Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia
Lambang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Bendera Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
Gambaran umum
Dibentuk	19 Agustus 1945; 79 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah[1] Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Bidang tugas	Pendidikan Profesi Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan layanan khusus
Slogan	Tut Wuri Handayani (terj. har. 'Dari belakang mendukung', artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan)
Alokasi APBN	Rp33,54 triliun (2025)[2] Rp8,03 triliun (Efisiensi) Rp25,51 triliun (APBN 2025)[3]
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Pengajaran (1945–1948) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1948–1955, 1966–1999) Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955–1966) Departemen Pendidikan Nasional (1999–2009) Kementerian Pendidikan Nasional (2009–2011) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011–2021)[4] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021–2024) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024–sekarang)
Susunan organisasi
Menteri Abdul Mu’ti Wakil Menteri Atip Latipulhayat Fajar Riza Ul Haq Sekretaris Jenderal Suharti Inspektur Jenderal Faisal Syahrul Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nunuk Suryani Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Gogot Suharwoto Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus Tatang Muttaqin Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muhsin Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Toni Toharudin Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga Biyanto Bidang Manajemen Talenta Mariman Darto Bidang Teknologi Pendidikan Moch. Abduh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Yudhistira Nugraha Pelatihan Sumber Daya Manusia Hanjar Basuki Prestasi Nasional Maria Veronica Irene Herdjiono Penguatan Karakter Rusprita Putri Utami Layanan Pembiayaan Pendidikan Adhika Ganendra LPNK yang dikoordinasikan • Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat
Kantor pusat	Gedung A Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
Situs web	www.kemendikdasmen.go.id
Kantor pusat
Wikipedia | Kode sumber | Tata penggunaan Koordinat: 6°13′32.98652″S 106°48′8.41738″E / 6.2258295889°S 106.8023381611°E / -6.2258295889; 106.8023381611 Gedung A Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat
Situs web
www.kemendikdasmen.go.id

Bagian dari seri
Pendidikan di Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Kementerian Agama
Pendidikan anak usia dini TK RA KB PAUD
Pendidikan dasar (kelas 1–6) SD MI Paket A
Pendidikan dasar (kelas 7–9) SMP MTs Paket B
Pendidikan menengah (kelas 10–12) SMA MA SMK MAK Paket C
Pendidikan tinggi Perguruan tinggi Pendidikan Vokasi Akademi Akademi komunitas Institut Politeknik Sekolah tinggi Universitas
Lain-lain Madrasah Pesantren Pendidikan khusus Sekolah alam Sekolah rumah
l b s

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (disingkat Kemendikdasmen) adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan.^[1] Kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, serta dipimpin oleh seorang Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) yang saat ini dijabat oleh Abdul Mu'ti.

Kementerian Dikdasmen mempunyai tugas menyelenggarakan suburusan pemerintahan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Dikdasmen menyelenggarakan fungsi:^[1]

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, serta pendidikan profesi guru, dan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi, dan fasilitasi pendidikan profesi guru;
3. pelaksanaan fasilitasi guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
4. penyusunan standar, kurikulum, dan asesmen di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
5. penetapan standar nasional pendidikan dan kurikulum nasional pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus;
6. pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra;
7. pelaksanaan pengelolaan sistem perbukuan;
8. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah;
9. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
10. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
11. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
12. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Berdasarkan Permendikdasmen No. 1 Tahun 2024, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri dari:^[5]

Pimpinan

• Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
• Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Sekretariat

• Sekretariat Jenderal
  • Biro Perencanaan dan Kerja Sama
  • Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
  • Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
  • Biro Hukum
  • Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
  • Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa

Inspektorat

• Inspektorat Jenderal
  • Sekretariat Inspektorat Jenderal
  • Inspektorat Wilayah I
  • Inspektorat Wilayah II
  • Inspektorat Wilayah III
  • Inspektorat Investigasi

Direktorat Jenderal

• Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pendidikan Profesi Guru
  • Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
  • Direktorat Guru Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
  • Direktorat Guru Pendidikan Dasar
  • Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

• Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
  • Direktorat Sekolah Dasar
  • Direktorat Sekolah Menengah Pertama
  • Direktorat Sekolah Menengah Atas
• Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
  • Sekretariat Direktorat Jenderal
  • Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan
  • Direktorat Kursus dan Pelatihan
  • Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
  • Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal

Badan

• Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
• Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Staf Ahli

• Staf Ahli Bidang Regulasi dan Hubungan Antar Lembaga
• Staf Ahli Bidang Manajemen Talenta
• Staf Ahli Bidang Teknologi Pendidikan

Pusat

• Pusat Data dan Teknologi Informasi
• Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia
• Pusat Prestasi Nasional
• Pusat Penguatan Karakter
• Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pada prakemerdekaan pendidikan bukan untuk mencerdaskan kaum pribumi, melainkan lebih pada kepentingan kolonial penjajah. Pada bagian ini, semangat menggeloraan ke-Indonesia-an begitu kental sebagai bagian dari membangun identitas diri sebagai bangsa merdeka. Karena itu tidaklah berlebihan jika instruksi menteri saat itu pun berkait dengan upaya memompa semangat perjuangan dengan mewajibkan bagi sekolah untuk mengibarkan sang merah putih setiap hari di halaman sekolah, menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga menghapuskan nyanyian Jepang Kimigayo.^[6]

Organisasi kementerian yang saat itu masih bernama Kementerian Pengajaran pun masih sangat sederhana. Namun, kesadaran untuk menyiapkan kurikulum sudah dilakukan. Menteri Pengajaran yang pertama dalam sejarah Republik Indonesia adalah Ki Hadjar Dewantara. Pada Kabinet Syahrir I, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Mulia. Mr. Mulia melakukan berbagai langkah seperti meneruskan kebijakan menteri sebelumnya di bidang kurikulum berwawasan kebangsaan, memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan, serta menambah jumlah pengajar.^[6]

Pada Kabinet Syahrir II, Menteri Pengajaran dijabat oleh Muhammad Sjafei sampai tanggal 2 Oktober 1946. Selanjutnya, Menteri Pengajaran dipercayakan kepada Mr. Soewandi hingga 27 Juni 1947. Pada era kepemimpinan Mr. Soewandi ini terbentuk Panitia Penyelidik Pengajaran Republik Indonesia yang diketuai Ki Hadjar Dewantara. Panitia ini bertujuan meletakkan dasar-dasar dan susunan pengajaran baru.^[6]

Dapat dikatakan pada masa ini stabilitas politik menjadi sesuatu yang langka, demikian halnya dengan program yang bisa dijadikan tonggak, tidak bisa dideskripsikan dengan baik. Selama masa demokrasi liberal, sekitar sembilan tahun, telah terjadi tujuh kali pergantian kabinet. Kabinet Natsir yang terbentuk tanggal 6 September 1950, menunjuk Dr. Bahder Johan sebagai Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP dan K). Mulai bulan April 1951 Kabinet Natsir digantikan Kabinet Sukiman yang menunjuk Mr. Wongsonegoro sebagai Menteri PP dan K. Selanjutnya Dr. Bahder Johan menjabat Menteri PP dan K sekali lagi, kemudian digantikan Mr. Mohammad Yamin, RM. Soewandi, Ki Sarino Mangunpranoto, dan Prof. Dr. Prijono.^[6]

Pada periode ini, kebijakan pendidikan merupakan kelanjutan kebijakan menteri periode sebelumnya. Yang menonjol pada era ini adalah lahirnya payung hukum legal formal di bidang pendidikan, yaitu UU Pokok Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950.^[6]

Dekret Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri era demokrasi parlementer, digantikan era demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin banyak ujian yang menimpa bangsa Indonesia. Konfrontasi dengan Belanda dalam masalah Irian Barat, sampai peristiwa G30S/PKI menjadi ujian berat bagi bangsa Indonesia.^[6]

Dalam Kabinet Kerja I, 10 Juli 1959–18 Februari 1960, status kementerian diubah menjadi menteri muda. Kementerian yang mengurusi pendidikan dibagi menjadi tiga menteri muda, di antaranya: Menteri Muda Bidang Sosial Kulturil dipegang Dr. Prijono, Menteri Muda PP dan K dipegang Sudibjo, dan Menteri Muda Urusan Pengerahan Tenaga Rakyat dipegang Sujono.^[6]

Setelah Pemberontakan G30S/PKI berhasil dipadamkan, terjadilah peralihan dari demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Era tersebut dikenal dengan nama Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto. Kebijakan di bidang pendidikan pada era Orde Baru cukup banyak dan beragam mengingat orde ini memegang kekuasaan cukup lama yaitu 32 tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain kewajiban penataran P4 bagi peserta didik, normalisasi kehidupan kampus, bina siswa melalui OSIS, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, Kuliah Kerja Nyata (KKN) bagi mahasiswa, merintis sekolah pembangunan, dan lain-lain. Pada era ini, tepatnya tahun 1978, tahun ajaran baru digeser ke bulan Juni. Pembangunan infrastruktur pendidikan juga berkembang pesat pada era ini.^[6]

Menteri pendidikan dan kebudayaan pada era ini antara lain Dr. Daud Joesoef, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, Prof. Dr. Fuad Hassan, Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro, dan Prof. Dr. Wiranto Aris Munandar.^[6]

Setelah berjaya memenangkan enam kali Pemilu, Orde Baru pada akhirnya sampai pada akhir perjalanannya. Pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis politik dan ekonomi. Demonstrasi besar-besaran pada tahun tersebut berhasil memaksa Presiden Soeharto meletakkan jabatannya. Kabinet pertama pada era reformasi adalah kabinet hasil Pemilu 1999 yang dipimpin Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diubah menjadi Departemen Pendidikan Nasional dengan menunjuk Dr. Yahya Muhaimin sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Pada tahun 2001, MPR menurunkan Presiden Abdurrahman Wahid dalam sidang istimewa MPR dan mengangkat Megawati Soekarnoputri sebagai presiden. Di era pemerintahan Presiden Megawati, Mendiknas dijabat Prof. Drs. A. Malik Fadjar, M.Sc.^[6]

Pada pemilihan Umum 2004 dan 2009, rakyat Indonesia memilih presiden secara langsung. Pada dua pemilu tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono berhasil terpilih menjadi presiden. Selama kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, jabatan Mendiknas secara berturut-turut dijabat oleh Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA. dan Prof. Dr. Ir. Mohamad Nuh. Pada tahun 2011 istilah departemen diganti menjadi kementerian dan pada tahun 2012 bidang pendidikan dan kebudayaan disatukan kembali menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.^[6] Kebijakan pendidikan pada era reformasi antara lain perubahan IKIP menjadi universitas, reformasi undang-undang pendidikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Ujian Nasional (UN), sertifikasi guru dan dosen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pendidikan karakter, dan lain-lain.^[6]

Pada Kabinet Kerja (2014–2019), kementerian ini dirombak dengan mengeluarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ke dalam Kementerian Riset dan Teknologi yang berubah namanya menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.^[7] Sementara itu, direktorat jenderal lainnya (Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; Ditjen Pendidikan Dasar; Ditjen Pendidikan Menengah; dan Ditjen Kebudayaan) tetap berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.^[8] Saat pembentukan Kabinet Indonesia Maju (23 Oktober 2019), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kembali dimasukkan dalam struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 2021, saat perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Kementerian ini dipimpin oleh Nadiem Makarim yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 28 April 2021.^[9]

Pada Kabinet Merah Putih, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dipecah menjadi tiga kementerian sendiri, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), serta Kementerian Kebudayaan.^[10]

• Departemen Pengajaran (1945–1948)
• Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1948–1955, 1966–1999)
• Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1955–1966)
• Departemen Pendidikan Nasional (1999–2009)
• Kementerian Pendidikan Nasional (2009–2011)
• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2011–2021)
• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (2021–2024)
• Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024-sekarang)

Berikut ini sejarah perubahan unit eselon I di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

• Daftar Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia
• Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
• Kementerian Kebudayaan
• Kementerian Indonesia

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia