Nur Mahmudi Ismail

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. Harap perbarui artikel dengan menambahkan informasi terbaru yang tersedia.

Nur Mahmudi Ismail
Nur Mahmudi, ca 2011
Wali Kota Depok ke-2
Masa jabatan 26 Januari 2006 – 26 Januari 2016
Gubernur	Danny Setiawan Ahmad Heryawan
Wakil	Yuyun Wirasaputra Mohammad Idris
Pendahulu Badrul Kamal Pengganti Mohammad Idris
Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia ke-6
Masa jabatan 29 Oktober 1999 – 15 Maret 2001
Presiden	Abdurrahman Wahid
Pendahulu Muslimin Nasution Pengganti Marzuki Usman
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Masa jabatan 1 Oktober 1999 – 29 Oktober 1999
Pengganti Syamsul Balda
Daerah pemilihan	DKI Jakarta
Presiden Partai Keadilan ke-2
Masa jabatan 9 Agustus 1999 – 16 April 2000
Pendahulu Didin Hafidhuddin Pengganti Hidayat Nur Wahid
Informasi pribadi
Lahir	11 November 1961 (umur 63) Kediri, Jawa Timur, Indonesia
Partai politik	PKS (sejak 1998)
Suami/istri	Nur Azizah Tamhid
Almamater	Institut Pertanian Bogor
Profesi	Insinyur birokrat politisi Ilmuwan
Sunting kotak info • L • B

Nur Mahmudi Ismail (lahir 11 November 1961) adalah seorang politikus asal Indonesia. Ia merupakan mantan Wali Kota Depok dari 2006 sampai 2016, sekaligus menjadi Wali Kota pertama yang terpilih berdasarkan pemilihan umum secara langsung di Kota Depok. Sebelumnya, dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan era Presiden Abdurrahman Wahid sebelum akhirnya diberhentikan akibat perbedaan visi dengan presiden. Selain itu, Nur Mahmudi memiliki pengalaman di parlemen sebagai anggota DPR RI untuk daerah pemilihan DKI Jakarta pada Oktober 1999 dan Presiden Partai Keadilan sejak 1999 hingga 2000.

Selama menjabat Wali Kota Depok, Nur Mahmudi dikenal mengusung gagasan yang sangat kontroversial, seperti mengkampanyekan gerakan makan dan minum memakai tangan kanan hingga berlakunya program One Day No Rice (bahasa Indonesia: Satu Hari Tanpa Mengkonsumsi Nasi) dan One Day No Car.^[1][2]

• Program S3 Doctor of Philosophy Science Food and Science Technology Texas A & M University (Ph.D.)
• Program S2 Master Science Food and Science Technology Texas A & M University (M.Sc.)
• Program S1 Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor - Jawa Barat (Ir.)

• 1995 – Sekarang: Persatuan Insinyur Indonesia
• 1994 – Sekarang: Texas A & M University Former Student Association
• 1991 – 1999: Poultry Science Association, U.S.A.
• 1989 – 1999: Institute of Food Technologists, U.S.A.
• 1985 – Sekarang: Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia
• 1984 – Sekarang: Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor

• 2001 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada PSDA WATCH
• 1996 – Sekarang: Pendiri dan Pembina pada Institute for Science and Technology Studies (ISTECS).
• 1998 – 2000: Pendiri dan Presiden Partai Keadilan
• 1997 – 1999: Anggota Komisi Fatwa, MAJELIS ULAMA INDONESIA, PUSAT – JAKARTA.

Saat ini ia terpilih menjadi Wali kota Depok untuk yang keduakalinya yaitu untuk periode 2010 s.d. 2015. Mahkamah Konstitusi (MK) memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali kota Depok dan Idris Abdul Shomad sebagai wakil Wali kota. Menurut MK, tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh pemohon Badrul Kamal- Supriyanto tidak memengaruhi hasil Pemilukada secara menyeluruh.

Di bawah Nur Mahmudi Ismail, Depok meraih beberapa prestasi diantaranya penghargaan:

• Satya Lencana Karya Bhakti Praja tahun 2010, 2011, 2012, dan 2014^[3]
• Rekor MURI “Pelatihan Tenaga Penyuluh Tuberculosis Dengan Peserta Terbanyak” dan World Rekor “The Most Trainee Participated For Tuberculosis Handling Workshop” dengan pelatihan tenaga penyuluh TBC terbanyak, yaitu 6.845 orang, (2013)^[4]
• Piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Bhakti Praja Nugraha dari Presiden RI, yang diserahkan langsung oleh Gamawan Fauzi. (2013)^[5]
• Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang didasarkan pada hasil pemeriksaan LKPD Pemkot Depok Tahun Anggaran 2011, 2012, 2013, dan 2014.^[6][7]
• Penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM (2013)^[8]
• Penghargaan Nasional Adikarya Pangan Nusantara 2013^[9] dan 2014^[10]
• Kota Sehat Nasional 2013^[9]
• Wali kota Teladan dalam gerakan Diversifikasi Pangan Tahun 2013 yang diberikan langsung oleh Presiden SBY dalam acara puncak Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXIII, di Kota Padang, Sumatera Barat.^[11]
• Upakarti 2014^[12][13]
• Sanipura Award 2014 dari Menko Kesra^[14]
• Enam sekolah di depok meraih penghargaan Adiwiyata Nasional 2014^[15]
• Manggala Karya Kencana 2014^[16]
• Anugerah Parahita Ekapraya 2014^[17]
• Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Depok mendapatkan penghargaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terbaik dalam Akuntabilitas Kinerja tahun 2014.^[18]
• Kota Metropolitan Terbersih 2015.^[19]
• Kota Layak Anak 2015 oleh presiden RI,^[20]
• Kota Cerdas ke-4 se-Indonesia oleh Harian Kompas (2015).^[21][22]

Selama menjadi wali kota Depok, Indeks Pembangunan Manusia Kota Depok meningkat dan pada data tahun 2014 menempati peringkat pertama seprovinsi Jawa Barat, dan peringkat ketiga secara nasional.^[23]

Awalnya ia adalah seorang ilmuwan dalam bidang pangan dan dosen. Setelah Partai Keadilan didirikan pada tahun 1998, iapun menjadi presiden pertama partai tersebut. Saat ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan dalam Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 2000, ia melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan agar tidak ada jabatan rangkap. Jabatannya sebagai menteri tidak bertahan lama karena ia lalu dicopot oleh Presiden Abdurrahman Wahid karena perbedaan visi.

Pasangan Nur Mahmudi-Yuyun sebenarnya telah memenangi pemilu wali kota yang dilaksanakan pada 26 Juni 2005 dengan perolehan suara sebesar 43,9% dan ditetapkan sebagai pemenang oleh KPUD Depok pada 6 Juli 2005, namun lawannya, pasangan Badrul Kamal dan Syihabuddin Achmad kemudian mengajukan gugatan terhadap hasil tersebut ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan hasilnya, pasangan Badrul/Syihabudin dinyatakan sebagai pemenang.

Kasus ini kemudian dibawa ke Mahkamah Agung (MA), di mana oleh Ketua MA, Bagir Manan ditegaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah final. KPUD Depok lalu mengajukan Peninjauan Kembali kepada MA, dan pada 16 Desember 2005, Mahkamah Agung memutuskan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan Nur Mahmudi-Yuyun.

Kasus tabrak lari Wali kota Depok Nur Mahmudi Ismail di jalan raya sawangan Kota Depok menuai banyak kecaman terhadap sikap arogan Wali kota Depok tersebut.^[24] Beberapa pihak menyesalkan sikap Nur Mahmudi Ismail yang tidak turun dari mobilnya tatkala mobil dinas yang membawanya menabrak seorang pengendara motor. Mereka mempertanyakan sikap moralitas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail terkait tidak bertanggungjawab dan memilih lari meninggalkan korban yang ditabrak.^[25] Peristiwa tabrak lari ini sempat terekam dalam tayangan video dan menjadi buah bibir masyarakat Kota Depok.^[26] Saat kejadian, Nur Mahmudi Ismail tidak membantah bahwa ia tidak turun dari mobil dinas. Ia beralasan, selain sudah ada tim yang didelegasikan untuk menangani kecelakaan tersebut, ia mengatakan bahwa waktunya sangat terbatas karena harus segera menuju ke Bojongsari lantaran ada yang perlu dievaluasi bersama tim dari Provinsi Jawa Barat.

Wali Kota Depok

Pemilu	Daerah pemilihan	Kandidat		Pendamping	Suara	%
2005	Kota Depok		Nur Mahmudi Ismail (PKS)	Yuyun Wirasaputra (Independen)	232.610	43,90%
2010	Kota Depok		Nur Mahmudi Ismail (PKS)	Mohammad Idris (Independen)	227.744	40,99%

• Lembaga Swadaya Masyarakat dan lainnya :
  • Peta Lempu oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kota Depok — 2015^[27]

• Profesor Riset Bidang Teknologi Pascapanen, Ketahanan Pangan Nasional Belum Kokoh oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (8 September 2021)^[28]

Wikimedia Commons memiliki media mengenai Nur Mahmudi Ismail.

• (Indonesia) "Ma'ruf Belum Terima Usul Sahkan Nur Mahmudi" Diarsipkan 2006-11-18 di Wayback Machine.