Konstitusi Guinea

Konstitusi Guinea
Ikhtisar
Yurisdiksi	Guinea
Ratifikasi	19 April 2010
Tanggal berlaku	7 Mei 2010 (dibubarkan pada kudeta 2021, konstitusi baru sedang disusun)
Sistem	Republik presidensial kesatuan (saat ini di bawah junta militer)
Struktur pemerintahan
Cabang	Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif
Lembaga legislatif	Unikameral (Dewan Transisi)
Lembaga eksekutif	Presiden

Konstitusi Guinea adalah hukum dasar negara yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara Guinea. Konstitusi terakhir yang berlaku disahkan melalui referendum pada 19 April 2010 dan secara resmi diadopsi pada 7 Mei tahun yang sama.^[1] Namun, konstitusi ini dibubarkan pada 5 September 2021 setelah terjadinya kudeta militer yang menggulingkan Presiden Alpha Condé.^[2] Sejak saat itu, Guinea berada di bawah pemerintahan transisi militer yang dipimpin oleh Kolonel Mamady Doumbouya, dan sedang dalam proses menyusun konstitusi baru dengan referendum yang direncanakan pada 21 September 2025.^[3][4]

Guinea menjadi negara merdeka pada 2 Oktober 1958. Konstitusi pertama diberlakukan segera setelahnya dan disusun dengan tergesa-gesa. Sebuah komisi yang terdiri dari 15 orang menyusun rancangan konstitusi dalam waktu 10 hari, yang kemudian disetujui oleh majelis nasional yang baru pada 10 November 1958 setelah hanya dua jam pembahasan. Namun, selama pemerintahan diktator presiden pertama, Ahmed Sékou Touré, konstitusi tersebut sering diabaikan atau diubah sesuka hati.^[5][6]

Pada tahun 1982, setelah menghadapi tekanan dari dalam negeri maupun internasional, Guinea mengadopsi konstitusi baru yang memuat perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.^[6] Setelah kematian Touré pada tahun 1984, pemerintahannya digulingkan melalui kudeta militer. Sebuah referendum konstitusi lainnya diadakan pada 23 Desember 1990 dan disetujui oleh 98,7% pemilih, membuka jalan bagi konstitusi ketiga.^[7]

Referendum tahun 2001, yang diboikot oleh pihak oposisi, mengubah konstitusi tersebut dengan menghapus batas masa jabatan presiden dan memperpanjang masa jabatan dari lima tahun menjadi tujuh tahun. Para pengkritik menuduh Presiden Lansana Conté saat itu berusaha tetap berkuasa lebih lama. Ketika Conté meninggal pada tahun 2008, Kapten Moussa Dadis Camara merebut kekuasaan melalui kudeta militer, tetapi ia tertembak di kepala pada Desember 2010. Ia kemudian meninggalkan negara untuk menjalani perawatan medis dan pemulihan. Setelah itu, ia setuju untuk tidak kembali, dan Guinea kembali berada di bawah pemerintahan sipil.^[8]

Konstitusi keempat disetujui melalui referendum pada 19 April 2010 dan secara resmi diadopsi pada 7 Mei.^[9]

Setelah kudeta militer di Guinea tahun 2021, pihak militer mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan konstitusi.^[10] Sebuah rancangan konstitusi baru dirilis pada Juni 2025 dan akan diajukan untuk disetujui dalam referendum yang dijadwalkan pada 21 September 2025.^[3][4]

• "Constitutions Guinéennes - Cour Suprême de la République de Guinée". coursupreme.org.gn (dalam bahasa Prancis).
• Teks Konstitusi 1958 (dalam bahasa Prancis)
• Teks Konstitusi 1990 (revisi 2003) (dalam bahasa Prancis)
• Teks Konstitusi 2010 (dalam bahasa Prancis)
• Teks Konstitusi 2010, diterjemahkan ke bahasa Inggris