.
• Versi ketiga, setelah lowongnya jabatan Arung Matowa maka Ranreng Tuwa (H.A. Ninnong) sempat dilantik menjadi pejabat Arung Matowa dan memerintah selama 40 hari sebelum kedaulatan Wajo diserahkan kepada Gubernur Sulawesi saat itu, yaitu Bapak Ratulangi.

Secara astronomis, Kabupaten Wajo terletak pada 3°39' - 4°16' Lintang Selatan dan 119°53' - 120°27' Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah hingga dataran rendah bergelombang dengan ketinggian wilayah 0-520 Mdpl. Hanya sebagian kecil yang berupa perbukitan di bagian utara. Bagian timur berupa dataran rendah dan pesisir Teluk Bone, termasuk pulau-pulau pasir di perairan Teluk Bone. Sedangkan bagian barat merupakan dataran aluvial Danau Tempe-Danau Sidenreng. Kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 2.506 km² yang merupakan 4,01% dari total luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.^[6][7]

Batas-batas wilayah Kabupaten Wajo adalah sebagai berikut:^[7]

Wilayah Kabupaten Wajo beriklim tropis (Am). Berdasarkan pemetaan oleh BMKG, wilayah Wajo memiliki pola curah hujan musiman tipe lokal. Hal tersebut disebabkan oleh wilayah ini yang mengalami musim penghujan pada periode April hingga Juli yang biasanya merupakan periode musim kemarau di sebagian besar daerah lainnya. Suhu udara di wilayah ini berkisar antara 22°–33°C dengan kelembapan relatif berkisar 60%–90%.

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Wajo adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Wajo,^[10] yaitu bahasa Bugis (khususnya dialek Wajo).^[11]

Potret	Pelaksana tugas Bupati		Mulai jabatan	Akhir jabatan	Masa	Ket.	Bupati Definitif
		Andi Batara Lifu (Penjabat)	21 Februari 2024	Petahana		[12]	Transisi

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Wajo dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014–2019	2019–2024
PKB	3	4
Gerindra	3	6
PDI-P	4	1
Golkar	7	4
NasDem	(baru) 2	4
PKS	2	3
PPP	7	3
PAN	4	7
Hanura	2	2
Demokrat	5	5
PBB	1	1
Jumlah Anggota	40	40
Jumlah Partai	11	11

Kabupaten Wajo terdiri dari 14 kecamatan, 48 kelurahan dan 142 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.504,06 km² dan jumlah penduduk sebesar 460.719 jiwa dengan sebaran penduduk 184 jiwa/km².^[13][14]

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Wajo, adalah sebagai berikut:

Kabupaten Wajo dulunya terdiri dari 10 kecamatan, akan tetapi sejak tahun 2000 terjadi pemekaran hingga saat ini terdapat 14 kecamatan.