Konstitusi Gambia
| Konstitusi Gambia | |
|---|---|
 | |
| Ikhtisar | |
| Yurisdiksi | Gambia |
| Penyusunan | 1965 |
| Tanggal berlaku | 1997 (revisi pasca kudeta) |
| Sistem | Republik presidensial kesatuan |
| Struktur pemerintahan | |
| Cabang | Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif |
| Lembaga legislatif | Unikameral (Majelis Nasional Gambia) |
| Lembaga eksekutif | Presiden |
| Lembaga kehakiman | Mahkamah Agung |
Konstitusi Gambia adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara di Republik Gambia. Konstitusi saat ini diadopsi pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada 16 Januari 1997, menggantikan konstitusi sebelumnya yang dibatalkan setelah kudeta militer tahun 1994.
Sejarah
Gambia menjadi negara merdeka dari kekuasaan kolonial Imperium Britania Raya pada tahun 1965 dan mengadopsi sebuah konstitusi. Konstitusi tersebut ditangguhkan akibat kudeta militer pada tahun 1994.[1] Konstitusi yang direvisi mulai berlaku pada Januari 1997 dan menandai kembalinya kendali pemerintahan kepada sipil secara resmi, meskipun pemimpin kudeta, Yahya Jammeh, tetap berkuasa sebagai Presiden selama 20 tahun berikutnya dan menjalankan kendali pribadi yang kuat secara de facto atas negara tersebut.[2]
Setelah pemilihan presiden tahun 2016, terjadi krisis konstitusional ketika Jammeh menolak hasil resmi pemilu dan menolak mundur.[3] Ia kemudian disingkirkan dari kekuasaan melalui intervensi militer oleh negara-negara anggota aliansi regional ECOWAS, yang memungkinkan presiden baru, Adama Barrow, untuk menjabat pada Januari 2017.
Referensi
- ^ "Gambia or The Gambia". The Houghton Mifflin Dictionary of Geography. Diakses tanggal 2025-07-06.
- ^ "Gambia, The: Independence to Present". Encyclopedia of African History. Diakses tanggal 2025-07-06.
- ^ "Gambia President Jammeh rejects outcome of Dec. 1 election". Reuters (dalam bahasa Inggris). 2016-12-09. Diakses tanggal 2022-10-22.
Pranala luar
- "Constitution of The Gambia". Judiciary of The Gambia (dalam bahasa Inggris).