Perjanjian New York

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Perjanjian New York,^[1] yang bernama resmi Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands Concerning West New Guinea, adalah perjanjian yang ditandatangani oleh Kerajaan Belanda dan Indonesia mengenai administrasi wilayah Papua bagian barat (Irian Barat). Bagian pertama dari perjanjian mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih administrasi wilayah tersebut, dan bagian kedua mengusulkan seperangkat kondisi sosial yang akan diberikan jika Perserikatan Bangsa-Bangsa melaksanakan diskresi yang diusulkan dalam pasal 12 perjanjian untuk mengizinkan pendudukan dan administrasi Indonesia atas wilayah tersebut. Perjanjian ini dirundingkan dalam pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, dan ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 1962 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di Kota New York, Amerika Serikat.

Perjanjian ini dimasukkan ke dalam agenda Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1962 dan mempercepat dihasilkannya Resolusi Sidang Majelis Umum 1752 (XVII) yang memberikan kekuasaan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menduduki dan mengelola Papua Barat. Walaupun perjanjian ini tidak dapat menghapuskan kewajiban-kewajiban yang didefinisikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa,^[2] dan perjanjian tersebut menegaskan bahwa perjanjian ini dibuat untuk kepentingan rakyat di wilayah tersebut, beberapa orang percaya bahwa perjanjian ini mengorbankan rakyat di wilayah tersebut demi kepentingan pihak asing.

Ringkasan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat^[3] dari tahun 1962 menegaskan "kesepakatan itu merupakan kemenangan hampir total bagi Indonesia dan kekalahan bagi Belanda", bahwa "Biro Urusan Eropa (Amerika Serikat) bersimpati pada pandangan Belanda bahwa aneksasi oleh Indonesia hanya akan menukar terjadinya kolonialisme kulit putih dengan kolonialisme kulit coklat", dan bahwa "Alasan mendasar pemerintahan Kennedy menekan Belanda untuk menerima perjanjian ini adalah bahwa mereka percaya bahwa pertimbangan soal Perang Dingin untuk mencegah Indonesia menjadi Komunis melebihi kondisi yang dimiliki Belanda."

Asal muasal terjadinya sengketa atas wilayah Nugini Belanda disepakati berasal dari kebutuhan untuk menemukan tanah air bagi orang Indo keturunan Eurasia di masa sebelumPerang Dunia II.^[4][5] Menurut C.L.M. Penders, "Tidak ada" alasan lain, termasuk untuk mengembangkan pulau tersebut,^[5] "yang didorong oleh Belanda demi kelanjutan kekuasaan mereka di Papua Barat" yang secara rasional melayani kepentingan nasional Belanda untuk mempertahankan suatu wilayah yang akan menyebabkan pihak Belanda kehilangan begitu banyak bisnis dan reputasi internasional mereka.^[4] Mulai tahun 1920-an, sejumlah besar orang Indo yang menganggur di Jawa membujuk pemerintah Belanda untuk mendirikan koloni di bagian utara Papua Barat, yang pada akhirnya gagal memberikan kesejahteraan yang para koloni harapkan. Namun, Nugini dianggap sebagai sebuah "tanah yang dijanjikan" di dalam imajinasi kelompok-kelompok seperti Vaderlandsche Club dan Partai Nazi Belanda, yang melobi untuk adanya sebuah "provinsi berisikan orang-orang kulit putih Belanda di Hindia".^[4] Walaupun terbentuknya provinsi ini tidak pernah tercapai, para orang Indo mempertahankan posisi istimewa mereka yang dibenci masyarakat di Indonesia, sehingga mereka menjadi pendukung terkuat terbentuknya Nugini otonom.^[4] Sejak tahun 1945, selama Revolusi Nasional Indonesia, Belanda mencoba bernegosiasi untuk mendapatkan sebuah tempat khusus di Nugini dalam berbagai konferensi dengan para nasionalis Indonesia, dengan contoh Perjanjian Linggadjati sebagai salah satu yang menetapkan Nugini sebagai tempat pemukiman para orang Indo.^[5]

Namun, pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949, baik pihak Indonesia maupun Belanda tidak dapat menyepakati status Nugini. Belanda berpendapat bahwa pihak mereka harus tetap mempertahankan Papua bagian barat guna penentuan nasib sendiri oleh para pribumi, setelah para penduduk tersebut cukup "dewasa".^[5] Status akhir Nugini di hasil akhir kesepakatan tidaklah jelas, walaupun Partai Buruh Belanda mengalahkan amendemen yang akan secara eksplisit mengecualikan Nugini dari kemerdekaan Indonesia.^[4] Sejak tahun 1951, pemerintah Indonesia menginterpretasikan hasil Konferensi Meja Bundar sebagai pemberian kedaulatan bagi Indonesia atas seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, termasuk Nugini.^[5] Sepanjang perundingan dengan pihak Indonesia, Belanda bersikeras bahwa mereka tidak dapat memberikan kedaulatan atas Nugini Belanda, karena partai-partai konservatif di parlemen Belanda, yang sangat dipermalukan oleh kemerdekaan Indonesia dan tetap ingin mempertahankan kekuatan kolonial di wilayah tersebut, tidak akan memberikan suara untuk meratifikasi perjanjian seperti itu.^[4] Ketika pemerintah Indonesia menarik diri dari Uni Belanda-Indonesia karena frustasi akan lambatnya perundingan soal Nugini, pemerintah Belanda merasa terlepas dari kewajiban apapun untuk melanjutkan perundingan soal isu ini.^[5] Indonesia, yang didukung oleh seluruh negara di Afrika dan Asia, kecuali nasionalis Tiongkok, berusaha untuk meloloskan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendesak Belanda untuk berunding dengan Indonesia perihal status Papua bagian barat. Namun, resolusi ini dihalangi oleh adanya perlawanan dari seluruh negara Barat kecuali Yunani.^[6]

Indonesia memperoleh lebih banyak dukungan internasional untuk perundingan dengan Belanda selama Konferensi Tingkat Tinggi Jenewa dan Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955, setelah berbagai surat kabar dan gereja-gereja Belanda, yang sebelumnya dengan gigih mendukung pemerintah Belanda untuk mempertahankan wilayah Nugini, mendorong agar Nugini dibawa "ke dalam ruang lingkup yang lebih tenang" dari Perwalian Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[6] Meskipun demikian, pada tahun 1956, Belanda mengamandemen konstitusinya untuk memasukkan Papua bagian barat sebagai negara konstituen Kerajaan Belanda, meskipun pemerintah tersebut tidak memasukkan amendemen yang akan mencantumkan secara spesifik soal penentuan nasib sendiri warga Papua bagian barat sebagai tujuan kedaulatan Belanda atas wilayah tersebut.^[6] Di dalam Papua bagian barat, Belanda membebaskan terbentuknya partai-partai politik, tetapi melarang adanya partai-partai pro-Indonesia karena dianggap subversif.^[7] Menanggapi mengerasnya langkah Belanda, Indonesia secara bertahap menggeser posisinya akan Nugini, dengan mengatakan bahwa rakyat Nugini telah menggunakan hak mereka untuk menentukan nasib mereka dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.^[5] Setelah pemungutan suara ketiga dan terakhir di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1957, di mana resolusi yang mendorong terjadinya dialog antara Belanda dengan Indonesia, yang didukung oleh mayoritas negara-negara yang merepresentasikan mayoritas populasi dunia, dihalangi oleh kekuatan kolonial, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebandrio mengatakan bahwa pihak Indonesia tidak akan lagi berusaha untuk menyelesaikan permasalahan soal "Irian Barat" (Papua bagian barat) di Perserikatan Bangsa-Bangsa.^[6] Pemogokan massal dan penjarahan ilegal terhadap bisnis-bisnis milik pengusaha Belanda, yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia, orang-orang muda, dan kelompok veteran, pecah di Indonesia pada tahun 1958, menyebabkan para warga negara Belanda melarikan diri dari Indonesia.^[6] Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda pada tahun 1960.^[5]

Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Belanda dipimpin oleh van Roijen, E. Bunker delegasi dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Soebandrio beserta anggota Adam Malik, Sudjarwo Tjondronegoro, Hidayat Martaatmadja, Ganis Harsono, Djuhartono, Soegoro Atmoprasodjo (PIB), J.A. Dimara (GRIB), M. Indey, Albert Karubuy (GRIB, PKII), Frits Kirihio (Parna), Silas Papare (PKII) dan Efraim Somisu (Parna).^[8]

Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui Otoritas Eksekutif Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNTEA). Tanggal 1 Mei 1963 Papua bagian barat kembali ke Indonesia. Kedudukan Papua bagian barat menjadi lebih pasti setelah diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969, rakyat Papua bagian barat memilih tetap dalam lingkungan RI.

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

New York Agreement

• Aksi Internasional untuk Papua barat

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s

Artikel bertopik peristiwa ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s