Referendum kemerdekaan Timor Leste 1999

Konsultasi rakyat Timor Leste 1999
Konsultasi rakyat Timor Leste 1999
Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Hasil

Referendum kemerdekaan diadakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999, yang diselenggarakan oleh Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur. Asal usul referendum bersamaan dengan permintaan yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, B.J. Habibie ke Sekretaris Jenderal PBB, Kofi Annan pada 27 Januari Tahun 1999, bagi PBB untuk mengadakan referendum, di mana provinsi di Indonesia akan diberikan pilihan lebih besar otonomi dalam Indonesia atau merdeka.

Latar belakang

Pada bulan-bulan sebelumnya, Presiden Habibie telah membuat berbagai pernyataan publik di mana ia menyebutkan bahwa biaya mempertahankan subsidi moneter untuk mendukung provinsi tidak diimbangi oleh manfaat terukur bagi Indonesia. Karena analisis untung-rugi yang tidak menguntungkan ini, keputusan yang paling rasional adalah untuk provinsi yang bukan bagian dari batas asli sejak kemerdekaan 1945 di Indonesia, untuk diberikan pilihan demokratis apakah mereka ingin tetap berada di Indonesia atau tidak. Pilihan ini juga sejalan dengan program demokratisasi umum Habibie setelah era Presiden Soeharto.^[1]

Sebagai langkah tindak lanjut atas permintaan Habibie, PBB menyelenggarakan pertemuan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Portugis (sebagai otoritas kolonial sebelumnya atas Timor Timur).^[2] Pada tanggal 5 Mei 1999, pembicaraan ini menghasilkan “Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugis tentang Masalah Timor Timur” yang menjabarkan rincian dari referendum yang diminta. Referendum harus diadakan untuk menentukan apakah Timor Timur akan tetap menjadi bagian dari Indonesia, sebagai Daerah Otonomi Khusus, atau terpisah dari Indonesia.^[3] Referendum itu diorganisir dan dipantau oleh United Nations Mission in East Timor (UNAMET) atau Misi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Timur.

Sebanyak 451.792 orang terdaftar untuk memilih pada referendum tersebut.^[4] Namun, jumlah surat suara yang masuk dalam referendum tersebut hanya 446.953 suara. Jumlah suara sah 438.968 atau 98,2% dan jumlah suara tidak sah sebanyak 7.985 atau 1,8%.^[5]^[6]

Adapun hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 78,50% suara di antaranya menginginkan kemerdekaan dan 21,50% sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hasil suara tersebut, maka Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Referendum ini mengubah Timor Timur menjadi negara Timor Leste.^[7]

Usulan otonomi khusus

Kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Portugal termasuk "Kerangka Konstitusi untuk otonomi khusus bagi Timor Timur" sebagai sebuah aneksasi. Kerangka ini akan membentuk "Daerah Otonomi Khusus Timor Timur" (DOK Timor Timur) dalam negara kesatuan Republik Indonesia.^[8]

Lembaga-lembaga Daerah Otonomi Khusus Timor-Timur akan mencakup cabang eksekutif yang terdiri dari seorang gubernur (dipilih oleh dewan legislatif) dan dewan penasehat, cabang legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, peradilan independen termasuk Pengadilan negeri, Pengadilan banding, Pengadilan banding akhir dan Kantor jaksa penuntut umum, dan kepolisian daerah.^{[butuh rujukan]}

Pemerintah Indonesia tetap memegang kendali atas pertahanan, hukum ketenagakerjaan, kebijakan ekonomi dan fiskal serta hubungan luar negeri, sementara hukum Indonesia akan memiliki kesinambungan di wilayah itu. Pemerintah otonom akan memiliki kompetensi atas semua hal yang tidak disediakan untuk Pemerintah Indonesia, termasuk hak untuk mengadopsi lambang sebagai simbol identitas. Pemerintah otonom dapat menunjuk orang-orang sebagai "identitas Timor" dan dapat membatasi hak kepemilikan tanah bagi orang-orang tanpa identitas ini. Kode sipil tradisional juga bisa diadopsi. DOK Timor Timur dapat mengadakan perjanjian dengan pemerintah kota dan pemerintah daerah untuk tujuan ekonomi, budaya dan pendidikan. DOK Timor Timur akan berhak berpartisipasi dalam organisasi budaya dan olahraga di mana entitas non-negara lain berpartisipasi.^{[butuh rujukan]}

Surat suara dan logo

Logo di surat suara yang berarti pemilih menerima usulan otonomi khusus.
Logo di surat suara yang berarti pemilih menolak usulan otonomi khusus dan memilih kemerdekaan Timor Timur.
Surat suara.
Pejabat PBB mengangkut surat suara.

Hasil

Pemilih disajikan dengan pertanyaan:^[9]

Apakah Anda menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia?
Apakah Anda menolak otonomi khusus yang diusulkan untuk Timor Timur, yang menyebabkan pemisahan Timor Timur dari Indonesia?

Pilihan	Jumlah suara	%
Menerima	94.388	21,50
Menolak	344.580	78,50
Tidak valid/suara kosong		–
Total	438.968	100
Pemilih terdaftar/tingkat partisipasi	451.792	98,60
Sumber: UN, The Guardian

Referensi

^ [1]^{[pranala nonaktif]}
^ United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor Diarsipkan 6 September 2011 di Wayback Machine.
^ "Question of East Timor". peacekeeping.un.org. Diakses tanggal 2025-05-13.
^ "Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur – DW – 30.08.2019". dw.com. Diakses tanggal 2025-05-13.
^ "Sudah 20 Tahun Provinsi Timor Timur Menjadi Negara Timor Leste". Tempo. 20 Mei 2022 | 13.35 WIB. Diakses tanggal 2025-05-13.
^ "Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur – DW – 30.08.2019". dw.com. Diakses tanggal 2025-05-13.
^ Ricklefs, Merle Calvin (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Penerbit Serambi. hlm. 701–702. ISBN 978-979-024-115-2. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
^ Fauziyah, Qothrunnada uni (2024-12-25). "Studi Komparatif Konstitusi di Indonesia dan Timor Leste : Analisis Aspek Inherent, Konstitusionalisme dan Pemilihan Umum Presiden". Jurnal Konstitusi dan Demokrasi. 4 (2): 130. doi:10.7454/jkd.v4i2.1408. ISSN 2808-9715.
^ Q & A: East Timor Referendum BBC News, 24 August 1999

Pranala luar

Lihat pula

Krisis Timor Timur 1999

[1] [1]^{[pranala nonaktif]}

[2] United Nations Mission in East Timor (UNAMET). Agreement between the Republic of Indonesia and the Portuguese Republic on the Question of East Timor Diarsipkan 6 September 2011 di Wayback Machine.

[3] "Question of East Timor". peacekeeping.un.org. Diakses tanggal 2025-05-13.

[4] "Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur – DW – 30.08.2019". dw.com. Diakses tanggal 2025-05-13.

[5] "Sudah 20 Tahun Provinsi Timor Timur Menjadi Negara Timor Leste". Tempo. 20 Mei 2022 | 13.35 WIB. Diakses tanggal 2025-05-13.

[6] "Memperingati 20 Tahun Referendum Timor Timur – DW – 30.08.2019". dw.com. Diakses tanggal 2025-05-13.

[7] Ricklefs, Merle Calvin (2008). Sejarah Indonesia Modern 1200–2008. Penerbit Serambi. hlm. 701–702. ISBN 978-979-024-115-2. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

[8] Fauziyah, Qothrunnada uni (2024-12-25). "Studi Komparatif Konstitusi di Indonesia dan Timor Leste : Analisis Aspek Inherent, Konstitusionalisme dan Pemilihan Umum Presiden". Jurnal Konstitusi dan Demokrasi. 4 (2): 130. doi:10.7454/jkd.v4i2.1408. ISSN 2808-9715.

[9] Q & A: East Timor Referendum BBC News, 24 August 1999

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

l b s Topik Indonesia
Sejarah Nusantara (pra-Indonesia)	Garis waktu Prasejarah Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Islam Kerajaan Kristen Era kolonial Portugis Era VOC Era Hindia Belanda Era pendudukan Jepang
Sejarah Indonesia	Sejarah nama Proklamasi Era transisi Revolusi nasional KMB Pengakuan Belanda Era RIS Era demokrasi liberal Dekret Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 Era demokrasi terpimpin Politik Mercusuar Trikora Konfrontasi ke Malaysia G30S Era orde baru Supersemar Pendudukan di Timor Timur Gerakan 1998 Era reformasi Referendum Timor Timur
Geografi	Air terjun Bendungan dan waduk Danau Pegunungan Gunung berapi Pulau dan kepulauan menurut provinsi abjad A-L M-Z Perairan Laut Pantai Selat Sungai Teluk Tanjung Tempat Titik-titik garis pangkal Wilayah
Politik dan pemerintahan	Ibu kota negara Lembaga negara Pemerintah Presiden Kementerian MPR DPR DPD Kekuasaan kehakiman MA MK KY BPK Perwakilan di luar negeri Kepolisian Militer Administratif (Provinsi Kabupaten/kota Kecamatan dan kelurahan/desa) Hubungan luar negeri Hukum Undang-undang Pemilu Partai politik Kewarganegaraan
Ekonomi	APBN APBD Bank Pasar modal IDX JFX Pariwisata Pertanian dan perkebunan Perusahaan BUMN Sains dan teknologi Transportasi Penerbangan Perkeretaapian
Demografi	Suku bangsa Bahasa nasional Bahasa daerah Agama Nama orang Tokoh Kesehatan Kesehatan hewan Pelayanan kesehatan Pendidikan Olahraga
Budaya	Seni Film Tari Sastra Musik Lagu Teater Bela diri Masakan Mitologi Permainan tradisional Busana daerah Arsitektur Bandar udara Pelabuhan Stasiun kereta api Terminal Pembangkit listrik Warisan Budaya UNESCO Wayang Batik Keris Angklung Tari Saman Noken
Simbol	Sang Saka Merah Putih Garuda Pancasila Ibu Pertiwi Nusantara
Flora dan fauna	Fauna Indonesia Binatang endemik Identitas nasional dan regional Flora Indonesia Tumbuhan endemik Identitas nasional dan regional Burung endemik Ikan Cagar alam Suaka margasatwa Taman nasional Terumbu karang
Lainnya	Media Telekomunikasi Internet Permainan video Penyiaran Televisi Terestrial Berlangganan Radio Tanda kehormatan Kode pos Kode telepon Kode kendaraan Hari penting
Garis besar • Portal

Krisis Timor Timur 1999
Peristiwa	Referendum Otonomi Khusus Timor Leste Pembantaian Gereja Liquiçá Pembantaian Rumah Manuel Carrascalão Pembantaian Gereja Suai Pembantaian Maliana Pertempuran Aidabasalala
Lihat pula	Integrasi Timor Timur Milisi pro-Indonesia di Timor Leste INTERFET UNTAET

l b s Pemilihan umum dan referendum di Timor Leste
Pemilu presiden	2002 2007 2012 2017 2022
Pemilu parlemen	1973 2001 2007 2012 2017 2018 2023
Pemilu suco	1975 2004–05 2009 2016 2023
Referendum	1999