Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, disingkat APEKSI (dalam bahasa Inggris, Association of Indonesia Municipalities) adalah perwakilan seluruh 98 kota di Indonesia yang bertujuan untuk memberdayakan dan mempromosikan otonomi kota, pembangunan berkelanjutan, dan pengembangan kota pintar atau smart city.

• APEKSI berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola untuk menumbuhkan kota-kota yang sejahtera dan inklusif dengan memfasilitasi kolaborasi dan berbagi pengetahuan.
• APEKSI mendukung kebijakan peraturan dan berupaya mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi kota-kota dan penduduk di Indonesia.

Organisasi ini berdiri pada 25 Mei 2000. Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan Keputusan No. 16 Tahun 2000 mengenai Panduan Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Pemilihan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota DPOD. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 16 Tahun 2000 disusun untuk mengembangkan Asosiasi Pemerintah Kota, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan Asosiasi Pemerintah Provinsi yang benar-benar mandiri dan akan terwakili di DPOD.

Sejalan dengan kebijakan baru mengenai otonomi daerah, anggota Badan Kerja Sama Antar Kota Seluruh Indonesia (BKS-AKSI) yang saat itu bernaung di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta, tanggal 24 Mei 2000 dan sepakat untuk membubarkan BKS-AKSI.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T.
Wali Kota Surabaya
Masa jabatan	2025-2030
Dibentuk	25 Mei 2000; 25 tahun lalu (2000-05-25)
Situs web	apeksi.id

Pada tanggal 25 Mei 2000, Pertemuan Nasional Wali kota Seluruh Indonesia di Jakarta membentuk "Panitia Kerja Wali Kota" untuk mempertimbangkan dan membuat rekomendasi tentang pembentukan "Asosiasi kota-kota" yang akhirnya diberi nama Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) atau Association of Indonesia Municipalities. Apeksi merupakan wadah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota yang bertujuan untuk membantu anggotanya mempercepat pelaksanaan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi kerjasama antar-Pemerintah Daerah. Selain tujuan di atas, Apeksi juga bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan anggota dalam Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) guna diabadikan bagi akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui demokrasi, peran serta masyarakat, keadilan, dan pemerataan yang memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Panitia ini mengadakan rapat secara formal pada tanggal 13-14 Juni 2000 dan menyusun proposal yang diserahkan pada pertemuan para wali kota yang telah diselenggarakan pada akhir Juni 2000.

Musyawarah Nasional (Munas) I Apeksi, tanggal 22-23 Juni 2000 di Surabaya, merampungkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Apeksi. Dewan Pengurus dan Direktur Eksekutif pun dipilih. Wali kota Surabaya H. Sunarto Sumoprawiro terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi dan menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Daerah yang duduk di DPOD. Munas juga menyepakati beberapa hal, termasuk di dalamnya besaran iuran dan Program Kerja Apeksi Tahun 2000-2004.

Sejalan dengan perjalanan waktu, Apeksi mengalami beberapa perubahan, di antaranya adalah jumlah kota anggota dan kepengurusan. Saat ini Apeksi beranggotakan 98 pemerintah kota. Selain itu, melalui Munas ke II di Kota Surabaya menetapkan Wali kota Tarakan, dr. H. Jusuf Serang Kasim sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2004-2008. Kemudian Munas III Apeksi pada tanggal 22-24 Juli 2008 di Kota Surakarta telah memutuskan terbentuknya Susunan Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012. Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2008-2012 dijabat oleh Wali kota Palembang, Ir. H. Eddy Santana Putra, MT. Selanjutnya Munas IV pada tanggal 30 Mei - 02 Juni 2012 di Kota Manado mengukuhkan Wali kota Manado, Dr. Ir. G.S. Vicky Lumentut, SH., MSi., DEA sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2012-2016. Munas V APEKSI tanggal 26-28 Juli 2016 di Kota Jambi mengukuhkan Wali kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, SH., MH. sebagai Ketua Dewan Pengurus APEKSI periode 2016-2020. Pada Munas VI Apeksi pada tanggal 11 Februari di Jakarta Wali Kota Bogor, Dr. H. Bima Arya Sugiarto dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2021-2024. Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang mengangkat tema, Konsistensi Di Masa Transisi dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada diselenggarakan pada 15 Desember 2023 terpilih Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2023-2025 yang dikukuhkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si. Pada Musyawarah Nasional VII yang mengangkat tema, Dari APEKSI Untuk Negeri pada 6-10 Mei 2025 kembali terpilih Wali Kota Surabaya Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T. sebagai Ketua Dewan Pengurus Periode 2025-2030 yang dikukuhkan oleh Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si., Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Apeksi telah mengambil peran yang besar dalam upaya membantu kota anggota. Kota-kota kini memiliki kesempatan untuk mengawali pembentukan Asosiasi di tingkat nasional yang benar-benar demokratis otonom. Organisasi Apeksi dari sejak dini dirancang untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar diperlukan kota-kota (anggota). Dalam rangka membantu maksud tersebut, bentuk organisasi dan gagasan mengenai peran dan lingkup kegiatan-kegiatan yang mungkin diemban Apeksi dapat pula disusun berdasarkan pengalaman Asosiasi Pemerintah Daerah yang sudah terbentuk dan terbukti sukses di tingkat internasional.

Daftar Ketua Dewan Pengurus APEKSI

No.	Foto	Nama	Mulai	Akhir	Keterangan
1		Soenarto Soemoprawiro	2000	2002
2		Jusuf Serang Kasim	2002	2008	Menggantikan Soenarto Soemoprawiro tahun 2002 dan terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus pada Munas II APEKSI 2004
3		Eddy Santana Putra	2008	2012
4		Vicky Lumentut	2012	2016
5		Airin Rachmi Diany	2016	2021
6		Bima Arya Sugiarto	2021	2024	Munaslub 2023 dilaksanakan untuk keberlanjutan kepengurusan dengan berakhirnya masa jabatan sesuai Undang-Undang terkait Pilkada
7		Eri Cahyadi	2023	2025
			2025	2030

Pengurus:

1. Ketua Dewan Pengurus: Dr. Eri Cahyadi, S.T., M.T./Wali kota Surabaya
2. Wakil Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi: Eva Dwiana, S.E./Wali kota Bandar Lampung
3. Wakil Ketua Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Ika Puspitasati, S.E./Wali kota Mojokerto
4. Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya: I Gusti Ngurah Jaya Negara, S.E./Wali kota Denpasar
5. Wakil Ketua Bidang Kerjasama: Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E./Wali kota Pekalongan
6. Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi: M Ramlan Nurmatias, S.H./Wali kota Bukittinggi
7. Wakil Ketua Bidang Informasi: dr. Khairul, M.Kes./Wali kota Tarakan
8. Wakil Ketua Bidang Inklusi dan Hak Asasi Manusia: Dr. M. Tauhid Soleman, M.Si./Wali kota Ternate
9. Wakil Ketua Bidang Ekonomi & Keuangan: Munafri Arifuddin, S.H./Wali kota Makassar
10. Wakil Ketua Bidang Akselesari Kota Cerdas: Respati A Ardianto, S.H., M.Kn./Wali kota Surakarta
11. Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim: Illiza Sa'aduddin Djamal, S.E./Wali kota Banda Aceh
12. Sekretaris Dewan Pengurus: Alwis Rustam, M.A. (International Development)/Direktur Eksekutif
13. Bendahara Dewan Pengurus: dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG./Wali kota Bontang

Pengawas:

1. Ketua Dewan Pengawas: Tjhai Chui Mie, S.H., M.H./Wali kota Singkawang
2. Anggota Dewan Pengawas: Dr. Drs. Maidi, S.H., M.M., M.Pd./Wali kota Magelang
3. Anggota Dewan Pengawas: Andrei Angouw, S.E./Wali kota Manado

Keaggotaan APEKSI dibagi menjadi 6 Komisariat Wilayan berdasarkan letak geografis di Indonesia dan masing-masing dipimpin oleh Ketua.

1. Komisariat Wilayah I: Rico Tri Putra Bayu Waas/Wali kota Medan
2. Komisariat Wilayah II: Dr. dr. Maulana, M.K.M./Wali kota Jambi
3. Komisariat Wilayah III: M Farhan, S.E./Wali kota Bandung
4. Komisariat Wilayah IV: Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M./Wali kota Malang
5. Komisariat Wilayah V: Ir, Edi Rusdi Kamtono, M.M., M.T./Wali kota Pontianak
6. Komisariat Wilayah VI: dr. Siska Karina Imran, SKM./Wali kota Kendari

Komponen dan Program Apeksi sesuai amanat Musyawarah Nasional VII Tahun 2025 di Kota Surabaya:

1. Advokasi Kebijakan
2. Pembangunan Berkelanjutan
3. Peningkatan Kapasitas
4. Kelembagaan dan Kemitraan
5. Progran Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan
6. Komunikasi Strategis

Kenggotaan APEKSI terbagi menjadi 6 Komisariat Wilayah (Komwil) sesuai letak geografis. Berikut 98 kota-kota anggota di Indonesia, dengan 93 kota otonom dan 5 kota administratif Daerah Khusus Jakarta.

Komwil I (24 kota)

1. Kota Sabang
2. Kota Banda Aceh
3. Kota Lhokseumawe
4. Kota Langsa
5. Kota Subulussalam
6. Kota Medan
7. Kota Pematang Siantar
8. Kota Sibolga
9. Kota Tanjung Balai
10. Kota Binjai
11. Kota Tebing Tinggi
12. Kota Padangsidimpuan
13. Kota Gunungsitoli
14. Kota Padang
15. Kota Solok
16. Kota Sawahlunto
17. Kota Padang Panjang
18. Kota Bukitinggi
19. Kota Payakumbuh
20. Kota Pariaman
21. Kota Pekanbaru
22. Kota Dumai
23. Kota Tanjungpinang
24. Kota Batam

Komwil II (10 Kota)

1. Kota Jambi
2. Kota Sungai Penuh
3. Kota Bengkulu
4. Kota Pangkalpinang
5. Kota Palembang
6. Kota Lubuk Linggau
7. Kota Prabumulih
8. Kota Pagar Alam
9. Kota Bandar Lampung
10. Kota Metro

Komwil III (25 Kota)

1. Kota Serang
2. Kota Cilegon
3. Kota Tangerang
4. Kota Tangerang Selatan
5. Kota Jakarta Pusat
6. Kota Jakarta Utara
7. Kota Jakarta Barat
8. Kota Jakarta Selatan
9. Kota Jakarta Timur
10. Kota Bekasi
11. Kota Depok
12. Kota Bogor
13. Kota Sukabumi
14. Kota Bandung
15. Kota Cimahi
16. Kota Tasikmalaya
17. Kota Banjar
18. Kota Cirebon
19. Kota Tegal
20. Kota Pekalongan
21. Kota Semarang
22. Kota Salatiga
23. Kota Magelang
24. Kota Surakarta
25. Kota Yogyakarta

Komwil IV (13 Kota)

1. Kota Madiun
2. Kota Kediri
3. Kota Blitar
4. Kota Surabaya
5. Kota Mojokerto
6. Kota Probolinggo
7. Kota Malang
8. Kota Batu
9. Kota Pasuruan
10. Kota Denpasar
11. Kota Mataram
12. Kota Bima
13. Kota Kupang

Komwil V (9 Kota)

1. Kota Singkawang
2. Kota Pontianak
3. Kota Palangkaraya
4. Kota Banjarbaru
5. Kota Banjarmasin
6. Kota Balikpapan
7. Kota Samarinda
8. Kota Bontang
9. Kota Tarakan

Komwil VI (17 Kota)

1. Kota Makassar
2. Kota Parepare
3. Kota Palopo
4. Kota Palu
5. Kota Gorontalo
6. Kota Manado
7. Kota Tomohon
8. Kota Bitung
9. Kota Kotamobagu
10. Kota Baubau
11. Kota Kendari
12. Kota Ternate
13. Kota Tidore Kepulauan
14. Kota Ambon
15. Kota Tual
16. Kota Sorong
17. Kota Jayapura

1. Kota Ambon
2. Kota Balikpapan
3. Kota Banda Aceh
4. Kota Bandar Lampung
5. Kota Bandung
6. Kota Banjar
7. Kota Banjarbaru
8. Kota Banjarmasin
9. Kota Batam
10. Kota Batu
11. Kota Baubau
12. Kota Bekasi
13. Kota Bengkulu
14. Kota Bima
15. Kota Binjai
16. Kota Bitung
17. Kota Blitar
18. Kota Bogor
19. Kota Bontang
20. Kota Bukittinggi
21. Kota Cilegon
22. Kota Cimahi
23. Kota Cirebon
24. Kota Denpasar
25. Kota Depok
26. Kota Dumai
27. Kota Gorontalo
28. Kota Gunungsitoli
29. Kota Jakarta Barat
30. Kota Jakarta Pusat
31. Kota Jakarta Selatan
32. Kota Jakarta Timur
33. Kota Jakarta Utara
34. Kota Jambi
35. Kota Jayapura
36. Kota Kediri
37. Kota Kendari
38. Kota Kotamobagu
39. Kota Kupang
40. Kota Langsa
41. Kota Lhokseumawe
42. Kota Lubuk Linggau
43. Kota Madiun
44. Kota Magelang
45. Kota Makassar
46. Kota Malang
47. Kota Manado
48. Kota Mataram
49. Kota Medan
50. Kota Metro
51. Kota Mojokerto
52. Kota Padang
53. Kota Padang Panjang
54. Kota Padangsidimpuan
55. Kota Pagaralam
56. Kota Palangka Raya
57. Kota Palembang
58. Kota Palopo
59. Kota Palu
60. Kota Pangkalpinang
61. Kota Parepare
62. Kota Pariaman
63. Kota Pasuruan
64. Kota Payakumbuh
65. Kota Pekalongan
66. Kota Pekanbaru
67. Kota Pematang Siantar
68. Kota Pontianak
69. Kota Prabumulih
70. Kota Probolinggo
71. Kota Sabang
72. Kota Salatiga
73. Kota Samarinda
74. Kota Sawahlunto
75. Kota Semarang
76. Kota Serang
77. Kota Sibolga
78. Kota Singkawang
79. Kota Solok
80. Kota Sorong
81. Kota Subulussalam
82. Kota Sukabumi
83. Kota Sungaipenuh
84. Kota Surabaya
85. Kota Surakarta
86. Kota Tangerang
87. Kota Tangerang Selatan
88. Kota Tanjungbalai
89. Kota Tanjungpinang
90. Kota Tarakan
91. Kota Tasikmalaya
92. Kota Tebing Tinggi
93. Kota Tegal
94. Kota Ternate
95. Kota Tidore Kepulauan
96. Kota Tomohon
97. Kota Tual
98. Kota Yogyakarta

Rasuna Office Park III Unit WO. 06-09

Jl. Taman Rasuna Selatan

Kompleks Rasuna Epicentrum

Jakarta 12960 - Indonesia

Telepon: +62 (21) 2947 5423

email: [email protected]

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
• Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 Tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
• Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintahan Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pemerintah Daerah
• Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
• Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
• Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
• Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
• Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia
• Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indesia

• Instagram
• Linkedin
• X (Twitter)
• Facebook
• Youtube APEKSI Official
• Website Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
• Website Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia
• Website Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia