Retno Marsudi

Retno Marsudi
Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air
Petahana
Mulai menjabat 1 November 2024
Pendahulu Posisi ditetapkan Pengganti Petahana
Menteri Luar Negeri Indonesia ke-17
Masa jabatan 27 Oktober 2014 – 20 Oktober 2024
Presiden	Joko Widodo
Wakil Menteri	A.M. Fachir (2014–19) Mahendra Siregar (2019–22) Pahala Mansury (2023–24)
Pendahulu Marty Natalegawa Pengganti Sugiono
Duta Besar Indonesia untuk Belanda
Masa jabatan 21 Desember 2011 – 16 Januari 2015
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono Joko Widodo
Pendahulu Junus Effendi Habibie Pengganti I Gusti Agung Wesaka Puja
Duta Besar Indonesia untuk Norwegia ke-8
Masa jabatan 2005 – Juni 2008
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu Hatanto Reksodiputro Pengganti Esti Andayani
Informasi pribadi
Lahir	Retno Lestari Priansari 27 November 1962 (umur 62) Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Suami/istri	Agus Marsudi ​ (m. 1988)​
Anak	2, termasuk Dyota Marsudi
Almamater	Universitas Gadjah Mada De Haagse Hogeschool
Penghargaan (20 Agustus 2024) Order of the State of Palestine (en) (2021) Asia's Most Influential Indonesia (2017) UN Women Tatler 500 Indonesia Order of Merit (en)
Sunting kotak info • L • B

Retno Lestari Priansari Marsudi (lahir 27 November 1962^[1]) adalah seorang diplomat Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri perempuan pertama^[2] Indonesia yang menjabat sejak 27 Oktober 2014. Setelah menjabat pada Kabinet Kerja, Retno kembali dipercaya dan dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Luar Negeri untuk Kabinet Indonesia Maju pada 23 Oktober 2019.

Sebelum menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi merupakan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda di Den Haag.

Retno Marsudi lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 27 November 1962. Dia menempuh pendidikan menengah atasnya di SMA Negeri 3 Semarang sebelum akhirnya memperoleh gelar sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tahun 1985.^[3][4] Ia lalu mengambil beberapa program studi lain, yaitu "Undang-Undang Uni Eropa" di Haagse Hogeschool di Den Haag, Belanda pada tahun 2000 dan "Studi Hak Asasi Manusia" di Universitas Oslo sebagai mahasiswa tamu pada tahun 2006. ^[5]

Setelah lulus, ia bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Dari tahun 1997 hingga 2001, Retno menjabat sebagai sekretaris satu bidang ekonomi di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda.^[6] Pada tahun 2001, ia ditunjuk sebagai Direktur Kerja Sama Intra-Kawasan Amerika-Eropa.^[3] Retno dipromosikan menjadi Direktur Eropa Barat pada tahun 2003.^[6]

Pada tahun 2005, ia diangkat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Norwegia dan Islandia.^[7] Selama masa tugasnya, ia memperoleh penghargaan Order of Merit dari Raja Norwegia pada Desember 2011, menjadikannya orang Indonesia pertama yang memperoleh penghargaan tersebut.^[2] Selain itu, ia juga sempat mendalami studi hak asasi manusia di Universitas Oslo.^[8]

Sebelum masa baktinya selesai, Retno dikirim kembali ke Jakarta untuk menjadi Direktur Jenderal Eropa dan Amerika, yang bertanggung jawab mengawasi hubungan Indonesia dengan 82 negara di Eropa dan Amerika.^[9]

Sejak tahun 2005 hingga 2008, Retno dipercaya menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Norwegia dan Republik Islandia, kemudian pada tahun 2008 hingga 2012 ia ditunjuk sebagai Direktur Jenderal Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.^[10]

Retno kemudian dikirim sebagai Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012.^[3] Ia juga pernah memimpin berbagai negosiasi multilateral dan konsultasi bilateral dengan Uni Eropa, ASEM (Asia-Europe Meeting) dan FEALAC (Forum for East Asia-Latin America Cooperation).^[3]

Pada 2017, Retno mendapatkan penghargaan sebagai agen perubahan di bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Penghargaan tersebut diberikan oleh UN Women dan Partnership Global Forum (PGF). UN Women adalah lembaga PBB yang bertugas memajukan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sementara PGF adalah lembaga non-profit yang bertujuan memajukan kemitraan inovatif bagi pembangunan. Penghargaan ini diserahkan oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB yang juga selaku Deputi Direktur Eksekutif UN Women Lakhsmi Puri pada acara jamuan makan siang di sela pelaksanaan Sidang Majelis Umum PBB ke-72 di Markas Besar PBB, New York.^[11]

Pada tanggal 27 Oktober 2014, Retno dilantik menjadi Menteri Luar Negeri Kabinet Kerja periode 2014-2019. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2019, Retno kembali diminta untuk membantu presiden Joko Widodo pada susunan Kabinet Indonesia Maju untuk melanjutkan kiprahnya sebagai Menteri Luar Negeri. Berkat Retno pula, Indonesia sukses menjadi Presiden di Dewan Keamanan PBB pada Mei 2019 dan Agustus 2020.^[10]

Pasca menjadi Menteri Luar Negeri yang sukses di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Retno mengungkapkan bahwa ia tidak akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo. Retno Marsudi ditunjuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Utusan Khusus untuk isu air dunia.^[12] Jabatan baru nan prestis di PBB tersebut disampaikan langsung oleh Sekertaris Jenderal PBB, Anonio Guterres melalui raman resmi UN.

Retno menikah dengan Agus Marsudi, seorang arsitek, dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Dyota Marsudi yang lahir pada 1989 dan Bagas Marsudi yang lahir pada 1993.^[8] Kini putra sulung Retno, yakni Dyota Marsudi telah menjabat sebagai Direktur Eksekutif di suatu perusahaan ventura, sementara putra bungsunya menjadi seorang dokter.^[10]

Negara	Tanggal	Tanda Kehormatan	Pita Harian	Post Nominal
Indonesia	11 November 2020	Bintang Mahaputera Adipradana[14][15]
Norwegia	15 Desember 2011	Commander with Star of the Royal Norwegian Order of Merit[16][17]
Belanda	12 Januari 2015	Knight Grand Cross of the Order of Orange-Nassau[18][19]
	16 September 2024	Golden Order of Merit from Ministry of Foreign Affairs[20]
Brunei	6 Oktober 2017	Sultan of Brunei Golden Jubilee Medal[21]
Peru	24 Mei 2018	Grand Cross of the Order of the Sun of Peru[22]
Afganistan	1 Maret 2020	Medal of Malalai[23]
Palestina	19 Agustus 2024	Star of Merit of the Order of the State of Palestine[24]