Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara

M. Iftitah Sulaiman Suryanagara
Menteri Transmigrasi ke-12
Petahana
Mulai menjabat 21 Oktober 2024
Presiden	Prabowo Subianto
Pendahulu Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia Pengganti Petahana
Informasi pribadi
Lahir	10 Maret 1977 (umur 48) Pandeglang, Indonesia
Partai politik	Demokrat
Almamater	Akademi Militer (1999)
Pekerjaan	Tentara, pengusaha, politikus
Penghargaan sipil	Adhi Makayasa - Tri Sakti Wiratama 1999
Karier militer
Pihak	Indonesia
Dinas/cabang	TNI Angkatan Darat
Masa dinas	1999— 2019
Pangkat	Letnan Kolonel
Satuan	Kavaleri
Sunting kotak info • L • B

Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara (lahir 10 Maret 1977) adalah seorang pengusaha, dan purnawirawan TNI AD. Kini ia menjabat sebagai Menteri Transmigrasi di Kabinet Merah Putih sejak 21 Oktober 2024. Ia lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1999.

Reformasi TNI mengamanatkan militer untuk tidak terlibat dalam kegiatan politik dan bisnis. Untuk itu, sebagai konsekuensi dari aktivitasnya dalam dunia bisnis, politik negara dan usahanya mengembangkan jaringan internasional, Suryanagara memutuskan pensiun dini, setelah dinas 20 tahun di militer.

Pasca pensiun, Suryanagara mengakuisisi beberapa perusahaan investasi dan konsultan, yang ia gagas dan rintis bersama para mitra bisnisnya. Saat ini, ia mengembangkan berbagai perusahaan, yang bergerak dalam bidang investasi, energi dan usaha lainnya.

Selain pengusaha, Suryanagara juga adalah seorang penulis ^[1] dan pengajar di beberapa institusi pendidikan. Pengalamannya di bidang investasi, dilengkapi dengan pengetahuannya di bidang strategi dan geopolitik,^[2] pertahanan dan intelijen, keamanan nasional dan regional,^[3] serta perdamaian internasional.^[4][5]

Suryanagara memulai karier sebagai Komandan Peleton di Yonkav 8-Tank/Kostrad hingga menjadi Perwira Seksi Operasi. Lalu, ia dipindahkan ke Aceh untuk membentuk satuan baru, Yonkav 11/Kodam Iskandar Muda.

Periode itu, ia lebih banyak bertugas di medan tempur, selama tiga tahun; Operasi Rencong pada tahun 2003 dan Operasi Pemulihan Keamanan tahun 2004.^[6] Setelah Tsunami yang membawa berkah perdamaian di Aceh, penugasan beralih ke Operasi Bantuan Kemanusiaan pada tahun 2005.

Tahun 2006, Suryanagara terpilih sebagai penjaga perdamaian di Lebanon,^[7] melalui Kontingen Garuda-XXIII A/UNIFIL. Ia juga terpilih menjadi perwakilan UNIFIL (bersama perwira India dan Polandia) sebagai pembawa bendera PBB dalam Hari Nasional Italia tahun 2007, di Roma Italia.^[8]

Pulang dari Lebanon, Suryanagara ikut membidani dan membangun Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP TNI) di Sentul, Bogor. Tahun 2010, Mabes TNI menugaskan Suryanagara sebagai Instruktur Internasional pertama TNI,^[9] di bidang Misi Pemeliharaan Perdamaian. Bersama instruktur dari Jerman dan Australia, ia melatih 35 perwira dari 11 negara, di New Castle, Australia.

Saat mengembangkan PMPP TNI, Suryanagara juga ditugaskan sebagai staf pimpinan di Mabes TNI. Baik sebagai Staf Pribadi Kasum TNI, maupun Panglima TNI. Sebelum akhirnya ia ditarik ke Istana Negara untuk membantu tugas-tugas kepresidenan. Pada masa itu, Suryanagara juga diberi kesempatan menjadi wakil TNI dalam Program "The Young Future Leader" dari Pemerintah Australia tahun 2012, dan dari Pemerintah Korea Selatan tahun 2013.^[10]

Selain aktif sebagai perwira lapangan melalui penugasan operasi dalam dan luar negeri, menulis menjadi hobi yang ditekuni Suryanagara, seperti tulisan yang berjudul "TNI AD menjadi tentara kelas dunia, mungkinkah?" yang diterbitkan majalah Jurnal Yudhagama Vol 33 No.I, Edisi Maret 2013.^[11]

Beberapa tulisan sebelumnya adalah; Membangun Sikap Kewaspadaan Generasi Muda (2002). Pendayagunaan Public Relations TNI untuk mengembalikan Citra TNI di masa depan (2002), Konsepsi Teritorial bagi Satuan Kostrad (2003), Konsepsi Penyelesaian Konflik Aceh secara Damai (2004), Strategi Public Relations TNI di Daerah Operasi Tempur (2005), dan TNI dan Bencana Alam: Upaya mitigasi untuk mengurangi risiko bencana (2006). Melalui tulisan-tulisan itu, Suryanagara mendapatkan penghargaan sebagai penulis terbaik di tingkat Kostrad, TNI AD dan TNI.

Tidak hanya mengisi ruang pemikiran di internal TNI, Suryanagara juga menuangkan pemikiran dan gagasannya di surat kabar nasional, sejak berpangkat Kapten. Tulisan pertamanya di harian nasional adalah "Negosiasi Secangkir Kava di Sirec" (2010, Kompas),^[12] dan "Australia, Indonesia formalizing military diplomacy" (2012, Jakarta Post).^[13]

Sebagaimana dituturkan dalam artikel "Kenapa Saya menulis?", ia mengakui, hobi menulisnya didasari oleh pemikiran bahwa dua kualitas terpenting dalam dunia militer profesional adalah "knowledgeable" dan "open-minded leadership." Menurutnya, hal tersebut dibuktikan oleh Mayor Jenderal Clausewitz (Prussia), Kapten Liddell Hart (Inggris), Jenderal Besar AH. Nasution (Indonesia) dan Jenderal Sun Tzu (Tiongkok). Nama-nama tersebut memberi kontribusi yang sangat besar lewat karya tulisnya, dan menjadi rujukan bagi institusi militer di seluruh dunia.

Berbeda dengan profesi lainnya, ia sependapat dengan Samuel P. Huntington, bahwa profesionalisme militer bukan semata-mata soal keahlian dan kemahiran, melainkan juga soal "Loyalitas, Jiwa Korsa, dan Tanggung Jawab kepada Negara". Karena itu, Suryanagara mengatakan bahwa militer profesional harus mengedepankan pengetahuan, keterampilan dan karakter, yang dibentuk melalui pendidikan dan dunia literasi, selain penugasan di lapangan.

Pada tahun 2015-2016, saat mengikuti pendidikan di US Army Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS, Suryanagara aktif dalam organisasi Senat Mahasiswa bersama 8 perwira lainnya, mewakili 109 perwira dari 90 negara.^[14] Atas prestasi akademiknya, ia juga mendapat penugasan sebagai Asisten Operasi dalam "Joint Military Exercise: Eagle-Owl"; Latihan Militer Gabungan antara pasukan Amerika Serikat dan Inggris. Di akhir pendidikan, ia dinominasikan sebagai peraih penghargaan "General Dwight D. Eisenhower Award" (Lulusan Terbaik).

Pada tahun 2025, Suryanagara meraih gelar doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan disertasi berjudul “Eklektisisme Emosional dalam Perilaku Memilih: Studi tentang Emosi, Rasionalitas, dan Polarisasi Politik dalam Demokrasi Indonesia”. Disertasinya mengkaji peran emosi dalam pembentukan pilihan politik dan memperkenalkan pendekatan eklektik yang memadukan perspektif psikologi, ilmu politik, dan komunikasi politik. Penelitiannya dianggap memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika demokrasi elektoral di Indonesia, khususnya di era media sosial dan politik identitas.^[15]

Sejak menjabat sebagai Menteri Transmigrasi Republik Indonesia pada 21 Oktober 2024, Suryanagara memimpin transformasi besar terhadap program transmigrasi. Ia menegaskan bahwa transmigrasi di abad ke-21 bukan lagi sekadar program pemindahan penduduk, melainkan sebuah strategi pembangunan nasional yang integral dan visioner. Dalam berbagai forum, termasuk Rapat Kerja Nasional Transmigrasi 2025, Suryanagara menyampaikan pandangan strategisnya bahwa:

“Transmigrasi hari ini bukan lagi sekadar soal memindahkan penduduk, tetapi membuka jalan masa depan bagi jutaan rakyat dan bangsa. Ia bukan semata program sosial, melainkan strategi ekonomi bangsa.”^[16]

Suryanagara mengubah pendekatan transmigrasi dari redistribusi penduduk menjadi penciptaan nilai tambah berbasis kawasan. Ia menggagas Transmigrasi 4.0. Transmigrasi 4.0 menekankan pada edukasi berbasis STEM, industrialisasi, hilirisasi, dan digitalisasi kawasan.

Selanjutnya, Suryanagara juga memperkenalkan pendekatan Transmigrasi 5.0, yang dibangun di atas lima pilar utama: green development, smart village ecosystem, value-based citizenship, intergenerational design, serta AI & big data-driven planning. Konsep ini merepresentasikan lompatan paradigma yang menempatkan transmigrasi sebagai perancang peradaban, bukan sekadar pelaksana pembangunan kawasan.^[17]

Ia juga mendorong rencana pembentukan Badan Usaha Milik Transmigran (BUMT) Merah Putih, yakni korporasi rakyat berbasis tanah sebagai aset utama, dengan transmigran sebagai pemilik saham mayoritas. Gagasan ini merefleksikan tekadnya untuk mengangkat transmigran dari posisi sebagai penerima bantuan menjadi pelaku utama ekonomi daerah. BUMT Merah Putih direncanakan berkolaborasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang sekarang sedang dirancang pemerintah.^[18]

Dalam berbagai kesempatan, ia mengangkat kisah-kisah nyata yang menggambarkan perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di komunitas transmigran. Salah satunya adalah kisah seorang transmigran di Mamuju, Sulawesi Barat,Mamuju yang dulu berangkat karena terlilit utang, kini telah melunasi semuanya, menyekolahkan anak hingga ke perguruan tinggi, dan mampu menunaikan ibadah haji beberapa kali. Suryanagara juga menyebut kisah anak transmigran asal Bali yang kini menjabat sebagai pejabat tinggi, dan menceritakan bagaimana keluarga transmigran yang dulu diledek, kini justru menjadi penopang keluarga-keluarga yang dulu mengejek mereka.

Kepemimpinan Suryanagara juga tercermin dalam upaya menghapus ego sektoral dan membangun ekosistem transmigrasi lintas kementerian dan lembaga. Ia menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan antara ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, Kemendikbudristek, serta BUMN dan mitra swasta untuk menciptakan kawasan transmigrasi yang terintegrasi secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, berkat arah kebijakan yang ia inisiasi, transmigrasi tidak lagi diposisikan sebagai beban pembangunan, tetapi sebagai motor penggerak pertumbuhan kawasan dan ekonomi nasional. Transmigrasi diarahkan untuk mendukung pusat-pusat industri, basis ekspor, serta ketahanan pangan dan energi nasional di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).^[19]

Suryanagara menyebut transmigrasi sebagai wajah dari ekonomi Pancasila—suatu sistem di mana negara hadir, rakyat berdaulat, dan modal bergerak bersama etika. Visi tersebut menggambarkan keyakinannya bahwa Indonesia dapat tumbuh cepat tanpa meninggalkan siapa pun.

“Transmigrasi adalah salah satu jawaban Indonesia atas ketimpangan wilayah, penguatan NKRI, dan masa depan keadilan antargenerasi.” – Muhammad Sulaiman Suryanagara (2025)^[20]