Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2004–2009)

	Dewan Perwakilan Rakyat RI; Periode 2004–2009
1999–2004 ←	→ 2009-2014
	; Gedung DPR/MPR (2008)
	Periode: 1 Oktober 2004 – 1 Oktober 2009
Ketua:	Agung Laksono
Wakil Ketua:	Soetardjo Soerjogoeritno; Muhaimin Iskandar; Zaenal Maarif (2004–2007)
Jumlah Anggota:	550 orang
Fraksi:	Pro-Pemerintah (441) • Golkar (127) • PPP (58) • Demokrat (56) • PAN (53) • PKB (52) • PKS (45) • PBR (14) • PDS (13) • PBB (11) • PDK (4) • PKPD (2) • PKPI (1) • PPDI (1) • PNI (1) Oposisi (109) PDI-P (109)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa bakti 2004-2009 dihasilkan oleh pemilihan umum tingkat nasional pada 6 Juni 2004. Anggota DPR terplih diambil sumpahnya pada Jumat, 1 Oktober 2004, oleh ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Bagir Manan. Terdapat 16 partai politik peserta pemilu yang memiliki kursi di DPR periode ini. DPR periode ini terdiri atas 550 kursi dan 10 fraksi.

Komposisi Anggota DPR

Komposisi fraksi-fraksi di DPR periode ini ditetapkan pada sidang paripurna ke-2, masa sidang ke 2, Jumat 1 Oktober 2004.^[1]

**Fraksi-fraksi DPR masa bakti 2004 - 2009** ^[2]
No.	Nama fraksi	Singkatan	Jumlah kursi	Persentase	Ketua Fraksi
1	Fraksi Partai Golongan Karya Partai Golkar (127 kursi) Partai Karya Peduli Bangsa (2 kursi)	F-PG	129	23.45%	Priyo Budi Santoso (PG-Jateng 7)
2	Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	F-PDIP	109	19.82%	Tjahjo Kumolo (PDIP-Jateng3)
3	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Partai Persatuan Pembangunan	F-PPP	58	10.55%	Endin J. Soefihara (PPP-Jabar 10)
4	Fraksi Partai Demokrat Partai Demokrat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	F-PD	57	10.36%	Soekartono Hadiwarsito (PD- Jateng 5)
5	Fraksi Partai Amanat Nasional Partai Amanat Nasional	F-PAN	53	9.64%	Abdillah Toha (PAN-Banten 2)
6	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa	F-KB	52	9.45%	Ida Fauziyah (PKB-Jatim 8)
7	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Partai Keadilan Sejahtera	F-PKS	45	8.18%	Mahfudz Siddiq (PKS-Jabar 7)
8	Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Partai Bulan Bintang (11 kursi) Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (4 kursi) Partai Pelopor (3 kursi) Partai Penegak Demokrasi Indonesia (1 kursi) Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (1 kursi)	F-BPD	20	3.64%	Jamaluddin Karim (PBB-Kalsel)
9	Fraksi Partai Bintang Reformasi Partai Bintang Reformasi	F-PBR	14	2.55%	Rusman Ali (PBR-Kalbar)
10	Fraksi Partai Damai Sejahtera Partai Damai Sejahtera	F-PDS	13	2.36%	Constant M. Ponggawa (PDS - DKI 2)

Alat kelengkapan

Pimpinan

Ketua Dewan dijabat oleh Agung Laksono (PG)
Wakil ketua bidang politik, ekonomi, dan keuangan dijabat oleh Soetardjo Soerjogoeritno (PDIP)
Wakil ketua bidang industri, perdagangan, dan pembangunan dijabat oleh Muhaimin Iskandar (PKB)

Panitia Anggaran

Ketua Izedrik Emir Moeis (PDIP-Kaltim)
Anggota-anggota

Badan Kehormatan

Ketua Irsyad Sudiro (PG-Jatim 6)
Anggota-anggota

Badan Legislasi

Ketua FX Soekarno (PD-Jateng 4)
Anggota-anggota

Badan Urusan Rumah Tangga

Ketua Indria Octavia Muaja (PD-DKI 2)
Anggota-anggota

Badan Kerjasama Antar-parlemen

Ketua Abdillah Toha (PAN-Banten 4)
Anggota-anggota

Komisi-komisi

Komisi I diketuai oleh Theo L. Sambuaga (PG-Sulut)
Komisi II diketuai oleh E.E. Mangindaan (PD-Sulut)
Komisi III diketuai oleh Trimedya Panjaitan (PDIP-Sumut 2)
Komisi IV diketuai oleh Z. Arifin Junaidi (PKB-Jateng 1)
Komisi V diketuai oleh Akhmad Muqowam (PPP-Jateng 1)
Komisi VI diketuai oleh Totok Daryanto (PAN-DIY)
Komisi VII diketuai oleh Airlangga Hartarto (PG-Jabar 4)
Komisi VIII diketuai oleh Hasrul Anwar (PPP-Sumut 1)
Komisi IX diketuai oleh Ribka Tjiptaning (PDIP-Jabar 3)
Komisi X diketuai oleh Irwan Prayitno (PKS-Sumbar 1)
Komisi XI diketuai oleh Awal Kusumah (PG-Jabar 4)

Legislasi

Pergantian antar waktu

Beberapa anggota dewan periode 2004-2009 mengalami pergantian antar waktu karena satu dari lain hal.

Pada tanggal 4 Mei 2006, Andi Jalal Bachtiar (PBR-Sulsel 1) anggota komisi II, meninggal dunia di tengah rapat bamus yang tengah membahas RUU transportasi. Kursi yang ditinggalkan almarhum kemudian digantikan oleh Kasmawati Tahir Basalamah.^[3]

Terkait dengan peralihan kekuasaan di tubuh partai, Partai Kebangkitan Bangsa mencopot 5 wakilnya di DPR.^[4] A.S. Hikam digantikan oleh Maria Ulfah Anshor (Jabar 7), Ahmad Anas Yahya digantikan oleh Muhammad Zubair (Jatim 3), Idham Holied digantikan oleh Muchotob Hamzah (Jateng 6), Saleh Abdul Malik digantikan oleh Umar Wahid Hasjim (Jateng 7), dan Zunatul Mafruchah digantikan oleh Soeharno (DIY)

Konflik internal Partai Bintang Reformasi berujung pada pemanggilan kembali (recall) Zaenal Maarif (PBR-Sumut1).^[5] Zaenal Maarif sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua DPR. Kursi Zaenal kemudian diisi oleh Junisab Akbar, calon legislatif dari daerah pemilihan yang sama dengan nomor urut 2, sedangkan jabatan wakil ketua DPR dibiarkan kosong.

Kasus korupsi

Beberapa kasus korupsi melanda anggota dewan periode 2004-2009. Pada tanggal 30 Juni 2008, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota komisi V Bulyan Royan (PBR-Riau), dengan tuduhan menerima gratifikasi senilai US$6,6000 terkait pengadaan kapal patroli di Ditjen Perhubungan Laut.^[6] Hakim pengadilan tipikor, Sutiyono, dalam sidang tanggal 18 Maret 2009 memutuskan bahwa "Terdakwa telah meminta dana dari perusahaan rekanan dengan janji akan membantu keluarnya anggaran". Pengadilan tipikor menjatuhkan hukuman 6 penjara terhadap Bulyan Royan. Selain itu, terdakwa dituntut membayar denda Rp. 360 juta subsider 6 bulan kurungan dan membayar uang pengganti senilai Rp 2 miliar. Bulyan Royan telah mengembalikan dana hasil korupsi sebesar US$ 80 ribu.^[7]

Rujukan

^ Risalah Sidang Paripurna DPR sesi ke 2, masa sidang II, tahun sidang 2004-2005, Jumat 1 Oktober 2004^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "Situs web Dewan Perwakilan Rakyat". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2009-04-10.
^ Rapat, anggota DPR pingsan, lalu meninggal,Jambi Independen Online^{[pranala nonaktif permanen]}
^ "PKB Akhirnya Berhasil Gusur Hikam Dkk dari DPR, Kapanlagi.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2009-07-09. Diakses tanggal 2009-04-10.
^ "Pergantian Antar Waktu:Junisab Akbar Resmi Gantikan Zaenal, Suara Karya Online". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-09-22. Diakses tanggal 2009-04-10.
^ Icwweb, Korupsi Anggota Dewan, Indonesian Corruption Watch^{[pranala nonaktif permanen]}
^ Famega Syavira, Bulyan Royan Divonis 6 Tahun, Tempo Interaktif^{[pranala nonaktif permanen]}

[1] Risalah Sidang Paripurna DPR sesi ke 2, masa sidang II, tahun sidang 2004-2005, Jumat 1 Oktober 2004^{[pranala nonaktif permanen]}

[2] "Situs web Dewan Perwakilan Rakyat". Diarsipkan dari asli tanggal 2016-03-05. Diakses tanggal 2009-04-10.

[3] Rapat, anggota DPR pingsan, lalu meninggal,Jambi Independen Online^{[pranala nonaktif permanen]}

[4] "PKB Akhirnya Berhasil Gusur Hikam Dkk dari DPR, Kapanlagi.com". Diarsipkan dari asli tanggal 2009-07-09. Diakses tanggal 2009-04-10.

[5] "Pergantian Antar Waktu:Junisab Akbar Resmi Gantikan Zaenal, Suara Karya Online". Diarsipkan dari asli tanggal 2020-09-22. Diakses tanggal 2009-04-10.

[6] Icwweb, Korupsi Anggota Dewan, Indonesian Corruption Watch^{[pranala nonaktif permanen]}

[7] Famega Syavira, Bulyan Royan Divonis 6 Tahun, Tempo Interaktif^{[pranala nonaktif permanen]}

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

l b s Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Fungsi	Legislasi Anggaran Pengawasan
Tugas dan wewenang	Persetujuan Pertimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Hak	Interpelasi Angket Menyatakan pendapat
Alat kelengkapan	Pimpinan (Ketua Wakil Ketua) Badan Musyawarah Komisi (I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII) Badan Legislasi Badan Anggaran Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Mahkamah Kehormatan Dewan Badan Urusan Rumah Tangga Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Aspirasi Masyarakat Panitia khusus Panitia kerja
Periode	1945–1950 (KNIP) 1950 (DPR RIS) 1950-1956 (DPRS) 1956–1959 DPR Peralihan 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 (DPR-GR/DPR Orde Baru) 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Anggota	RIS 1950–1956 (DPRS) 1956–1959 1960–1965 (DPR-GR) 1965–1966 (DPR-GR tanpa PKI) 1966–1971 1971–1977 1977–1982 1982–1987 1987–1992 1992–1997 1997–1999 1999–2004 2004–2009 2009–2014 2014–2019 2019–2024 2024–2029
Program Legislasi Nasional	2014-2019 2020-2024
Kode Etik dan Tata tertib	Kode etik Tata tertib
Sekretariat Jenderal	Deputi Bidang Perundang-undangan Deputi Bidang Anggaran dan Pengawasan Deputi Bidang Persidangan dan Kerja Sama Antar Parlemen Deputi Bidang Administrasi
Fraksi aktif	PDIP Golkar Gerindra NasDem Demokrat PKB PAN PKS
Fraksi non aktif	Reformasi KKI PDU PDKB PBB TNI/Polri BPD PBR PDS PPP Hanura
Media	TVR Parlemen
Lihat pula: Politik dan pemerintahan Indonesia Pemilihan umum