Korupsi di Namibia

Korupsi di Namibia terjadi sejak era pra-kolonial hingga masa kini.^[1][2][3] Negara kolonial Jerman dan kemudian Afrika Selatan mengeksploitasi sumber daya Namibia, sehingga menumbuhkan budaya korupsi. Korupsi dilembagakan melalui kebijakan apartheid, yang lebih memihak pada kelompok minoritas kulit putih.^[3][4] Setelah kemerdekaan pada tahun 1990, masalah korupsi dan penipuan tetap berlanjut, dengan kasus-kasus yang melibatkan penyalahgunaan dana dan sumber daya negara, penyuapan serta korupsi dalam pengadaan dan kontrak pemerintah, serta penggelapan dana yang seharusnya digunakan untuk program sosial dan proyek pembangunan.^[5]

Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 dari Transparency International, Namibia memperoleh skor 49 pada skala 0 ("sangat korup") hingga 100 ("sangat bersih"). Berdasarkan peringkat skor, Namibia menempati posisi ke-59 dari 180 negara dalam indeks tersebut, di mana negara yang menempati peringkat pertama dipersepsikan memiliki sektor publik yang paling jujur.^[6] Sebagai perbandingan regional, rata-rata skor di antara negara-negara Sub-Sahara Afrika adalah 33. Skor tertinggi di kawasan Sub-Sahara Afrika adalah 72, sementara skor terendah adalah 8.^[7] Untuk perbandingan global, skor tertinggi adalah 90 (peringkat 1), rata-rata skor dunia adalah 43, dan skor terendah adalah 8 (peringkat 180).^[8]

Perubahan politik di Namibia telah mendorong pembentukan Komisi Anti-Korupsi dan Pusat Intelijen Keuangan, pengesahan Peraturan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, ratifikasi konvensi internasional melawan korupsi dan pencucian uang, serta pelaksanaan berbagai langkah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan institusi publik.

Meskipun Namibia telah mencapai kemajuan signifikan dalam memerangi korupsi dan pencucian uang, upaya berkelanjutan masih diperlukan untuk menghadapi perkembangan bentuk kejahatan tersebut.^[9]