Korupsi di Republik Demokratik Kongo

Korupsi di Republik Demokratik Kongo tersebar luas di semua tingkat pemerintahan, mulai dari suap kecil yang melibatkan birokrat lokal hingga penggelapan dana publik dalam skala besar oleh elit politik. Indeks Persepsi Korupsi dari Transparency International, yang mengukur seberapa efektif suatu negara dipersepsikan dalam mengendalikan korupsi sektor publik, secara konsisten menempatkan Republik Demokratik Kongo di dekat posisi terbawah. Profil negara RDK dari BBC menyebut sejarah terkininya sebagai "sebuah kisah perang saudara dan korupsi". Laporan Transparency International tahun 2024 menggambarkan RDK sebagai negara kedelapan paling korup di Afrika.^[1][2] Presiden Joseph Kabila membentuk Komisi Penindakan Kejahatan Ekonomi saat ia naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2001.^[3]

Mobutu Sese Seko memerintah Zaire dari tahun 1965 hingga 1997, menjarah kekayaan negaranya untuk kepentingan pribadi hingga para pengkritiknya menciptakan istilah “kleptokrasi”. Setelah Kongo merdeka dari Belgia pada tahun 1960, Seko diangkat menjadi Sekretaris Negara oleh Patrice Lumumba, yang terpilih sebagai perdana menteri pertama negara itu. Perseteruan politik mendorong Seko melancarkan dua kudeta, yang kedua mengantarkannya menjadi pemimpin Kongo pada tahun 1965. Mobutu sendiri mengklaim bahwa ia memegang kekuasaan mutlak selama lima tahun untuk meredam oposisi terhadap pemerintahannya dan “memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh para politisi”.^[4]

Kasus korupsi besar di Kongo mulai mencuat selama rezimnya yang berlangsung hingga 1997. Untuk membangun dan mempertahankan cengkeramannya atas kekuasaan, ia menciptakan sistem suap dan patronase. Dana dan sumber daya negara digunakan untuk membeli kesetiaan pejabat militer, politisi, dan kalangan elite Kongo.^[5] Rezimnya juga dikenal menyelewengkan bantuan luar negeri yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan ke dalam rekening pribadinya. Dukungan internasional yang dipicu oleh sikap anti-komunisnya selama Perang Dingin memungkinkan ia bertahan lama di tampuk kekuasaan.^[6]

Laurent Kabila memimpin kelompok pemberontak melawan Mobutu dan dengan cepat mengambil alih kekuasaan setelah Mobutu digulingkan.^[7] Pada masa ini, Kabila mengeluarkan pernyataan yang menetapkan dirinya sebagai presiden dengan kekuasaan hampir mutlak dalam pemerintahan.^[8] Karena mendapat dukungan rakyat atas keberhasilannya menggulingkan Mobutu, ia awalnya tidak banyak menghadapi penolakan dari publik. Namun, tujuan Kabila dan pemerintahannya terhadap rezim baru dikatakan tidak jelas dan samar.^[9]

Ia menolak penyelenggaraan pemilu segera karena khawatir negara akan kembali ke Mobutuisme, dan terus menunda pemilu yang telah dijanjikan.^[8] Konstitusi tidak diubah, dan ia bersama para sekutunya mengeksploitasi sumber daya untuk keuntungan pribadi.^[10] Laurent Kabila memimpin rezim yang mempertahankan korupsi melalui sistem klientelisme dengan menunjuk para pendukungnya sebagai anggota kabinet.^[11] Di bawah rezim Kabila, Republik Demokratik Kongo gagal keluar dari status "negara yang runtuh" seperti saat Mobutu berkuasa.^[12]

Transparency International menulis pada tahun 2024 bahwa Inspektorat Jenderal Keuangan (IGF) dalam pemerintahan Presiden Félix Tshisekedi telah memimpin upaya pemberantasan korupsi yang ditingkatkan oleh presiden selama lima tahun terakhir.^[13]

Pada Juni 2020, pengadilan menyatakan Kepala Staf Presiden Tshisekedi sendiri, Vital Kamerhe, bersalah atas korupsi. Ia dijatuhi hukuman 20 tahun kerja paksa setelah didakwa menggelapkan hampir $50 juta dana publik. Ia merupakan tokoh paling berprofil tinggi yang pernah dihukum karena korupsi di Republik Demokratik Kongo.^[14] Namun, Kamerhe sudah dibebaskan pada Desember 2021.^[15]

Pada November 2021, penyelidikan yudisial terhadap mantan presiden Joseph Kabila dan para sekutunya dibuka di Kinshasa setelah terungkap dugaan penggelapan dana sebesar $138 juta.^[16]

Korupsi di Republik Demokratik Kongo tetap merajalela sebagaimana pada masa rezim Mobutu. Praktik korupsi berlangsung di seluruh tingkat masyarakat, mencakup suap kecil, korupsi berskala besar, serta aliran keuangan gelap. Meskipun terdapat kerangka kerja antikorupsi, pelaksanaannya terhambat oleh lemahnya penegakan hukum, kurangnya kemauan politik, keterbatasan transparansi, serta kepentingan elit yang mengakar dan budaya impunitas yang telah mengakar kuat.^[17]

Situasi ini berkontribusi langsung terhadap keterbelakangan pembangunan nasional, dengan dampak paling besar dirasakan oleh penduduk Kongo, yang menghadapi tingkat kemiskinan dan kekurangan yang sangat tinggi. Menurut data dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), sekitar seperempat populasi negara tersebut—diperkirakan mencapai 25,6 juta orang—mengalami kelaparan akut. FAO memperkirakan kondisi ini akan terus berlangsung hingga tahun 2025 apabila tidak segera diatasi melalui intervensi kebijakan yang efektif.^[18]

Di samping itu, kapasitas pemerintah untuk menyediakan layanan dasar publik tetap sangat terbatas. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, air bersih, listrik, serta sistem hukum dan ketertiban umum masih jauh dari memadai, mencerminkan kegagalan institusional yang sistemik dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya.^[18]