More Info
KPOP Image Download
  • Top University
  • Top Anime
  • Home Design
  • Top Legend



  1. ENSIKLOPEDIA
  2. Pengadilan tinggi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Pengadilan tinggi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Pengadilan tinggi

  • العربية
  • Azərbaycanca
  • Башҡортса
  • Български
  • বাংলা
  • Čeština
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • English
  • Español
  • فارسی
  • Français
  • Hausa
  • हिन्दी
  • Italiano
  • ქართული
  • Қазақша
  • 한국어
  • Кыргызча
  • Lietuvių
  • മലയാളം
  • मराठी
  • Bahasa Melayu
  • नेपाली
  • Norsk nynorsk
  • Português
  • Română
  • Русский
  • Simple English
  • Svenska
  • Türkçe
  • اردو
  • Tiếng Việt
  • ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ
  • 中文
  • 粵語
Sunting pranala
  • Halaman
  • Pembicaraan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Perkakas
Tindakan
  • Baca
  • Sunting
  • Sunting sumber
  • Lihat riwayat
Umum
  • Pranala balik
  • Perubahan terkait
  • Pranala permanen
  • Informasi halaman
  • Kutip halaman ini
  • Lihat URL pendek
  • Unduh kode QR
Cetak/ekspor
  • Buat buku
  • Unduh versi PDF
  • Versi cetak
Dalam proyek lain
  • Wikimedia Commons
  • Butir di Wikidata
Tampilan
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
(Dialihkan dari Pengadilan Tinggi)

Pengadilan Tinggi (biasa disingkat: PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Daftar Pengadilan Tinggi

[sunting | sunting sumber]
No. Foto Gedung Pengadilan Tinggi Tempat Kedudukan Dasar Hukum Yurisdiksi Alamat Website
1 Pengadilan Tinggi Banda Aceh Kota Banda Aceh UU 16/1968 Provinsi Aceh https://www.pt-nad.go.id/
2 Pengadilan Tinggi Medan Kota Medan UU Drt 1/1951 Provinsi Sumatera Utara https://pt-medan.go.id/
3 Pengadilan Tinggi Padang Kota Padang UU 21/1965 Provinsi Sumatera Barat https://pt-padang.go.id/
4 Pengadilan Tinggi Riau Kota Pekanbaru UU 13/1982 Provinsi Riau https://pt-riau.go.id/
5 Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Kota Tanjungpinang UU 9/2021 Provinsi Kepulauan Riau https://pt-kepri.go.id/
6 Pengadilan Tinggi Jambi Kota Jambi UU 14/1982 Provinsi Jambi https://www.pt-jambi.go.id/main/
7 Pengadilan Tinggi Palembang Kota Palembang UU 11/1964 Provinsi Sumatera Selatan https://pt-palembang.go.id/
8 Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Kota Pangkalpinang UU 13/2004 Provinsi Bangka Belitung https://pt-babel.go.id/
9 Pengadilan Tinggi Bengkulu Kota Bengkulu UU 15/1982 Provinsi Bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/
10 Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Kota Bandar Lampung UU 9/1980 Provinsi Lampung http://pt-tanjungkarang.go.id/index.php
11 Pengadilan Tinggi Banten Kota Serang UU 12/2004 Provinsi Banten https://pt-banten.go.id/
12 Pengadilan Tinggi Jakarta Kota Jakarta Pusat UU Drt 18/1950
UU Drt 1/1951
Provinsi DKI Jakarta https://www.pt-jakarta.go.id/
13 Pengadilan Tinggi Bandung Kota Bandung UU 1/1969 Provinsi Jawa Barat https://pt-bandung.go.id/
14 Pengadilan Tinggi Semarang Kota Semarang UU Drt 7/1959 Provinsi Jawa Tengah https://pt-semarang.go.id
15 Pengadilan Tinggi Yogyakarta Kota Yogyakarta UU 7/1980 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta https://www.pt-yogyakarta.go.id/
16 Pengadilan Tinggi Surabaya Kota Surabaya UU Drt 1/1951 Provinsi Jawa Timur http://www.pt-surabaya.go.id/
17 Pengadilan Tinggi Banjarmasin Kota Banjarmasin UU 20/1965 Provinsi Kalimantan Selatan https://pt-banjarmasin.go.id/web/
18 Pengadilan Tinggi Palangkaraya Kota Palangka Raya UU 8/1980 Provinsi Kalimantan Tengah https://www.pt-palangkaraya.go.id/
19 Pengadilan Tinggi Pontianak Kota Pontianak UU 5/1978 Provinsi Kalimantan Barat https://www.pt-pontianak.go.id/main/
20 Pengadilan Tinggi Samarinda Kota Samarinda UU 17/1982 Provinsi Kalimantan Timur https://pt-samarinda.go.id/
21 Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan UU 9/2021 Provinsi Kalimantan Utara https://pt-kaltara.go.id/id/
22 Pengadilan Tinggi Makassar Kota Makassar UU Drt 1/1951 Provinsi Sulawesi Selatan https://www.pt-makassar.go.id/
23 Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju UU 9/2021 Provinsi Sulawesi Barat https://pt-sulbar.go.id/
24 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Kota Palu UU 18/1982 Provinsi Sulawesi Tengah https://pt-palu.go.id/
25 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Kota Kendari UU 19/1982 Provinsi Sulawesi Tenggara https://www.pt-sultra.go.id/main/
26 Pengadilan Tinggi Manado Kota Manado UU 12/1968 Provinsi Sulawesi Utara https://pt-manado.go.id/
27 Pengadilan Tinggi Gorontalo Kota Gorontalo UU 14/2004 Provinsi Gorontalo https://pt-gorontalo.go.id/
28 Pengadilan Tinggi Denpasar Kota Denpasar UU 1/1965 Provinsi Bali https://pt-denpasar.go.id/new/
29 Pengadilan Tinggi Mataram Kota Mataram UU 16/1982 Provinsi Nusa Tenggara Barat https://pt-mataram.go.id/
30 Pengadilan Tinggi Kupang Kota Kupang UU 6/1978 Provinsi Nusa Tenggara Timur https://pt-kupang.go.id/
31 Pengadilan Tinggi Ambon Kota Ambon UU 4/1966 Provinsi Maluku https://pt-ambon.go.id/
32 Pengadilan Tinggi Maluku Utara Sofifi, Kota Tidore Kepulauan UU 11/2004 Provinsi Maluku Utara https://pt-malukuutara.go.id/
33 Pengadilan Tinggi Jayapura Kota Jayapura Perpres 12/1963 Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan https://www.pt-jayapura.go.id/
34 Pengadilan Tinggi Papua Barat Kabupaten Manokwari UU 9/2021 Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Barat Daya https://pt-papuabarat.go.id/

Lihat pula

[sunting | sunting sumber]
  • Banding
  • Judex facti dan judex juris

Referensi

[sunting | sunting sumber]
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Keputusan Pengadilan Tinggi
  • (Indonesia) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum[pranala nonaktif permanen]
  • (Indonesia) Undang-undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum[pranala nonaktif permanen]
  • l
  • b
  • s
Pengadilan Tinggi
Ambon · Banda Aceh · Bandung · Bangka Belitung · Banjarmasin · Banten · Bengkulu · Gorontalo · Denpasar · Jakarta · Jambi · Jayapura · Kupang · Makassar · Maluku Utara · Manado · Mataram · Medan · Padang · Palangkaraya · Palembang · Pekanbaru · Pontianak · Samarinda · Semarang · Sulawesi Tengah · Sulawesi Tenggara · Surabaya · Tanjungkarang · Yogyakarta
  • l
  • b
  • s
Hukum di Indonesia
Sumber dan
peraturan
Dasar hukum
  • Pancasila
Peraturan
perundang-undangan
  • UUD 1945
  • Ketetapan MPR
  • Undang-Undang/Perppu
  • Peraturan Pemerintah
  • Peraturan Presiden
  • Peraturan Daerah
    • Provinsi
    • Kabupaten/Kota
Peraturan lainnya
  • Peraturan Menteri
  • Peraturan Desa
Jenis hukum
Materiel
  • Hukum pidana
    • Umum
    • Militer
    • Disiplin militer
    • Khusus
  • Hukum tata negara
    • Keaadan bahaya
    • Keamanan negara
  • Hukum administrasi negara
    • TUN
    • Pemerintahan daerah
  • Hukum perdata
    • Nasional
    • Internasional
  • Hukum dagang
    • KUH
Formal
  • Hukum acara pidana
    • KUH
  • Hukum acara perdata
    • HIR
    • RBg
    • Rv
  • Hukum pembuktian
  • Hukum acara MK
Agama dan adat
  • Hukum adat
    • Lingkungan
  • Hukum Islam
    • Hukum peradilan agama
    • Jinayat Aceh
    • Perda Syariah
  • Hukum Kristen
    • Perda Injil
  • Hukum Hindu
    • Perda Nyepi
Badan peradilan
Kekuasaan kehakiman
  • Mahkamah Agung
  • Mahkamah Konstitusi
Peradilan umum
  • Pengadilan Tinggi
  • Pengadilan Negeri
Khusus
  • Pengadilan Anak
  • Pengadilan Hak Asasi Manusia
  • Pengadilan Hubungan Industrial
  • Pengadilan Niaga
  • Pengadilan Perikanan
  • Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Peradilan agama
  • Pengadilan Agama
  • Pengadilan Tinggi Agama
Khusus
  • Mahkamah Syar'iyah
Peradilan tata
usaha negara
  • Pengadilan Tata Usaha Negara
  • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Khusus
  • Pengadilan Pajak
Peradilan militer
  • Pengadilan Militer
  • Pengadilan Militer Tinggi
  • Pengadilan Militer Utama
  • Pengadilan Militer Pertempuran
Aparatur
penegak hukum
  • Kepolisian
  • Kemenkumham
  • Kejaksaan Agung
  • KPK
  • LBHI
  • Peradi
  • Komisi Yudisial
Pemilihan umum
  • Undang-Undang Pemilihan Umum
  • Pemilihan kepala daerah di Indonesia
  • Ambang batas parlemen
  • Sistem noken
Sejarah dan
perkembangan
  • Sejarah
    • Peraturan terhadap orang Tionghoa
  • Politik hukum
  • Pluralisme hukum
  • Kekuasaan kehakiman
  • Daftar sekolah hukum
  • Kategori
Basis data pengawasan otoritas Sunting di Wikidata
Internasional
  • GND
Nasional
  • Amerika Serikat
  • Prancis
  • Data BnF
  • Latvia
  • Korea
  • Israel
Lain-lain
  • NARA
  • İslâm Ansiklopedisi
  • Yale LUX


Ikon rintisan

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s
Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengadilan_tinggi&oldid=28059675"
Kategori:
  • Lembaga peradilan Indonesia
Kategori tersembunyi:
  • Artikel dengan pranala luar nonaktif
  • Artikel dengan pranala luar nonaktif Mei 2021
  • Artikel dengan pranala luar nonaktif permanen
  • Semua artikel rintisan
  • Semua artikel rintisan selain dari biografi
  • Rintisan bertopik hukum
  • Semua artikel rintisan Oktober 2025
  • Rintisan bertopik Indonesia

Best Rank
More Recommended Articles