Kesultanan Jambi

Kesultanan Jambi كسلطانن جمبي Kesultanan Jambi
1460 (sebagai Kerajaan Melayu Jambi) 1615 (sebagai Kesultanan Jambi)–1904
Kiri: Bendera Sultan dan bendera perang Jambi[1][2] Kanan: Bendera Bangsawan Komersial Jambi (Bendera Raja Sehari)[1][3]
Peta Kerajaan Melayu Jambi, meliputi kawasan sebagian wilayah Riau dan semenanjung Palembang utara.
Ibu kota	Tanah Pilih (sekarang Kota Jambi)
Bahasa yang umum digunakan	Melayu Jambi
Agama	Islam
Pemerintahan	Monarki Kesultanan
Sultan
• 1615–1643	Sultan Abdul Kahar
• 1900–1904	Sultan Thaha Saifuddin
Sejarah
• Didirikan	1460 (sebagai Kerajaan Melayu Jambi) 1615 (sebagai Kesultanan Jambi)
• dibubarkan Belanda	1904
Didahului oleh Digantikan oleh kslKesultanan Melaka kslKesultanan Demak Hindia Belanda Indonesia
Sunting kotak info • Lihat • Bicara

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Kesultanan Jambi (Arab Melayu : كسلطانن جمبي) adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang pernah berdiri di provinsi Jambi, Indonesia.^[4][5][6] Kesultanan ini sebelumnya bernama kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduko Berhalo bersama istrinya, Putri Selaras Pinang Masak,^[7] di Jambi pada tahun 1460.^[8][9] Dalam perkembangannya, pada tahun 1615 kerajaan ini resmi menjadi kesultanan setelah Pangeran Kedah naik takhta dan menggunakan gelar Sultan Abdul Kahar.^[10][11] Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1906 dengan sultan terakhirnya, Sultan Thaha Saifuddin.^[12][13]

Wilayah Jambi dulunya merupakan wilayah Kerajaan Melayu. Berdirinya kesultanan Jambi bersamaan dengan bangkitnya Islam di wilayah Jambi. Pada 1616 Jambi merupakan pelabuhan terkaya kedua di Sumatra setelah Aceh. Pada 1670 kerajaan ini sebanding dengan tetangga-tetangganya seperti Johor dan Palembang.^[14]

Sejak pertengahan abad ke-16, para penguasa Jambi mengadakan perdagangan lada yang menguntungkan dengan bangsa Portugis, Inggris, dan Belanda. Kegiatan perdagangan itu juga melibatkan bangsa China, Melayu, Makassar, dan Jawa. Kehidupan ekonomi Kesultanan Jambi yang makmur akibat kegiatan perdagangan inilah yang mampu membawa kerajaan menuju masa kejayaan di bawah Sultan Abdul Kahar.^{[butuh rujukan]}

Sultan Jambi yang pertama ini berhasil membawa kerajaannya menjadi makmur berkat monopoli perdagangan lada dan pengenaan bea ekspor. Bahkan, pada 1616, ibu kota Jambi sudah dipandang sebagai pelabuhan terkaya kedua di Sumatera, setelah Aceh. Berdasarkan data VOC, Sultan Jambi meraup keuntungan 30-35 persen dari lada yang terjual. Sultan Abdul Kahar juga dikatakan sebagai penguasa yang kuat, bahkan tidak takut dengan tuntutan Raja Johor dan tidak pernah mau bekerja sama dengan VOC.^{[butuh rujukan]}

Selama abad ke-16, Jambi menjadi terkenal berkat lada yang ditanam di dataran tinggi. Pada tahun 1615 Kompeni Belanda dan Kompeni Inggris mendirikan pangkalan-pangkalan mereka masing-masing di kawasan tersebut. Pada masa itu, Jambi bersekutu dengan Johor, akan tetapi kemudian timbul sejumlah perselisihan ketika mereka menyatakan berhak mengendalikan Kuala Tungkal, yaitu sebuah kawasan di perbatasan Jambi dengan Indragiri yang merupakan jalan masuk ke kawasan pedalaman tempat lada ditanam.^{[butuh rujukan]}

Sekitar tahun 1671 dan 1674, perselisihan yang berkepanjangan itu memuncak menjadi sebuah konflik terbuka, orang laut yang tunduk pada penguasa Jambi merompak kapal-kapal di perairan Johor, sementara orang laut dari Johor melancarkan aksi serupa di Jambi. Armada Johor bahkan berlayar masuk ke Sungai Batanghari dan mengancam ibukota Jambi. Namun, hubungan mereka kemudian membaik dan pada tahun 1681 para penguasa Jambi dan Johor masih bersedia untuk membina suatu persekutuan guna menghadapi saingan bersama mereka yaitu Palembang. Orang Laut dari kedua kerajaan menyerang kapal-kapal dagang di perairan Palembang dan juga menjarah kawasan pesisir.^{[butuh rujukan]}

Setelah VOC menyodorkan perjanjian dagang kepada Kesultanan Jambi, dengan tujuan melakukan monopoli. Sultan Abdul Kahar menolak perjanjian tersebut, memilih mengundurkan diri dari takhta dan kedudukannya digantikan oleh Pangeran Depati Anom atau Sultan Agung. Perjanjian pertama Kesultanan Jambi dengan VOC pun dilakukan, yang perlahan membawa kemunduran bagi kerajaan.^{[butuh rujukan]}

Kejayaan Jambi tidak berumur panjang, pada tahun 1680-an, Jambi mulai kehilangan kedudukannya sebagai pelabuhan lada utama setelah pertempuran dengan pihak Johor. Selain itu, adanya penyelundupan dan utang, juga menjadi penyebab runtuhnya Kesultanan Jambi, yang diperparah dengan campur tangan Belanda dalam politik kerajaan.^{[butuh rujukan]}

Berbeda dari penguasa sebelumnya, Sultan Thaha Saifuddin menolak keras perjanjian dengan Belanda. Bahkan utusan Belanda yang beberapa kali datang untuk menyodorkan perjanjian kepadanya selalu dihindari. Akibatnya Belanda marah dan melayangkan serangan pada 1858, hingga berhasil menguasai istana.^{[butuh rujukan]}

Dalam serangan itu Sultan Thaha melarikan diri, sehingga Panembahan Prabu kemudian diangkat oleh Belanda menjadi penguasa baru di Kesultanan Jambi dengan gelar Sultan Ahmad Nazaruddin. Masa itu kesultanan Jambi masih mengendalikan Ibukota (Kota Jambi), namun Sultan Ahmad Nazaruddin tinggal di Dusun Tengah, tiga atau empat hari perjalanan dari Ibukota, di sebuah rumah sederhana dari papan.

Sayyid Idrus memegang peran politik penting, karena menikahi putri dari Sultan Nazaruddin. Kemudian, Ia mendapatkan gelar Pangeran Wirokusumo langsung dari Sultan Nazaruddin, yang juga memberinya kekuasaan sebagai Pepati Dalam, di Keraton Jambi. Hal ini memungkinkannya untuk menggantikan peran sultan, ketika sultan tidak berada di tempat. Sayyid Idrus berperan sebagai mediator dan juru bicara antara penguasa lokal dengan pemerintahan Belanda pada masa itu, serta antara keluarga Al-Jufri dengan Keraton Jambi. Selama masa kepemimpinannya di Kesultanan Jambi, Sayyid Idrus berperan penting dalam menjalankan pemerintahan karena Sultan Nazaruddin kurang menyukai kehadiran Belanda di Jambi dan memilih menjauh.^[15]

Ketika Sultan Thaha dalam pelarian, Kesultanan Jambi sempat dipimpin oleh beberapa sultan di bawah pengaruh Belanda. Kesempatan datang ketika terjadi kekosongan kekuasaan pada 1899, setelah Sultan Zainuddin dicopot oleh Belanda.^{[butuh rujukan]}

Pada tahun 1903, Pangeran Ratu Martaningrat, keturunan dari Sultan Thaha menyerah kepada Belanda. Kemudian Jambi digabungkan dengan keresidenan Palembang. Kesultanan Jambi benar-benar berakhir, saat Sultan Thaha dibunuh oleh Belanda di persembunyiannya pada 1904. Kesultanan Jambi resmi dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 1906 dan berhasilnya Belanda menguasai wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan Jambi.^{[butuh rujukan]}

Jambi berkembang di wilayah cekungan Batang Hari, sungai terpanjang di Sumatra. Sungai ini, dan anak-anak sungainya, seperti Batang Tembesi, Batang Tabir dan Batang Merangin, merupakan tulang punggung wilayah tersebut. Sungai Tungkal yang berbatasan dengan Indragiri memiliki cekungan tangkapan air sendiri. Sungai-sungai itu merupakan andalan transportasi utama Jambi.^{[butuh rujukan]}

Penduduk Jambi relatif jarang. Pada 1852 jumlah penduduk diperkirakan hanya sebanyak 60.000 jiwa, dan Jambi Timur nyaris tidak berpenghuni. Etnis Melayu Jambi berdiam dipinggiran sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Orang Kubu menghuni hutan-hutan, sedangkan orang Batin mendiami wilayah Jambi Hulu. Pendatang dari Minangkabau disebut sebagai orang Penghulu, yang menyatakan tunduk pada orang-orang Batin.^{[butuh rujukan]}

Kesultanan Jambi dipimpin oleh raja yang bergelar sultan. Raja ini dipilih dari perwakilan empat keluarga bangsawan (suku): suku Kraton, Kedipan, Perban dan Raja Empat Puluh. Selain memilih raja keempat suku tersebut juga memilih pangeran ratu, yang mengendalikan jalan pemerintahan sehari-hari.^{[butuh rujukan]} Dalam menjalankan pemerintahan pangeran ratu dibantu oleh para menteri dan dewan penasihat yang anggotanya berasal dari keluarga bangsawan. Sultan berfungsi sebagai pemersatu dan mewakili negara bagi dunia luar.^{[butuh rujukan]}

Menurut R. Sahabuddin (1954) dalam buku Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Jambi (1978/1979), pemerintahan di pusat Kesultanan Jambi dipimpin oleh seorang sultan yang dibantu oleh pangeran ratu (putra mahkota) yang memimpin Rapat Dua Belas. Rapat Dua Belas terdiri atas dua bagian:^{[butuh rujukan]}

• Kerapatan Patih Dalam (Dewan Menteri Dalam)
• Kerapatan Patih Luar (Dewan Menteri Luar)

Masing-masing kerapatan terdiri dari 6 orang, 1 orang ketua dan 5 orang anggota.^{[butuh rujukan]}

Kerapatan Patih Dalam diketuai oleh Putra Mahkota yang bergelar Pangeran Ratu dengan para anggota yang diberi gelar :^{[butuh rujukan]}

• Pangeran Adipati
• Pangeran Suryo Notokusumo
• Pangeran Jayadiningrat
• Pangeran Aryo Jayakusumo
• Pangeran Notomenggolo atau Pangeran Werokusumo

Kerapatan Patih Dalam pada hakekatnya merupakan Majelis Kerajaan (Rijksraad) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif (DPR) pada masa sekarang.^{[butuh rujukan]} Pepatih Dalam yang terkenal pada masa Kesultanan Jambi adalah Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri atau dikenal dengan gelar Pangeran Wirokusumo.^[15]

Peperangan Johor–Jambi dimulai antara Kesultanan Johor dan Kesultanan Jambi disaat kedua belah pihak berselisih paham mengenai perebutan kawasan yang bernama Kuala Tungkal. Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Syah III dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda. Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi, orang Johor telah menghasut penduduk Tungkal untuk memberontak. Hal ini menimbulkan kemarahan Pemerintah Jambi. Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai. Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan karena perkawinan antara Raja Muda Johor dengan Puteri Sultan Jambi pada tahun 1659.^{[butuh rujukan]}

Namun persengketaan antara Johor dan Jambi kembali meletus dikarenakan tindakan kedua-dua pihak yang saling menghina kedaulatan kerajaan masing-masing. Johor kembali berperang dengan membawa 7 buah kapal untuk menyerang perkampungan nelayan Jambi pada bulan Mei 1667. Kegiatan perdagangan semakin merosot akibat perperangan yang terjadi karena tidak ada jaminan keselamatan kepada pedagang untuk menjalankan perdagangan di kawasan bergolak ini. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi kepada Johor. Puncak peristiwa peperangan ini terjadi saat Pengeran Dipati Anom mengetuai sebuah angkatan perang untuk menyerang dan memusnahkan Johor secara mengejutkan pada 4 April 1673. Serangan ini telah melumpuhkan sistem pemerintahan kerajaan Johor. Dalam usaha menyelamatkan diri, Raja Muda bersama seluruh penduduk Johor telah lari bersembunyi di dalam hutan. Bendahara Johor ditawan dan dibawa pulang ke Jambi.^{[butuh rujukan]}

Sultan Abdul Jalil Syah III juga melarikan diri ke Pahang. Baginda akhirnya meninggal dunia di sana pada 22 November 1677. Perperangan yang menyebabkan kekalahan kerajaan Johor ini telah mengakibatkan kerugian yang besar kepada Johor kerana Jambi telah bertindak merampas semua barang berharga milik kerajaan Johor termasuk 4 tan emas, sebagian besar senjata api yang merupakan simbol kemegahan dan kekuatan Johor. Kehilangan senjata api dan tentara dalam jumlah besar menyebabkan kerajaan Johor tidak dapat berbuat apa-apa, dan hal ini secara tidak langsung meruntuhkan kerajaan Johor.

Nama-nama dibawah menggunakan ejaan modern yang mungkin berbeda dari ejaan dalam dokumen asli. Nama nasab (patronim gaya Arab) juga tidak disertakan dalam daftar berikut.

Perjanjian ini dipaksakan oleh Letnan Kolonel Michels yang masuk ke Sarolangun Jambi dari daerah Palembang kepada Sultan Fachruddin isinya Belanda mempunyai hak mendirikan kekuatan dalam daerah Jambi.^[40](hlm.33)

Perbaikan ini yang diajukan oleh Residen Palembang Proctorius sebagai wakil Pemerintah Belanda yang ditanda-tangani oleh Sultan Muhammad Fachruddin, Pangeran Ratu Kertaningrad, dan beberapa bangsawan Jambi Surat perjanjian ini dibenarkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 21 April 1835, isinya antara lain:^[40](hlm.33)

1. Pemerintah Belanda memungut cukai atas pemasukan/pengeluaran barang.^[40](hlm.33)
2. Pemerintah Belanda mempunyai monopoli atas penjualan garam.^[40](hlm.33)
3. Pemerintah Belanda tidak mungut cukai lain.^[40](hlm.33)
4. Pemerintah Belanda tidak akan turut campur dalam urusan tatanegara dalam negeri dan tidak akan mengganggu adat istiadat dalam negeri, kecuali dalam hal penggelapan cukai yang berhak dipungut oleh pemerintah Belanda.^[40](hlm.33)
5. Sultan dan Pangeran Ratu menerima uang tahunan sebesar 8000 gulden.^[40](hlm.33)

Dalam perjanjian mana disebutkan.^[40](hlm.33)

1. Karena jelasnya kemenangan yang diperoleh Belanda terhadap Sultan negeri Jambi (Sultan Thaha) maka negeri Jambi adalah jajahan Belanda.^[40](hlm.33)
2. Negeri Jambi hanya dipinjamkan kepada Sultan Jambi (Ahmad Nazaruddin) yang harus bersikap menurut dan setia serta menghormati pemerintahan Belanda.^[40](hlm.33)
3. Pemerintahan Belanda berhak memungut cukai atas barang yang masuk dan keluar.^[40](hlm.33)
4. Kepada Sultan akan diberikan uang tahunan 10.000 gulden, jumlah mana mungkin diperbesar jika penghasilan cukai pengangkutan barang bertambah.^[40](hlm.34)
5. Segala perjanjian tahun 1834 tetap berlaku, jika tidak digugurkan atau berlawanan dengan perjanjian ini.^[40](hlm.34)
6. Sultan dan pangeran Ratu harus mengirim utusan untuk menghormati Gubernur Jenderal.^[40](hlm.34)
7. Batas-batas negeri Jambi akan ditetapkan oleh Pemerintah Belanda dalam program lain.^[40](hlm.34)

Perjanjian terakhir yakni perjanjian Belanda dengan Sultan Ahmad Nazaruddin (1858) tidaklah seluruhnya dapat diterapkan karena masyarakat Jambi ketika itu tidak mau dijajah dan tetap patuh kepada Sultan yang sah yang tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya gugur tahun 1904, dan baru setelah itu pemerintah Hindia Belanda atas daerah Jambi membentuk gewest Jambi pada tahun 1906.^[40](hlm.34)

• 
  Rekontruksi tampilan Sultan terakhir Kesultanan Jambi, Sultan Thaha Saifuddin
• 
  Foto Sultan Ahmad Nasiruddin Ratu Inga Di Laga pada tahun 1877-1879
• 
  Komplek Makam Raja-raja Jambi
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa arab melayu).
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa belanda)
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa belanda).
• 
  Silsilah Raja-raja Jambi (dalam bahasa arab melayu).
• 
  Surat dari Sultan Jambi.
• 
  Hikayat negeri Jambi.
• 
  Surat Sultan Thaha Saifuddin Jambi Ke Khalifah Utsmaniyah
• 
  Buku Berjudul Sultan Thaha Syaifuddin

• Arifullah, Mohd. (2015). "Hegemoni Islam dalam Evolusi Epistemologi Budaya Melayu Jambi" (PDF). Kontekstualita. 30 (1): 124-137.
• Andaya, Barbara Watson (1993). To Live as Brothers: southeast Sumatra in the seventeenth and eighteenth centuries (dalam bahasa Inggris). University of Hawaii Press. ISBN 9780824814892.
• Brown, Iem (2009). The Territories of Indonesia. London: Routledge. hlm. 268. ISBN 9781857432152.
• Gallop, Annabel Teh (2019). Malay Seals from the Islamic World of Southeast Asia: content, form, context, catalogue (dalam bahasa Inggris). Lontar Foundation in association with British Library. ISBN 9789813250864.
• Locher-Scholten, Elsbeth (2004). Sumatran Sultanate and Colonial State: Jambi and the Rise of Dutch Imperialism, 1830–1907 (dalam bahasa Inggris). Cornell University Press. ISBN 9781501719387. Lihat pula edisi Bahasa Indonesia: Locher-Scholten, Elsbeth (2008). Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial: Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda. KITLV. ISBN 9789791079150.
• Janowski, Monica; Kerlogue, Fiona (2007). Kinship and Food in South East Asia. Copenhagen: NIAS Press. hlm. 68. ISBN 9788791114939.
• Mukti, Zubir (1987). Sejarah Peranan Hukum Adat dan Adat Istiadat Jambi. Muara Bungo. Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link)

• Akhir Masa Kesultanan Jambi Diarsipkan 2021-06-24 di Wayback Machine. Pada kajanglako.com 21 Februari 2018
• Menelusuri Jejak Islam di Nusantara dan Jambi