Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara PT Sulawesi Tenggara
Gambaran umum
Lingkungan peradilan	Peradilan Umum
Yurisdiksi	Provinsi Sulawesi Tenggara
Pengajuan kasasi/PK ke	Mahkamah Agung Republik Indonesia
Alamat
Situs web	http://www.pt-sultra.go.id/
Sunting kotak info • L • B

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (disingkat PT Sulawesi Tenggara) adalah salah satu pengadilan tingkat banding yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dibentuk berdasarkan pada UU No. 19 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang dan pada Tanggal 21 - 12 - 1982 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara diresmikan oleh Menteri Kehakiman R.I. Bapak ALI SAID, S.H.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara (sebelumnya disebut Pengadilan Tinggi Kendari, yang disingkat dengan nama PT. KDI), terletak di Jalan Mayjend. D.I Panjaitan No. 168 Kendari, Ibukota Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, bangunan berdiri diatas Tanah seluas 1.440 M2. Status tanah Hak Pakai dengan pemegang Hak atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung R.I. yang di atasnya dibangun Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 (satu) unit bangunan dengan 2 (dua) lantai, dengan luas bangunan seluas 1.701 M2.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada Peradilan Umum dengan Tugas dan Kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2004, dan yang kedua dengan Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, di mana dalam pasal 51 dinyatakan bahwa :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili Perkara Pidana dan Perkara Perdata di Tingkat Banding.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.

Disamping tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi juga dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum kepada Instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta (pasal 52 ayat 1 UU RI No. 2 Tahun 1986), dikecualikan dalam hal yang tidak berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan.

Situs web resmi

Artikel bertopik hukum ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s