Peristiwa 17 Oktober

Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia. Silakan kembangkan artikel ini semampu Anda. Merapikan artikel dapat dilakukan dengan wikifikasi atau membagi artikel ke paragraf-paragraf. Jika sudah dirapikan, silakan hapus templat ini. (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini)

Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan. Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya. Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus. Cari sumber: "Peristiwa 17 Oktober" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Oktober 2024)

Peristiwa 17 Oktober
Bagian dari Era Demokrasi Liberal (1950–1959)
Situasi di Istana Merdeka saat peristiwa itu terjadi
Tanggal	17 Oktober 1952
Lokasi	Jakarta, Indonesia
Sebab	Penentangan terhadap skema sentralisasi dan demobilisasi Kabinet Wilopo di dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
Tujuan	Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sementara Penyelenggaraan pemilu

Bagian dari seri mengenai
Sejarah Indonesia
Prasejarah Manusia Jawa 1.000.000 BP Manusia Flores 94.000–12.000 BP Bencana alam Toba 75.000 BP Kebudayaan Buni 400 SM
Kerajaan Hindu-Buddha Kerajaan Kutai 400–1635 Kerajaan Kalingga 424–782 Tarumanagara 450–900 Kerajaan Melayu 671–1347 Sriwijaya 671–1028 Kerajaan Sunda 662–1579 Kerajaan Galuh 669–1482 Kerajaan Bima 709–1621 Mataram Kuno 716–1016 Kerajaan Bali 914–1908 Kerajaan Kahuripan 1019–1046 Kerajaan Janggala 1042–1135 Kerajaan Kadiri 1042–1222 Kerajaan Singasari 1222–1292 Majapahit 1293–1478
Kerajaan Islam Lihat: Penyebaran Islam di Nusantara Kesultanan Peureulak 840–1292 Kerajaan Haru 1225–1613 Kesultanan Ternate 1257–1914 Kesultanan Samudera Pasai 1267–1521 Kesultanan Bone 1300–1905 Kerajaan Kaimana 1309–1963 Kesultanan Gowa 1320–sekarang Kesultanan Limboto 1330–1863 Kerajaan Pagaruyung 1347–1833 Kesultanan Brunei 1368–1888, sekarang Brunei Kesultanan Gorontalo 1385–1878 Kesultanan Melaka 1405–1511 Kesultanan Sulu 1405–1851 Kesultanan Cirebon 1445–1677 Kesultanan Demak 1475–1554 Kerajaan Giri 1481–1680 Kesultanan Bolango 1482–1862 Kesultanan Aceh 1496–1903 Kerajaan Balanipa 1511–sekarang Kesultanan Banten 1526–1813 Kesultanan Banjar 1526–sekarang Kerajaan Kalinyamat 1527–1599 Kesultanan Johor 1528–1877 Kesultanan Pajang 1568–1586 Kesultanan Mataram 1586–1755 Kerajaan Fatagar 1600–1963 Kesultanan Jambi 1615–1904 Kesultanan Bima 1620–1958 Kesultanan Palembang 1659–1823 Kesultanan Sumbawa 1674–1958 Kesultanan Kasepuhan 1679–1815 Kesultanan Kanoman 1679–1815 Kesultanan Siak 1723–1945 Kesunanan Surakarta 1745–sekarang Kesultanan Yogyakarta 1755–sekarang Kesultanan Kacirebonan 1808–1815 Kesultanan Deli 1814–1946 Kesultanan Lingga 1824–1911
Negara lainnya Lihat: Kerajaan-kerajaan Kristen di Nusantara Kerajaan Soya 1200–sekarang Kerajaan Bolaang Mongondow 1320–1950 Kerajaan Manado 1500–1670 Kerajaan Siau 1510–1956 Kerajaan Larantuka 1515–1962 Kerajaan Sikka Kerajaan Tagulandang 1570–1942 Kerajaan Manganitu 1600–1944 Republik Lanfang 1777–1884 Kerajaan Lore 1903–sekarang
Kolonialisme Eropa Portugis 1512–1850 VOC 1602–1800 Jeda kekuasaan Prancis dan Britania 1806–1815 Hindia Belanda 1800–1949
Munculnya Indonesia Kebangkitan Nasional 1908–1942 Pendudukan Jepang 1942–1945 Revolusi Nasional 1945–1949
Republik Indonesia Awal Kemerdekaan 1945–1949 Republik Indonesia Serikat 1949–1950 Demokrasi Liberal 1950–1959 Demokrasi Terpimpin 1959–1965 Transisi 1965–1966 Orde Baru 1966–1998 Reformasi 1998–sekarang
Menurut topik Arkeologi Mata uang Ekonomi Militer
Garis waktu
Portal Indonesia
l b s

Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah peristiwa di mana KSAD (saat itu dijabat A.H. Nasution) dan tujuh panglima daerah meminta Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dibubarkan. Bahkan Kemal Idris, salah satu dari tujuh panglima, pernah mengarahkan moncong meriam ke Istana dengan dalih melindungi Presiden Soekarno dari demonstrasi mahasiswa.^[1]

Pemicu dari Peristiwa 17 Oktober ini adalah pemilu yang tertunda-tunda dianggap sebagai taktik DPRS (yang didukung Soekarno) untuk mempertahankan keadaan yang makin parah. Konflik internal militer dan partai-partai menajam, korupsi meluas, dan keadaan keamanan memburuk. Pada 13 Juli 1952, Kolonel Bambang Supeno, orang dekat Soekarno yang sering keluar-masuk Istana, mengirim surat ke Perdana Menteri Wilopo, Presiden, dan DPRS, menyatakan tak lagi memercayai pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat (yang saat itu dipimpin Nasution). Bambang Supeno melobi Soekarno sampai akhirnya Bambang Sugeng menggantikan Nasution sebagai KSAD dan Nasution dipecat. Tujuh perwira daerah ada yang ditahan dan digeser kedudukannya.^[1]

Peristiwa ini bersumber pada kericuhan yang terjadi di lingkungan Angkatan Darat (AD). Kolonel Bambang Supeno tidak menyetujui kebijakan Kolonel A.H. Nasution selaku KSAD. Ia mengajukan surat kepada Menteri Pertahanan dan Presiden dengan tembusan kepada Parlemen berisi hal tersebut dan meminta agar Kolonel A.H. Nasution diganti. Manai Sophiaan selaku anggota Parlemen dari PNI mengajukan mosi agar pemerintah membentuk panitia khusus untuk mempelajari masalah tersebut dan mengajukan usul pemecahannya. Hal demikian dirasakan oleh pimpinan AD sebagai usaha campur tangan Parlemen dan kaum politikus dalam lingkungan internal AD.^[2] Pimpinan AD mendesak kepada Presiden agar membubarkan Parlemen. Desakan tersebut juga dilakukan oleh rakyat dengan mengadakan demonstrasi ke gedung Parlemen (waktu itu masih di Lapangan Banteng Timur) dan Istana Merdeka pada tanggal 17 Oktober 1952.

Demonstrasi ini direncanakan Markas Besar Angkatan Darat atas inisiatif Letnan Kolonel Sutoko dan Letnan Kolonel S. Parman. Pelaksanaannya diorganisasi oleh Kolonel dr. Mustopo Kepala Kedokteran Gigi Angkatan Darat dan Perwira Penghubung Presiden, dan Letnan Kolonel Kemal Idris, Komandan Garnisun Jakarta. Seksi Intel Divisi Siliwangi mengerahkan demonstran dari luar Ibu kota dengan menggunakan kendaraan truk militer. Pada waktu itu, Pasukan Tank muncul di Lapangan Merdeka, dan beberapa pucuk meriam diarahkan ke Istana Presiden.

Presiden menolak tuntutan pembubaran Parlemen dengan alasan ia tidak mau menjadi diktator, dan setuju untuk mempercepat pemilu.^[3] Kolonel A.H. Nasution mengajukan permohonan mengundurkan diri dan diikuti oleh Mayjen T.B. Simatupang. Jabatan KSAD digantikan Kolonel Bambang Sugeng.^[4]

Peristiwa 17 Oktober 1952 ini diupayakan diselesaikan melalui pertemuan Rapat Collegial (Raco) tanggal 25 Februari 1955 yang melahirkan kesepakatan Piagam Keutuhan Angkatan Darat yang ditandatangani oleh 29 perwira senior Angkatan Darat.^[2]

• (Indonesia)17 Oktober 1952 - MERIAM NODONG ISTANA... Bagaimana REAKSI PRESIDEN SUKARNO?
• (Indonesia)Wawancara dengan Dan Lev Tentang Militer Tahun 50-an Diarsipkan 2006-09-18 di Wayback Machine.
• (Indonesia)Rosihan Anwar. Peristiwa 17 Oktober 1952. Suara Pembaruan, 16 Oktober 2004 Diarsipkan 2016-03-05 di Wayback Machine.
• (Indonesia)Asvi Warman Adam. Meninjau Kembali Peristiwa 17 Oktober 1952. Koran Tempo Diarsipkan 2022-06-27 di Wayback Machine.
• (Indonesia)Alwin Nurdin. Peristiwa Cikini, Titik Balik Sejarah Nasional. Sinar Harapan, 30 November 2002 Diarsipkan 2008-05-02 di Wayback Machine.
• (Indonesia)Andy Jauhari. Haul Ke 50 Pangsar Sudirman Teguhkan Komitmen Politik TNI. 4 Februari 1999 Diarsipkan 2005-11-09 di Wayback Machine.

Artikel bertopik Tentara Nasional Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

• l
• b
• s