Konstitusi Guinea Khatulistiwa
| Konstitusi Guinea Khatulistiwa | |
|---|---|
 | |
| Ikhtisar | |
| Yurisdiksi | Guinea Khatulistiwa |
| Tanggal berlaku | 1991 |
| Sistem | Republik presidensial kesatuan |
| Struktur pemerintahan | |
| Cabang | Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif |
| Lembaga legislatif | Parlemen bikameral Senat (majelis tinggi) Kamar Deputi (majelis rendah) |
| Lembaga eksekutif | Presiden |
Konstitusi Guinea Khatulistiwa adalah hukum dasar tertinggi negara yang mengatur struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara Guinea Khatulistiwa. Konstitusi saat ini merupakan hasil referendum besar dari konstitusi tahun 1982 yang dilakukan pada tahun 1991. Konstitusi ini telah beberapa kali mengalami amendemen lain, termasuk pada 1995 dan 2011.[1][2]
Sejarah
Guinea Khatulistiwa mengadopsi konstitusi pertamanya pada tahun 1968 saat merdeka dari Spanyol, yang menetapkan negara sebagai republik dengan sistem presidensial.[3] Konstitusi ini memberi kekuasaan besar kepada Presiden Francisco Macías Nguema dan tidak mampu mencegah berkembangnya rezim otoriter.[4] Pada Juli 1973, ia mengesahkan konstitusi baru yang menetapkannya sebagai presiden seumur hidup.[5]
Setelah kudeta militer pada tahun 1979 yang menggulingkan Macías, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo mengambil alih kekuasaan[6] dan menyusun konstitusi baru yang disahkan melalui referendum pada 15 Agustus 1982.[7] Meskipun konstitusi menunjukkan demokrasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, namun konstitusi juga memberikan kekuasaan sepihak kepada presiden atas hal-hal seperti posisi kabinet dan hak untuk memerintah dengan dekrit , yang menjadikan Obiang sebagai pemimpin non-kerajaan yang paling lama berkuasa di dunia.[8][9]
Pada tahun 1991, dilakukan amendemen melalui referendum untuk melegalkan sistem multipartai dan memperkenalkan unsur-unsur demokrasi prosedural,[10] disusul oleh revisi tambahan pada tahun 1995.[1] Referendum tahun 2011 menghasilkan perubahan besar, termasuk pembatasan masa jabatan presiden menjadi dua periode tujuh tahun, pembentukan Senat sebagai kamar legislatif kedua, dan penciptaan jabatan Wakil Presiden.[11] Meski secara tekstual mengalami reformasi, konstitusi tetap mempertahankan dominasi eksekutif yang kuat di bawah presiden.
Referensi
- ^ a b Text of the Constitution
- ^ Tristan McConnell Slippery constitutional changes in Equatorial Guinea Global Post
- ^ "Guinea Equatorial voto su constitucion". ABC. ABC. 13 August 1968. Diarsipkan dari asli tanggal 12 March 2016. Diakses tanggal 27 November 2021.
- ^ "Decreto Número 115 -1971 (Guinea Ecuatorial)". Wikisource.org. Diakses tanggal 27 November 2021.
- ^ "29 July 1973 Constitutional Referendum". africanelections. Diakses tanggal 24 December 2021.
- ^ Chin, John J.; Wright, Joseph; Carter, David B. (2022-12-13). Historical Dictionary of Modern Coups d'état: 2 volumes (dalam bahasa Inggris). Bloomsbury Publishing PLC. ISBN 978-1-5381-2068-2.
- ^ "Elections in Equatorial Guinea". africanelections.tripod.com. Diakses tanggal 2022-09-20.
- ^ "Equatorial Guinea's President Obiang wins re-election". Reuters (dalam bahasa Inggris). 2016-04-28. Diakses tanggal 2022-09-20.
- ^ AfricaNews (2017-07-07). "Equatorial Guinea's potential life president: Who is Teodoro Obiang Nguema?". Africanews (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-09-20.
- ^ Elections in Equatorial Guinea African Elections Database
- ^ "Equatorial Guinea: Vote Discredited by Irregularities". hrw.org. Human Rights Watch. 15 November 2011. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 24 November 2016. Diakses tanggal 24 November 2016.